Oleh: Hasni Tagili, M. Pd. 
(Praktisi Pendidikan Konawe)

Mediaoposisi.com-  Rencana pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada Aparatul Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan menuai pro-kontra yang cukup alot. Pasalnya, THR tersebut hanya diberikan kepada ASN, sedangkan honorer terbatas.

Dilansir dari Tempo.co (30/05/2018), anggaran untuk pembayaran THR sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 dipatok Rp 35,76 triliun. Nilainya meningkat 68,9 % dibandingkan dengan tahun lalu. Sebab, saat itu pensiunan tidak memperoleh THR.

Angka itu mencakup THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, dan gaji ke-13 sebesar Rp 5,24 triliun. Lalu, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun dan pensiun ke-13 sebanyak Rp 6,85 triliun.

Pemberian THR ASN, TNI, dan Polri saat ini tidak hanya meliputi gaji pokok, tetapi juga mencakup tunjangan kinerja, tunjangan tambahan, dan tunjangan jabatan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural pada 23 Mei 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi.

PP tersebut mengatur besaran THR untuk pimpinan lembaga nonstruktural (LNS) dan pegawai non-ASN di LNS, mulai Rp 3,4 juta hingga Rp 24,9 juta. Yang jelasnya, pemberian THR tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, misalnya. Ia menyebutkan bahwa tujuan menaikkan THR untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan agar dapat meningkatkan perekonomian pada kuartal kedua.

Senada, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, meyakini ekonomi di kuartal kedua tahun ini bakal tumbuh hingga 5,15 persen. Sebab, pemberian insentif tersebut membuat konsumsi rumah tangga akan meningkat. Sementara inflasi tetap terkendali di level 3,5 %.

Pun, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan kenaikan tersebut dilandasi adanya perbaikan kinerja dari para ASN dan ditunjukkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Berbeda dengan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto. Ia mempertanyakan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 tersebut. Pasalnya, THR akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

Menurutnya, banyak daerah yang secara ruang fisikal akan kesulitan menerapkan kebijakan ini. Jika pun diterapkan maka akan menurunkan inovasi daerah dan sektor belanja publik. Kapasitas fisikal pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 34 provinsi, terdapat 17 provinsi yang memiliki ruang fisikal rendah/sangat rendah.

Sedangkan di tingkat kabupaten, dari 415 kabupaten, sebanyak 207 di antaranya memiliki ruang fisikal rendah/sangat rendah. Selanjutnya, dari 93 kota, sebanyak 47 di antaranya memiliki ruang fisikal rendah/sangat rendah.

Argumen serupa juga dikemukakan ekonom dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira, menilai keputusan pamerintah dari sisi fiskal terlihat sebagai kebijakan populis yang kurang terencana. Bahkan, jika tidak hati-hati, bisa berefek ke kenaikan utang dan turunnya ranking utang.

Bhima menjelaskan, di dalam APBN 2018 alokasi belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 365,7 triliun atau naik dibanding tahun sebesar Rp 313 triliun. Artinya, dalam setahun ada kenaikan belanja pegawai 16,8 %. “Kalau ditarik lebih panjang, sejak 2014-2017 belanja pegawai sudah naik 28 persen. Dan porsi belanja pegawai sendiri 26 % dari total anggaran pemerintah.

Kekhawatiran Bhima cukup beralasan karena sebagian anggaran pemerintah dibiayai lewat utang. “Jadi klaim utang untuk belanja produktif jadi tidak terbukti, ketika pemerintah justru prioritaskan kenaikan belanja pegawai yang sifatnya konsumtif. Padahal seharusnya utang digunakan untuk belanja modal, misalnya infrastruktur,” ucapnya.

Terlepas dari kontroversi tujuan insentif dan sumber pendanaan, hal lain yang patut disoroti adalah tidak dimasukkannya pegawai honorer dalam daftar penerima THR. Diberikan THR, tapi sifatnya terbatas. Honorer dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta kemampuan keuangan daerah yang memadai. Dapat, syukuri. Tidak dapat, gigit jari.

Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Yandri Susanto, mengkritik pemerintah yang dinilai cenderung lebih memerhatikan PNS. “Yang lebih penting lagi di republik ini tak hanya pegawai negeri saja. Yang di bawah itu jauh lebih menjerit,” katanya.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Ia menganggap ada motif politik secara implisit. Selain itu, semestinya dalam memberikan THR, pemerintah mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja honorer yang telah mengabdi kepada negara. Fadli menilai bahwa mereka juga layak memperoleh THR meskipun status pengangkatan kepegawaiannya belum jelas (Tribunjabar.id, 24/05/2018).

Ya, beginilah balada hidup dalam sistem kapitalisme. Kehidupan rakyat kecil dan honorer semakin hari semakin berat. Harga barang-barang kebutuhan pokok kian melambung, sementara pembagian bantuan tidak merata. Belum lagi upah kerja yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hingga untuk berhari raya pun, THR tidak diberi. Sungguh jauh dari tafsir sejahtera. Sebab, rakyat masih harus berjuang mati-matian menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Bahkan, pajak bisa jadi manifestasi aktivitas rakyat menghidupi negara. Miris bukan?

Berbeda dengan yang disyariatkan Islam. Kesejahteraan seluruh rakyat dijamin orang per orang. Kemudian mekanisme ekonomi yang diterapkan menutup celah ketidakadilan. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap ASN maupun honorer. Keduanya berhak mendapat insentif. Terpenting, upah yang sifatnya bonus tersebut tidak hanya membludak pada momen tertentu, melainkan diberikan secara kontinyu.

Secara singkat, mekanisme Islam mensejahterakan umat di antaranya mewajibkan dan memberikan dorongan spiritual kepada laki-laki agar bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya.

Kemudian, mewajibkan kepada sanak kerabat yg hidupnya sudah melebihi standar untuk menanggung saudaranya yang tidak mampu, bahkan tetangga juga punya kewajiban terhadap tetangganya.

Tidak beriman kepada-Ku seorang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangga sebelahnya lapar dan dia mengetahui.” (HR. al Bazzar dan Thabarani)

Negara juga memberikan peluang yang sama kepada rakyanta untuk hidup lebih sejahtera. Khalifah Umar bin Khattab pernah menyatakan, “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.”

Selain itu, negara melarang setiap hal yang dapat menimbulkan kekacauan ekonomi karena keharamannya, seperti riba, judi, penipuan, dan penimbunan.

Tak kalah penting, negara harus hadir sebagai pemelihara urusan rakyat. Sadar sebenar-benarnya bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya tersebut. Jangan sampai ada rakyatnya yang merasa dizalimi atas kebijakannya.

Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan dia (langsung masuk) surga.” (HR. Muslim)

Di antara tanggung jawab yang dipikul oleh negara yaitu memberikan pendidikan kepada rakyat dan mendorong mereka untuk giat bekerja.

Pada masa Rasulullah SAW, sebagai kepala negara, beliau membebankan biaya pendidikan ke baitul maal. Rasulullah pernah menetapkan kebijakan terhadap tawanan perang Badar. Apabila seorang tawanan telah mengajar 10 orang penduduk Madinah dalam hal baca dan tulis, maka akan dibebaskan sebagai tawanan.

Ad-Damsyiqy menceritakan suatu kisah dari al-Wadliyah bin Atha’ yang mengatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Oleh khalifah ‘Umar bin Khattab ra., guru-guru tersebut digaji 15 dinar tiap bulannya (Abdul Aziz Al Badri, “Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam”, hal 45 – terj)

Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW pernah mencium tangan Saad bin Muadz begitu melihat tangan Saad yang kasar karena bekerja keras. Beliau bersabda, “Inilah dua tangan yang dicintai Allah dan rasul-Nya!” (As Sarokhsy, Al Mabsûth, kitâbul kasb)

Negara juga harus menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Kemudian, menanggung kebutuhan pokok rakyatnya saat yang bersangkutan sudah tidak mampu bekerja dan hidup kerabatnya juga tidak melebihi standard.[MO/sr]

Posting Komentar