Oleh : Rindoe Arrayah

Mediaoposisi.com-  Polemik perihal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ramai diperbincangkan usai Jokowi menandatangani Perpres Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyoroti soal akuntabilitas kinerja BPIP yang belakangan ini ramai diperbincangkan terkait gaji fungsionaris yang terbilang fantastis. Fitra meminta kinerja BPIP dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau kemudian mencoba melihat sampai sejauh mana kinerja BPIP, ini kemudian memang harus didorong sejauh mana kemudian BPIP sesuai dengan Perpres yang ada, ini bagian dari akuntabilitas BPIP itu sendiri," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto saat dihubungi, Senin (detiknews 28/5/2018).

Gaji yang diberikan kepada fungsionaris BPIP disebut terlalu tinggi. Dikhawatirkan akan menjadi sebuah komoditi.

"Iya, jadi BPIP itu kan baru, udah itu lembaga non struktural, alokasi gajinya terlalu tinggi dan mahal, dan kelihatan memang tidak ada standar itung-itungannya kayak apa, seperti dibuat-buat saja, nah dikasih, kayak gitu loh," kata Direktur for Budget Analysis, Ucok Sky Khadafi saat dihubungi, Senin (detiknews, 28/5/2018).

Pembahasan mengenai gaji fungsionaris BPIP yang sangat fantastis ini masih menjadi perbincangan hangat bukan hanya di media sosial, tetapi juga masuk beragam acara di televisi nasional hingga diskusi dalam berbagai forum resmi atau tidak resmi.

Jika kita tengok lagi kehidupan para pejabat di masa Islam berjaya, banyak yang bisa dijadikan contoh bagaimana bersahajanya mereka.

Semasa hidupnya, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang bersahaja, cerdas dan mampu membedakan mana urusan negara dan mana urusan pribadi. Pernah suatu ketika seorang rakyatnya menjumpainya berdagang di pasar di waktu ia beristirahat dari pekerjaannya. Padahal pada saat itu ia adalah seorang pemimpin/khalifah. Rakyatnya tersebut heran dan bertanya kepada Abu Bakar, "Bukankah negara (baitul Mal) membayar gaji Anda dan menjamin nasib keluarga Anda?"

Abu Bakar menjawab, "Jabatan ini amanah dari kaum muslimin kepadaku pribadi. Negara hanya wajib membayar gajiku namun tidak bagi keluargaku, karena keluargaku adalah urusanku sendiri, dan saat ini aku sedang mencari nafkah bagi keluargaku."

Inilah gambaran sosok seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi khalifah pertama dalam Islam.

Begitu pula dengan sosok Umar bin Khattab dalam menjalankan roda pemerintahannya di saat beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Umar bin Khattab selalu tampil bersahaja. Pernah suatu ketika utusan Romawi mendatangi Madinah ingin bertemu dengan pemimpin Islam saat itu.

Lalu ia diberitahu bahwa pemimpin Islam (Amirul Mukminin) sedang berada di masjid. Sesampainya ia di masjid didapatinya seseorang yang sedang duduk di atas hamparan tikar kasar. Tiba-tiba utusan itu bertanya, "Mana rajamu?"

Salah seorang kaum muslimin menjawab, "Itu yang sedang duduk di sana."
Alangkah terperanjatnya utusan itu melihat kedudukan pemimpin Islam yang mirip rakyat jelata. Ini jelas bertolak belakang dengan raja Romawi yang duduk di atas singgasana yang mewah. Suatu pemandangan yang sangat menakjubkan.

Tak luput juga kisah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dalam menjalankan roda pemerintahannya Umar melanjutkan kembali tradisi kakek moyangnya, yaitu Umar bin Khattab. Hidupnya bersahaja sebagai khalifah dan selalu memprioritaskan nasib rakyatnya.

Sehingga tidak mengherankan selama masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz hampir tidak ditemukan orang miskin dan juga orang bodoh yang tidak sekolah karena tata kelola pemerintahannya yang berlandaskan keimanan dengan penerapan syari'at Islam. Namun, dibalik kesejahteraan rakyatnya tersebut Umar tetaplah Umar yang dulu tidak silau dengan harta duniawi.

Sungguh luar biasa,  mereka adalah pribadi yang tidak ditemui pada diri pejabat saat ini yang lebih mementingkan kesejahteraan diri dan kelompoknya tanpa mempedulikan nasib rakyat yang sedang menderita.

Saatnya kembali pada syari'at Islam yang pastinya akan menaungi kehidupan dengan nuansa keimanan, sehingga tidak akan didapati pejabat yang hanya memikirkan urusan duniawi.[MO/sr]

Posting Komentar