Oleh : Armelia, S.Psi,MHM
(PNS Kementerian KesehatanAlumnus University of New South Wales, Australia)

Mediaoposisi.com-  Dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 31 Mei 2018, Menteri Keuangan – Sri Mulyani Indrawati- menuturkan bahwa lonjakan harga minyak mentah dunia yang terjadi sejak Juli 2017 lalu telah mendorong peningkatan biaya produksi BBM di Indonesia, termasuk elpiji (m.liputan6.com, 7/6/2018; databoks.katadata.co.id, 7/6/2018)

Kenaikan biaya produksi BBM ini, tentu saja akan menyebabkan naiknya harga keekonomian. Tanpa adanya kebijakan penyesuaian harga, maka selisih antara harga keekonomian dan harga penetapan pemerintah akan semakin lebar dan pada akhirnya akan meningkatkan beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh Pemerintah.

Selain itu jika harga BBM dan listrik tidak disesuaikan maka akan ada tekanan terhadap fiskal maupun keuangan BUMN dan menciptakan distorsi ekonomi yang berdampak negatif bagi perekonomian jangka panjang (m.metrotvnews.com, 7/6/2018)

Namun demikian, pernyataan Menteri Keuangan ini berbeda dengan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui  Kementerian ESDM beberapa hari sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2018.

Melalui web resminya,  Kementerian ESDM menuliskan bahwa "Sudah tiga tahun bahkan lebih, tidak ada kenaikan BBM Premium, solar, dan minyak tanah. Hingga 2019, juga tidak akan naik, tarif listrik juga tidak naik. Itu dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat serta mempertahankan daya beli masyarakat" (m.liputan6.com, 7/6/2018) .

Harga Keekonomian BBM 

Ada dua hal utama yang membentuk harga jual BBM, yaitu harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jika dalam waktu bersamaan harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, maka harga jual BBM akan melonjak. Sebaliknya, jika harga minyak dunia turun tetapi rupiah melemah, harga jual BBM pun sulit untuk ikut turun.

Harga keekonomian BBM merupakan gabungan antara harga dasar, margin, dan pajak. Harga dasar dibentuk oleh beberapa komponen, yakni harga indeks pasar (HIP), biaya alpha yang terdiri dari biaya distribusi, biaya penyimpanan, dan biaya perolehan kilang dalam negeri atau impor.

Harga dasar itu masih harus ditambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari harga dasar dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen. Untuk BBM khusus, pemerintah menambahkan biaya distribusi sebesar 2 persen dari harga dasar. Sementara itu untuk BBM umum seperti Pertalite dan Pertamax, Pertamina boleh menambahkan margin keuntungan 5-10 persen.

Dilihat dari sisi faktor yang memengaruhi harga jual BBM,  adalah suatu hal yang wajar jika pemerintah merasa perlu menaikkan harga BBM disebabkan biaya produksi yang meningkat. Namun demikian, timbul suatu pertanyaan lain. Mengapa Indonesia yang memiliki cadangan minyak yang sangat besar harus menggantungkan harga keekonomian minyaknya kepada harga minyak dunia? Bagaimana sebenarnya negara mengelola kebutuhan BBM masyarakat?

Pengelolaan BBM di Indonesia Saat Ini 

Ketergantungan harga BBM di Indonesia terhadap minyak dunia dimulai dari kesalahkaprahan Indonesia dalam mengelola minyaknya mulai dari aspek produksi hingga distribusinya. Dalam hal produksi, kebutuhan minyak tidak mampu dipenuhi oleh hasil produksi dalam negeri. 

Saat ini rerata kebutuhan BBM berkisar 1,3 juta barel/hari, sedangkan produksi saat ini berkisar 800 ribu barel/hari.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan BBM, negara harus mengimpor paling tidak 500 ribu barel minyak mentah per hari. Padahal menurut laporan BPS (Badan Pusat Statistik), Produksi minyak Indonesia tahun 1996 saja sudah mampu mencapai kapasitas 1,580 Juta barel/ hari. Lalu mengapa terjadi penurunan? Apakah cadangan minyak Indonesia sudah berkurang atau hampir habis?

Minimnya kemampuan produksi di dalam negeri saat ini bukan karena habis atau berkurangnya cadangan minyak di Indonesia, tapi lebih disebabkan karena pemerintah yang diwakili oleh Pertamina kurang berperan dalam produksi.

Bahkan menurut Kwik Kian Giew, Pertamina hanya menangani 10 % produksi minyak Indonesia, sedangkan sisanya 90 %, ditangani perusahaan asing, seperti Exon Mobile, Caltex dll. Akibatnya, negara dipaksa oleh jeratan global - yang dibuat sendiri oleh pemerintah - agar mengimpor minyak dengan mengikuti harga pasar Internasional.

Pengelolaan BBM dalam Islam

Kalau kita teliti dengan lebih mendalam, kita akan melihat bahwa kenaikan BBM dan penghapusan subsidi di berbagai bidang merupakan akibat dari penerapan sistem Liberalisme di Indonesia yang bertolak-belakang dengan Islam.

Saat ini pemerintah menyerahkan dan bahkan mengukuhkan pengelolaan migas di Indonesia kepada pihak asing melalui UU Migas N0.22 Tahun 2001. Undang undang tersebut membolehkan kontraktor asing memperpanjang kontrak untuk 20 tahun berikutnya.

Ini diperkuat Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2004 dimana pengajuan perpanjangan itu boleh diajukan 10 tahun sebelum sebuah kontrak kerja sama selesai. Sementara itu di sisi lain, pemerintah meminta Pertamina untuk mencari dan mengolah sumber minyak lain di luar negeri.

Di dalam Islam, BBM sebagai sumber energi api/panas, merupakan harta milik umum sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga hal : air, padang dan api “. (HR. Abu Dawud)
Anas meriwayatkan hadist dari Ibnu Abbas tersebut dengan menambahkan : wa samanuhu haram (dan harganya haram).

Karena harta milik umum dan merupakan barang yang dibutuhkan semua orang, maka setiap individu rakyat memiliki hak untuk memeroleh manfaat dari harta tersebut dan pendapatannya. Dalam hal ini, tidak ada bedanya apakah rakyat tersebut laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang shalih, jahat atau kaya dan miskin. Semuanya mempunyai hak yang sama.

Dalam kepemilikan umum, maka publik adalah sebagai pemilik sedangkan negara adalah sebagai pengelola. Disini Islam melarang negara menyerahkan pemilikan dan pengelolaan energi kepada swasta dan asing. Dengan pengelolaan migas yang optimal oleh negara maka kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi sehingga negara tidak perlu menggantungkan dirinya kepada harga minyak Internasional yang tidak menentu.

Dengan demikian kalaupun rakyat perlu membayar BBM, maka biayanya adalah sekedar untuk mendapatkannya agar minyak mentah diproses hingga siap pakai dalam bentuk BBM. Pembagiannya pun harus adil sehingga semua warga terpenuhi sebatas kebutuhan dasarnya. Selain itu Negara juga wajib mendorong upaya pengembangan teknologi diversifikasi energi atau energi baru mengingat minyak adalah energi yang tidak terbarukan.

Inilah sistem pengelolaan BBM yang adil dan menyejahterakan, yang hanya bisa terwujud dalam sistem pemerintahan Islam yang diwariskan Rasulullah saw. dan para sahabatnya.[MO/sr]


Posting Komentar