Oleh: Indi Lestari

Mediaoposisi.com- Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam lingkup/organisasi tertentu yang  jika melanggar akan dikenakan hukuman/sanksi. Seyogyanya itulah tujuan dibuatnya suatu aturan untuk menjembatani suatu perilaku yang berlebihan dan adanya suatu sanksi jika aturan itu dilanggar.

Fakta yang ada di negara demokrasi ternyata bertolak belakang, sebuah aturan bisa dilanggar dan dibuatkan aturan baru untuk menghapus  jejak akan aturan sebelumnya.

Persoalan pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat (PJ JaBar)  menjadi salah satu bukti bahwa aturan dalam sistem demokrasi bisa dilanggar dan dirubah sesuai keinginan tanpa harus publik tahu.  Menurut pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno beliau menyampaikan

"mengimbau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  untuk memberi penjelasan terkait pengangkatan pol M Iriawan, soalnya di UU sudah jelas secara klausul konstitusional bahwa mereka (polisi aktif) tidak boleh jabat apapun di luar institusi kepolisian. Di sini, Mendagri Tjahjo Kumolo belum kasih pernyataan apapun,"(Republika. co. id)

Bukan hanya itu saja yang tercantum dalam

" Peraturan Pemerintah (PP)  No. 11/2017  tentang manajemen pns yang merupakan turunan undang-undang ASN,  pada pasal 157 ayat 1 yang menegaskan jika ada prajurit TNI dan Anggota Polri yang kompetensinya dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan di luar instansi pusat, yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinad aktif".

Dan di dalam "Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  pasal 20 ayat 3 disebutkan,  jika pengisian jabatan ASN tertentu memang bisa dari berasal dari Prajurit TNI atau Anggota Polri,  namun ketentuan ini batasnya yaitu hanya bisa dilaksanakan pada Instansi Pusat" (Suara. com)

Faktanya ini adalah pejabat untuk daerah, dan semua aturan itu menghilang tidak berlaku sama sekali tergantikan dengan " Permendagri No 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara, pasal 4 ayat 2: Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi,"

dan Permendagri ini menggantikan aturan sebelumnya Permendagri Nomor 74 tahun 2016 di mana di pasal 4 hanya membatasi Pj gubernur hanya untuk pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemda Provinsi.

Inilah menjadi bukti bahwa harus kita pahami bahwa manusia itu bersifat lemah dan terbatas, sehingga aturan yang dibuatnya pun bersifat lemah dan terbatas,  sehingga jelas aturannya bisa diubah-ubah sesuai kemauannya hanya hawa nafsu belaka.

Seperti dalam permainan ketika sudah merasa bosan dan tidak menguntungkan lagi ya buang saja dan buat aturan baru yang bisa menjalankan permainan baru yang dimana permainan baru ya aturannya juga baru.

Sungguh jelas berbeda dengan peraturan yang ada dalam Islam bahwa aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh sang pemilik bumi dan langit dan yang menciptakan manusia tiada Tuhan melainkan Dia Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits bersifat baku dan tetap yang tidak bisa dirubah sesuai keinginan maupun permintaan.

Dan semua aturan Islam bisa mengikuti zaman untuk semua zaman. Aturan Islam bukan hanya dijalankan oleh individu-individu muslim saja tetapi individu,  keluarga,  lingkungan harus memiliki aturan yang sama dan negara juga ikut andil dalam pelaksanaannya.

Untuk itu sudah saatnya manusia menggunakan aturan yang dibuat oleh sang Penciptanya bukan hanya persoalan ibadah ritual saja tetapi secara kaffah (menyeluruh)  mengenai pendidikan,  kesehatan,  sosial, budaya,  ekonomi semuanya menggunakan aturan Allah swt.

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 2: 208)[MO/sr]

Posting Komentar