Oleh: Nida Husnia 
(Mahasiswi IAIN Jember)

Mediaoposisi.com-  Media sosial sedang digegerkan dengan bentangan spanduk dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Spanduk itu bertuliskan ‘Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Pendukung #2019Ganti Presiden, Anda sedang melewati jalan tol pak Jokowi’. Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik salah satunya di Semarang, Jawa Tengah. (manado.tribunnews.com)

Spanduk yang ramai dibicarakan itu mengundang tanggapan para warganet seperti Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI. Ia angkat bicara melalui akun twitternya : “Memangnya bangun jalan tol pake uang pribadi?”. Berseberangan dengan pendapat Fadli Zon, netizen lain meluruskan bahwa jalan tol memang tidak dibangun dengan uang pribadi, tapi itu merupakan bentuk keberhasilan Jokowi dalam mengelola uang rakyat.

Berbicara mengenai pembangunan jalan tol, pasti bicara tentang besarnya anggaran dana. Seperti proyek tol trans Sumatera dengan 8 ruas yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 80 trilyun hingga 2019 mendatang. Tol Pekanbaru-Padang menelan biaya 35 T. BUMN Hutama Karya masih akan melanjutkan job-nya dengan rencana pembangunan tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai dan 2 daerah tersisa.

Darimana beban biaya yang akan diperolah negara untuk melaksanakan proyek tol? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan skema pembiayaan jalan tol diberbagai wilayah di Indonesia dengan memanfaatkan APBN, penanaman modal ke BUMN, memanfaatkan Lembaga Penjamin, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (kompas.com)

Penyediaan jalan tol sebagai pelengkap infrastruktur negara bukan semata-mata prestasi yang harus dielu-elukan. Apalagi tol bukan menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat khusunya di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan merebaknya problematika ekonomi, sosial, pendidikan dll.  Seperti ketika negara impor beras dari Vietnam, bersamaan dengan itu petani kita sedang panen dan jutaan ton beras dalam negri akhirnya menganggur.

Meninjau dari pembiayaan nya pun sungguh mengerikan. Negara harus terus menerus mendesak rakyat dengan pajak agar APBN terpenuhi dan tak berhenti berhutang pada asing maupun swasta agar pemasukan rupiah terus berjalan.

Disisi lain pemerintah mempunyai banyak sekali PR. Penyediaan lapangan kerja terlupakan, rakyat miskin yang tak bisa makan terabaikan, kerusakan pergaulan remaja tak dihiraukan, ketimpangan ekonomi dibiarkan. 1001 janji hilang sudah.

Negarapun masih menanggung hutang yang semakin melejit. Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negri (ULN) Indonesia naik 8,7 % menjadi 5.425 T, ULN swasta nya naik 6,3% menjadi 2.437 T, hutang pemerintah sendiri naik 11,6% menjadi 2.535 T. Dan mirisnya, nominal ini terbilang aman menurut versi Sri Mulyani dan Agusman Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI. (cnnindonesia.com)

Darimana kemudian prestasi itu didapatkan? Semakin lama hidup bersama rezim sama saja hidup bersama masalah baru. Kegagalannya berusaha ditutupi dengan menciptakan opini pendukung. Proyek tol dijadikan tameng, padahal tumpukan hutang nampak didepan mata. Pemborosan tetap saja dilakukan dengan alasan membangun negri yang lebih maju. Padahal infrastruktur bukan satu-satunya indikasi kejayaan sebuah negri.

Apalah arti gedung-gedung tinggi, bila uang negara yang banyak tak mampu bangun jembatan untuk anak-anak sekolah. Juga tak bisa menuntaskan ekonomi rakyat, dan tak kuasa memberi THR di hari lebaran. Inikah yang disebut sebagai prestasi?[MO/sr]



Posting Komentar