Oleh: giyanti,  S. Pd. 

Mediaoposisi.com-  Setelah adanya serangkaian tindakan pengeboman gereja di Surabaya,  pemerintah berupaya untuk mengadakan pencegahan krn dianggap bahwa tindakan itu merupakan teror.

Sampai sampai presiden RI memberikan ultimatum. 
Walhasil pada tanggal 25 mei 2018 akhirnya  revisi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tetang pemberantasan tindak pidana terorisme akhirnya di sahkan menjadi undang undang pada rapat paripurna di komplek parlemen senayan Jakarta.

Pada pengesahan RUU anti terorisme ini menjadi hal yang pelik karena hanya di hadiri oleh skitar 136 dari sejumlah 560 kursi DPR sehingga banyak kursi yang kosong.

Tidak heran ketika masyarakat melihat hal tersebut menjadikan pertanyaan terkait kegentingan yang dimaksud yang melatarbelakangi di sahkanya RUU terorisme ini,  jikalau genting ada apa dengan anggota dewan kita..?  Apakah ini hanya kegentingan yang dipaksakan melihat keadaan masyarakat yang tdk terprovokatif dengan adanya bom dan aneka hal yang mengatas namakan islam dan jihat.

Adanya RUU terorisme tersebut di nilai berbahaya karena berpotensi menjadi pelanggaran HAM dan melegalisasi sikap represif penguasa.

Melihat proses pengesahan UU ini dengan suara yang ada menjadi tambahan bukti bahwasanya sistem demokrasi merupakan teori. Keadilan yang diharapkan hanyalah mimpi. 

Hal tersebut tidaklah aneh karena tobi'i manusia adalah makhluk yang lemah n terbatas sehingga semua yang berasal dari manusia tidaklah sempurna apalagi sebuah sistem yang mengatur hajad hidup orang banyak.    Untuk itu islam menawarkan sistem yang memang berasal dari Al khaliq yaitu sistem islam yang sudah di jamin keadilan dan baikanya untuk seluruh alam semesta. Bukan cuma muslim tapi seluruh manusia dan dunia se isinya akan sejahteran.[MO/sr] 

Posting Komentar