Oleh : Aulia Fiddien

Mediaoposisi.com- Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menyatakan, dirinya bersama Prabowo dan Rizieq Shihab tengah menggalang munculnya koalisi keumatan untuk menghadapi petahana Joko Widodo di Pilpres 2019.

Pernyataan Amien Rais itu disampaikannya seusai menjadi pembicara dalam acara tausyiah kerakyatan di Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Amien menambahkan, saat ini demo turun ke jalan menentang pemerintahan Jokowi-JK tidak diperlukan, karena pertarungan sesungguhnya ada di Pilpres 2019 mendatang.

Dari kota Mekkah Rizieq meminta kepada Prabowo, Amien Rais, dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, politisi PKS Abu Bakar Alhabsy serta Juwaini agar segera berkoalisi menjelang Pilpres 2019.

Tidak hanya Gerindra dan PAN serta PKS, Rizieq juga meminta agar partai Islam pun ikut berkoalisi. Koalisi tersebut telah dinamai dengan koalisi keumatan atau koalisi ‘212’. Koalisi tersebut akhirnya  terdiri dari empat partai, yakni Gerindra, PAN, PKS, dan PBB(www.merdeka.com)

Jelang pilpres 2019, beberapa tokoh umat Islam membentuk koalisi. Seperti koalisi kerakyatan dibentuk oleh Partai Demokrat dan koalisi keumatan digagas oleh Prabowo Subianto, Amien Rais dan Rizieq Syihab.

Koalisi dibentuk sebagai upaya menyaingi poros Jokowi dan mulai mengajak partai-partai yang tertarik untuk bergabung. Diduga koalisi ini diarahkan untuk kembali memunculkan Prabowo Subianto sebagai capres penantang tunggal Jokowi, mengulang duel klasik di Pilpres 2014. (www.detik.com)

Ketua PBNU Said Aqil Siradj terlihat bingung ketika diminta menanggapi wacana pembentukan koalisi keumatan yang kian santer terdengar. Menurut dia, umat tidak perlu lagi untuk berkoalisi. "Umat kok koalisi, umat tuh gak koalisi,"

ujar Said seraya tertawa, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018). Menurut Said, organisasinya menolak jika agama dijadikan sebagai alat untuk berpolitik. Karena, kata dia, agama dilihat sebagai suatu yang murni, mulia dan suci, bukan untuk kepentingan sesaat.

Terpisah, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Indivasi, Ali Mochtar Ngabalin menilai pembentukan koalisi keumatan tersebut dapat memecah belah rakyat Indonesia. Dia pun mempertanyakan umat mana yang dimaksud masuk dalam koalisi keumatan. Dia meminta agar seluruh pihak menggunakan strategi politik secara santun dalam Pilpres 2019. (www.liputan6.com)

Pragmatis Membelokkan Arah Islam Politik
Pro dan kontra terus bergulir mengkritisi koalisi umat Islam yang baru terbentuk jelang pilpres 2019. Namun, itu tidak menyurutkan komitmen beberapa tokoh partai terus berkoalisi. Saat ini umat Islam makin sadar.  Jika mereka tidak berpolitik, merekalah yang akan dikuasai oleh musuh-musuhnya.

Muhammad Natsir, seorang ulama, pejuang kemerdekaan dan seorang politisi muslim jempolan pernah berucap, “Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya”. Ucapan tersebut diungkap Natsir saat negeri ini di ambang krisis kehancuran akibat ulah elite politik orde lama yang ingin mengubah ideologi negara.

Pernyataan pendiri Masyumi tersebut, ternyata masih relevan hingga saat ini. “Kekuatan anti Islam politik sesungguhnya tidak rela dan takut kalau kekuatan Islam Politik memegang tampuk kekuasaan negara,” kata Muchtar Effendi Harahap, Ketua Dewan Pendiri NSEAS (Network for South East Asian Studies).

Dalam tulisan yang tersebar di dunia maya, ia mengemukakan alasan kelompok anti Islam untuk menjegal kekuatan politik umat Islam. “Agar kekuatan Islam ini lemah dan tidak menjadi ancaman pada Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden) 2019 mendatang,” jelasnya.

Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia, Chandra Purna Irawan, MH, dalam pernyataanya mengatakan bahwa sejak rangkaian Aksi Bela Islam I, II dan III, dalam menuntut kasus penistaan agama beberapa tahun lalu, daya tawar politik umat Islam memang semakin kuat.

Namun sayang, semangat umat Islam untuk bersatu dan membela agamanya ini seringkali terjebak dalam pragmatisme, masuk dalam lingkaran sistem. Kita sering mendengar perkataan “Kita harus realistis”. Kata ini cukup gencar disampaikan saat menjelang pemilu. Mengingat tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik (pileg, pilbub, pilgub,dan pilpres).

Sepintas kalimat itu biasa saja. Padahal jika kita cermati secara mendalam kalimat itu membawa implikasi yang sangat mendasar karena kalimat tersebut kemudian menjadi argumentasi dalam setiap tindakan politik. Hal ini menimbulkan sikap pragmatis dalam kancah politik yang akhirnya menonjolkan sikap tunduk pada realita ( kenyataan), sehingga tidak konsisten melaksanakan syariat.

Banyak orang yang mengatakan, ”Demokrasi memang bukan berdasarkan Islam tapi kenyataannya  kan kita hidup dalam sistem demokrasi,”. Seakan itulah realita yang ada yang tidak bisa dirubah. Akhirnya kepentingan (kemanfaatan) sesaatlah yang diambil sebagai standar  keputusan. Tidak peduli bahwa hal itu bertentangan dengan  Islam.

Dengan alasan kemanfaatan, yang salah kemudian dibenarkan. Contoh, “Pemimpin (presiden) wanita memang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, itu lebih baik dari pada dipimpin A yang  berbahaya.” Muncul pula koalisi tanpa memandang apakah yang diajak berkoalisi seideologi atau tidak. Alasannya juga kemanfatan.

Kita bisa melihat isu besar di negeri ini beberapa waktu lalu di ibukota, yakni haramnya pemimpin kafir dan isu pembubaran ormas Islam. Kubu Islam berharap dengan isu tersebut dapat menyatukan dan menguatkan ukhuwah umat ditahun politik, yang akan mengubah pemetaan warna parpol dari warna pragmatisme ke warna ideologis. 

Namun karena kepentingan koalisi pragmatis lebih diutamakan ketimbang kepentingan umat islam secara lebih luas, tujuan tersebut tidak terwujud. Padahal, pragmatisme sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam memandang standar perbuatan adalah halal dan haram, bukan kemanfatan ( kepentingan) berdasarkan realita atau fakta yang dihadapi.

Allah SWT berfirman:
Ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kalian dari Tuhan kalian dan janganlah kalian mengikuti Wali (Pemimpin/sahabat/sekutu) lainnya.” ( QS Al-A’raf [7]: 3).

Ayat diatas melarang kita mengikuti  apa saja yang tidak diturunkan oleh Allah SWT, termasuk manfaat-manfaat atau berbagai fakta yang muncul dalam kehidupan. Islam memandang perbuatan manusia ditentukan oleh syariat, bukan manusia.

Bukan pula ditentukan oleh adanya suatu manfaat atau karena adanya kebutuhan manusia. Akan tetapi tidak berarti Islam meniadakan perhatiaan pada kemanfaatan, hanya saja semua kemanfaatan yang ada harus distandarisasi oleh syariat Islam. Boleh dan tidaknya kemanfaatan tersebut bukan mutlak berdasarkan kebutuhan manusia yang dipandang pasti benar.

Namun harus mendasarkan pada syariat. Ketika syariat membolehkan maka bisa diambil dan dilaksanakan untuk mendapatkan kemashlahatan yang hakiki. Jika tidak diperkenankan, pasti akan membawa suatu keburukan atau bahaya ketika dilaksanakan.

Sejarah pun membuktikan, kekuatan Islam politik yang masuk dalam parlemen tidak pernah bertahan lama. Hal ini pernah dialami partai Islam FIS di Aljazair, Hamas di Gaza Palestina, dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Walau memperoleh kemenangan dalam pemilu, partai-partai Islam yang berupaya menegakkan syariat dengan masuk dalam parlemen tersebut selalu diberangus oleh militer.

Meluruskan Arah Koalisi
Masyarakat harus semakin cerdas dalam melihat kondisi perpolitikan saat ini. Arah perjuangan umat Islam seharusnya fokus pada penegakan sistem Islam sebagai solusi tuntas berbagai problem bangsa. Jika koalisi pragmatisme dilaksanakan hanya untuk mencapai kesuksesan pada kekuasaan, maka jangan harap kebijakan dan pengurusan urusan umat akan mengedepankan aspek syariat.

 Justru yang memungkinkan terjadi adalah pelanggaran atas hukum syariat itu sendiri. Sebab sistem demokrasi tidak  mengakomodir hukum syariat, namun dikompromikan dengan hukum buatan manusia. Koalisi keumatan yang salah arah hanya akan mengokohkan sistem rusak dan menjadi sumber kerusakan.

Munculnya orang-orang dan partai pragmatis di negeri Islam tak lepas dari upaya Barat dalam mengokohkan kedudukannya diwilayah tersebut.

Tentu Barat tidak menginginkan adanya orang-orang / partai partai yang ideologinya (Islam) bertentangan dengan ideologinya (kapitalisme sekuler) untuk berkuasa disuatu negeri, yang akan mengganggu dominasinya serta kepentingan kepentingannya.

Memang sebagian orang mengatakan bahwa menegakkan Islam secara totalitas adalah perkara yang sangat sulit dan utopis (mimpi/khayalan). Menegakkan Islam adalah perkara yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan, rintangan, ancaman, intimidasi sampai nyawa melayang.

Intinya butuh pengorbanan yang luar biasa. Namun bukan berarti sesuatu hal yang sulit itu utopis. Sulit pasti, tapi bukan berarti utopis. Tidak ada kata menyerah buat pejuang sejati. Kuncinya adalah apakah umat Islam mau berjuang atau tidak.

Oleh karena itu, mulai dari sekarang hilangkan kata utopis dalam perjuangan sebagaimana ketidakutopisan janji Allah berupa surga yang kekal bagi para pencintaNya. Tidak ada kata utopis bila Allah dan RasulNya telah menjanjikannya.

Bagaimanapun jahiliyahnya umat Islam di sebuah negara, jauh di lubuk hatinya mereka menginginkan sebuah partai Islam yang benar-benar Islam. Bukan partai Islam ‘gadungan’ yang tidak menerapkan Islam secara kaffah.[MO/sr]







Posting Komentar