Oleh: Hana Annisa Afriliani,S.S

Mediaoposisi.com-Suhu politik kian memanas. Masing-masing kubu semakin menonjolkan kepada siapa mereka memihak. Di dunia maya, tagar 2019 ganti presiden pun kian ramai. Antusiasme masyarakat menyambut pemilihan umum serentak masih nyata terlihat.

Berharap ada pemimpin baru yang akan membawa perubahan. Mengakhiri segala carut marut yang telah sangat kental dirasakan rakyat. Menghadirkan solusi bagi negeri yang dilanda kerusakan di berbagai bidang.
   
Namun perlu kita cermati bahwa terjadinya berbagai kerusakan di segala bidang kehidupan hari ini bukan semata karena kesalahan dalam memimpin atau karena pemimpinnya kurang shalih. Melainkan ada faktor lain yang juga berpengaruh atas semua yang terjadi di negeri ini.

Ya, diterapkannya sistem kapitalisme sekuler di negeri ini merupakan faktor utama yang menyebabkan negeri ini terlilit derita.

Bagaimana tidak, kapitalisme lah yang menjadi dasar diterbitkannya legalisasi privatisasi SDA lewat UU. Sehingga berbagai aset-aset strategis yang semestinya dalampandangan Islam tergolong kepemilikan umum, dikuasai oleh swasta dan asing. 

Contohnya PT. Freeport yang mengambil alih kepemilikan tambang emas di Papua sejak tahun 60an, PT.Chevron yang mengambil alih kepemilikan tambang geothermal atau panas bumi di Jawa Barat, Blok Cepu, Exxon Mobile, dll

Akhirnya rakyat menjadi korbannya. Mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Sebaliknya rakyat malah terkena beban hutang negara yang setiap tahunnya terus bertambah. Hutang ribawi.Hal tersebut tentu bertentangan dengan syariat Islam. Karena riba diharamkan dalam ajaran Islam. Maka wajar jika akhirnya memuculkan banyak problematika yang tak berkesudahan.
   
Pemimpin pun tersandera dalam sistem rusak sehingga tak mampu menghasilkan perubahan signifikan bagi negeri ini. Padahal kepemimpinan dan sistem yang dijalankannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun harapan untuk menghasilkan perubahan hakiki bagi negeri ini hanya akan terwujud jika Islam diterapkan sebagai sistem kehidupan.

Allah swt berfirman,
Hai, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu sekalian.” (TQS. An Nisaa: 59)

Artinya ketaatan kepada seorang pemimpin terintegrasi pada ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Lalu bagaimana mungkin rakyat menaati pemimpin yang tidak taat pada Allah dan RasulNya? Yakni pemimpin yang tidak berhukum pada hukum Allah, melainkan hukum buatan akal manusia.

Jelaslah bahwa dalam pandangan Islam, pemimpin adalah wakil umat untuk menerapkan hukun syariat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyah bahwa karakter pemimpin Islam ialah menganggap bahwa otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya adalah sebuah kepercayaan (amanah) dariumat Islam dan bukan kekuasaan yang mutlak dan absolut.

Dengan demikian, tak cukup hanya memilih seorang pemimpin yang muslim dan paham agama saja, jika sistem yang menaunginya tetap sistem buatan akal manusia, maka perubahan yang diinginkan pun hanyalah utopia belaka.[MO/sr]


Posting Komentar