Salam Redaksi I Mediaoposisi.com- Surakarta, 16 Juli 2018
NEOLIB! Tepat satu bulan setelah peringatan Hari Lahir Pancasila, pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

BBM yang naik pada malam buta 1 Juli 2018 merupakan jenis BBM Umum menurut Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yakni terdiri dari Pertamax naik Rp600,00 per liter dari Rp8.900,00 menjadi Rp9.500,00 per liter;

Pertamax Turbo naik dari Rp10.100,00 menjadi Rp10.700,00 per liter; Pertamina Dex naik dari Rp10.000,00 menjadi Rp10.500,00 per liter dan Dexlite naik dari Rp8.100,00 menjadi Rp9.000,00 per liter. Sementara Pertalite yg tergolong BBM Umum dan jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan Minyak Solar) serta BBM Khusus Penugasan (Premium) tidak mengalami kenaikan.

Dengan kata lain masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara pendapatan mereka tetap.

Ditambah lagi Bakar Minyak Khusus Penugasan (Premium) yang menjadi andalan masyarakat ekonomi menengah ke bawah kini sulit dijumpai, karena melalui Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak saat ini Premium tidak wajib didistribusikan untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Dengan kata lain Premium dihilangkan paksa dari pasaran.

Kebijakan neolib tersebut semakin membuka lebar jalan bagi perusahaan minyak asing dalam persaingan industri migas di sektor hilir. Hal ini menjadi pelengkap liberalisasi industri migas yang sebelumnya sektor hulu telah terlebih dahulu diliberalisasi secara ugal-ugalan.

Kini selisih harga antara Pertamax Ron 92 yang dijual Pertamina dengan BBM jenis serupa yang dijual oleh SPBU asing semakin tipis. Misalnya BBM Performance Ron 92 yang dijual SPBU TOTAL OIL INDONESIA dibanderol dengan harga Rp10.300,00 per liter, hanya selisih Rp800,00 dengan Pertamax.

Pencabutan atau pembatalan subsidi BBM, merupakan bagian dari liberalisasi migas yang direncanakan IMF dan Bank Dunia sejak tahun 2000. Liberisasi migas sektor hulu sudah berhasil dengan lahirnya UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Karena dengan adanya UU tersebut, maka 73% blok migas nasional dikuasai asing.

Tunduknya pemerintah akan dikte IMF maupun Bank Dunia merupakan wujud lemah dan tidak seriusnya pemerintah dalam mengurusi hajat hidup rakyat. Rakyat yang seharusnya menjadi “tuan” malah dijadikan tumbal keserakahan para pemilik modal.

Terbukti pemerintah tidak peduli dengan naiknya harga komoditas pokok lain, dan turunnya daya beli akibat naiknya harga BBM yang jelas akan menambah berat beban hidup rakyat.

Berdasarkan syariat Islam, migas termasuk kepemilikan umum. Migas yang digunakan sebagai bahan bakar termasuk ke dalam kategori api atau energi, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ 
Artinya: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram.” (HR. Ibnu Majah).

Maka barang tambang migas dan batubara tidak boleh dikomersilkan pengelolaannya dan juga hasilnya karena “haram harganya” sebagimana penuturan Rasulullah Saw. di atas. Barang tambang ini harus dikelola pemerintah dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dari sini dapat dipahami bahwa kedaulatan energi hanya mampu dicapai dengan diterapkannya tata kelola migas menurut syariat Islam.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka ALIANSI PEMUDA DAN MAHASISWA SOLORAYA menyatakan sikap politik:

1.) Menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang bersandar pada ekonomi neoliberal yang dampaknya bisa membahayakan rakyat, seperti pencabutan subsidi, penjualan aset BUMN negara, dan pengizinan korporasi untuk mengeruk SDM Indonesia.

2.) Semua permasalahan diatas, bukan sekadar persoalan teknis semata, akan tetapi merupakan persoalan ideologi yang salah diterapkan di Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi kapitalis neo-liberal.

Dimana, sistem ini akan membiarkan para pelaku pasar untuk menguasai sektor-sektor strategis yang menjadi hajat hidup orang banyak. Akibatnya mereka dengan seenaknya memainkan harga di pasaran yang membuat rakyat semakin terjepit.

3.) Menyeru kepada pemerintah dan rakyat untuk meninggalkan sistem ekonomi kapitalisme dan sekulerisme yang telah menggerogoti SDM dan SDA negeri ini, melanggengkan penjahan negeri ini, dan menjauhkan negeri ini dari baldatun thoyyibatun wa robbun ghoffur.

4.) Menyeru kepada pemerintah dan rakyat untuk menerapkan sistem Islam yang menjadikan negeri ini penuh berkah dan mendapatkan keadilan sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَاْلأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf: 96) [MO/sr]



Posting Komentar