Oleh : Novia Listiani 
(Aktivis Muslimah Peduli Umat)

Mediaoposisi.com- Pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali dilaksanakan serentak pada Rabu, 27 Juni 2018. Menjelang pemilu, termasuk pilkada, tidak sedikit kandidat atau calon menyedekahkan sejumlah uang atau sembako kepada warga supaya memberikan suara pada mereka.

Menjadi hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika mendekati hari H pilkada. Praktik seperti ini dikenal dengan Money Politic.

Money Politic  dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi Money Politic  sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Secara umum Money Politic diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu.

Ciri dari demokrasi adalah adanya asas kebebasan (liberalisme), persamaan derajat, dan kedaulatan rakyat. Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan.

Kebebasan inilah yang digunakan dengan sebebas-bebasnya dalam perpolitikan. Bahwa dalam demokrasi ini memberi peluang besar bagi kandidat atau calon untuk melakukan berbagai cara agar bisa menang dalam kontestasi pilkada di Indonesia.

Mengapa demikian? Karena cost politik dalam demokrasi itu mahal sehingga mau tidak mau harus bisa  menang supaya bisa mengembalikan modal yang mereka keluarkan dalam kurun  waktu proses pencalonan.

Akibatnya dalam pilkada tidak akan menghasilkan para pemimpin daerah terbaik. Yang ada setelah menjabat sebagai pemimpin mereka akan memikirkan 'balik modal' daripada menjalankan kinerja yang baik sebagai pemimpin.

Praktik Money Politic dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.

Firman Allah yang artinya, "dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (TQS. Al-Baqarah: 188)

Islam menetapkan hukum haram bagi praktik pemberian dan penerimaan sedekah politik. Sedekah politik atau infaq politik menjadi istilah yang kerap digunakan masyarakat umum. Sedangkan di dalam Islam Money Politic disebut risywah siyasiyah, bukan sedekah. Karena sedekah itu pemberian karena ketulusan niat tanpa pamrih.

Sedangkan niat sedekah politik itu sudah tidak benar, niatnya jelas memengaruhi penerimanya untuk memenuhi harapan pemberi. Maka hanya Islam satu-satunya solusi berbagai problematika kehidupan, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk perkara siyasiyah.[MO/sr]

Posting Komentar