Oleh: dr. Alik Munfaidah

Mediaoposisi.com- Akhir Mei 2018 lalu Kementerian Hukum dan HAM mengadili sengketa antara Kementerian kesehatan (Kemenkes) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sengketa yang dipermasalahkan adalah Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat. Kemenkes, selaku pemohon keberatan karena peraturan tersebut  telah mengambil wewenang profesi (dokter) untuk menetapkan kondisi kegawatdaruratan yang kriterianya  ada dalam wewenang Kemenkes.

Sengketa ini hanya satu dari sekian banyak benturan kepentingan antara idealisme profesi kedokteran yang berorientasi pada kesembuhan dan keamanan pasien dengan kepentingan BPJS yang berorientasi profit.

Benturan semacam ini tak terelakkan karena BPJS menempatkan kendali mutu di belakang kendali biaya, sementara dalam dunia kesehatan mutu layanan kesehatan yang tidak diprioritaskan bisa berarti tidak didapatkannya kesembuhan ataupun ancaman terhadap nyawa.

Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas layanan kesehatan sangat ditentukan oleh besaran biaya yang dikeluarkan. Meski bentuknya sebuah badan hukum nirlaba, namun tidak bisa dipungkiri bahwa BPJS Kesehatan menjalankan tata kelolanya berdasarkan untung rugi. Hal ini bisa dilihat dalam UU No. 24 tahun 2014 tentang BPJS Kesehatan.

Selama hampir lima tahun implementasinya sejak 1 januari 2014 lalu, sistem JKN yang diselenggarakan oleh BPJS telah menghadirkan masalah baru dalam dunia kesehatan yakni tergerusnya idealisme tenaga kesehatan.

Setidaknya hal ini terlihat dalam beberapa hal berikut:

Pertama, para dokter menangani pasien bukan berdasarkan keilmuannya karena terbentur oleh sistem JKN yang menganut sistem koding menggunakan software INA CBGs (Indonesia Case Base Groups). Klaim dengan sistem INA CBGs telah menyandera dokter dengan sistem koding, diagnosa yang dibuat dokter harus sesuai kaidah ICD 10 dan ICD 9 CM beserta ketentuan besaran klaim biayanya. Padahal INA CBGs ini tidak berdasarkan Evidence Base Medicine (EBM).

Dokter harus berjuang keras karena software INA-CBGs yang dipakai saat ini tidak mengakomodasi kebutuhan pasien maupun dokter. Software tersebut menetapkan plafon yang luar biasa rendah, sebagai contoh, kasus demam berdarah (DHF) di rumah sakit.

DHF stage I plafonnya 2 juta. Sementara DHF dengan syok plafonnya hanya bertambah Rp 900.000,00 sehingga menjadi Rp 2.9 juta. Tidak mungkin pasien bisa dirawat di ICU dengan harga sejumlah itu, karena perawatan ICU bisa sampai Rp10 juta.

Selain itu ketidaksesuaian kasus yang ditangani dengan koding akan berakibat pada undercoding atau overcoding kaitannya dengan besaran klaim biaya perawatan pasien. Celakanya, sistem koding ini seringkali menjadi bahan sengketa antara pihak penyedia layanan kesehatan dengan pihak verifikator BPJS sehingga menyebabkan gagal dibayarkan klaimnya. Lebih celaka lagi, karena tidak sesuai EBM, sistem koding ini berpotensi menyeret dokter ke ranah hukum.

Dokter hanya belajar dan terus belajar jurnal terbaru tanpa dapat mengaplikasikannya. Dokter pun terpaksa tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan yang terbaik karena terbentur rendahnya plafon yang disediakan oleh BPJS. Hanya 15-18 % dari keseluruhan biaya berobat saja yang ditanggung oleh BPJS, padahal menurut Prof. Hasbullah Thabrani dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) seharusnya BPJS menanggung biaya berobat sampai 70%.

Bisa dipastikan akibatnya kualitas layanan yang diberikan tidak bisa optimal bahkan substandar. Seringkali dokter terpaksa menggunakan obat lini kedua karena obat lini pertamanya habis ataupun mahal bahkan seringkali tidak masuk kedalam cakupan yang dijamin oleh BPJS yang berakibat angka kesembuhan pasien menurun.

Kedua, beratnya beban kerja nakes di era JKN. Tenaga kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang angkanya jauh lebih besar dibanding sebelum era JKN. Hal ini disebabkan karena dengan adanya JKN, akses untuk mendapatkan layanan kesehatan lebih terbuka lebar terlepas kualitas layanan yang disediakan oleh JKN.

Akibatnya, beban kerja yang ditanggung nakes di luar kapasitas kemanusiaan khususnya di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang padat. Sebagai contoh, sejak diberlakukannya JKN terjadi lonjakan pasien di Puskesmas dan RSUD di Jakarta sebesar 70 persen, dengan jumlah layanan perhari 100-150 orang. Bahkan di Jakarta Timur ada Puskesmas Kelurahan yang melayani 45.000 peserta BPJS.

Sementara rasio yang ditetapkan BPJS idealnya satu dokter untuk 5000 peserta. Sementara Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran (MKEK) IDI menyatakan idealnya setiap satu dokter menangani 32 pasien dalam jangka waktu 8 jam kerja, sehingga akan bisa optimal karena bisa melayani setiap pasien dengan durasi sekitar 15 menit.

Tentu saja beban kerja ini jauh melampaui kapasitas ideal bahkan normal yang harus dipikul oleh seorang tenaga kesehatan, dan pastinya juga akan berdampak pada kualitas layanan yang didapatkan oleh pasien.

Tidak hanya beban kerja dari sisi kuantitas pasien yang bertambah, dari sisi profesionalitas juga tak kalah beratnya. Para nakes kini juga dituntut untuk ikut berpikir soal besaran biaya. Misalnya dokter harus berpikir apakah pasien kelas III (PBI) mampu untuk membeli obat yang seharusnya tepat untuk terapinya atau tidak.

Karena percuma dokter meresepkan obat paten yang bagus, namun tidak ada dalam cakupan yang dijamin BPJS sehingga pasien terpaksa harus merogoh kantongnya sendiri untuk mendapatkannya, sementara untuk golongan III hal itu tentu sangat memberatkan.

Hal yang sepertinya remeh tapi sangat berpengaruh terhadap sesuai tidaknya terapi semacam ini tentu membuat pecah konsentrasi dokter karena  seharusnya dokter tidak perlu memikirkannya seandainya semua jenis obat dijamin oleh BPJS.

Bagimana tidak, saat sistem layanan kesehatan berganti haluan dengan berorientasi pada untung rugi akibat mengikuti sistem penyediaan layanan kesehatan yang mengutamakan cost effectiveness daripada cost safety, para nakes pun tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan idealismenya mendedikasikan keilmuannya seuai dengan profesionalisnya.

Ketiga, dari sisi pendapatan pun nakes mendapatkan imbalan yang jauh dari kata memadai. JKN menggaji para nakes menggunakan sistem kapitasi. Riset implementasi JKN pada pelayanan primer tahun 2016 mengungkap adanya tantangan spesifik yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya dokter. Selain itu, riset implementasi tersebut menunjukkan bahwa dokter dan dokter gigi merasa tidak puas dengan sistem JKN saat ini.

Seyogyanya variabel kesuksesan JKN tidak hanya berhubungan dengan peningkatan cakupan kepesertaan. Namun, salah satu aspek yang perlu diperhatikan yakni upaya peningkatan kualitas dan kuantitas yang berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan.

Dokter seringkali menjadi korban, posisinya yang langsung berhadapan dengan pasien menjadikannya sebagai sasaran ketika ada ketidakpuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Tidak hanya itu, dokter seringkali dipotong jasa pelayanannya ketika terjadi kesulitan pendanaan di fasilitas kesehatan swasta.

Idealisme sebagai dokter yang tersandera bahkan memaksa para dokter untuk melanggar sumpah dokter yang diikrarkannya. Sungguh perlakuan yang dzalim, sudahlah diberi beban kerja yang lebih berat, pendapatannya minim masih juga dibayangi risiko berhadapan dengan kasus hukum.

Tentu hal ini sangat berbeda jika dibanding dengan sistem layanan kesehatan dalam sistem Islam. Islam memandang  layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar publik yang harus dijauhkan dari unsur komersialisasi dan menjadi tanggung jawab penuh negara, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pendanaannya.

Dalam sistem Islam, kebutuhan layanan kesehatan harus bisa diakses tiap individu masyarakat, gratis namun berkualitas terbaik karena kendali mutu didasarkan pada prinsip kesederhanaan aturan, kecepatan layanan dan ketepatan SDM. Para nakes pun akan bekerja sesuai keilmuan, beban kerja sesuai kapasitas kemanusiaannya dan dijamin kesejahteraannya.[MO/sr]





Posting Komentar