Oleh: Arin RM, S.Si

Mediaoposisi.com- Isu radikalisme masih selalu hangat diperbincangkan. Kendati topiknya relatif sama dan cenderung itu-itu saja, namun posisi yang dimainkan melebar ke berbagai tempat.

Dan dunia kampus pun tak luput darinya. Pasca ramainya pemberitaan daftar 7 kampus yang diduga terpapar radikalisme, pemerintah melalui kemenristekdikti berencana akan awasi nomor HP dan medsos mahasiswa (republika.co.id, 04/06/2018).

Bahkan dalam rangka cegah radikalisme, Universitas Brawijaya gandeng intelijen (republika.co.id, 05/06/2018). Ujungnya, sekaliber Ketua DPR pun dikabarkan mendorong BIN agar masuk ke kampus dalam rangka mencegah radikalisme (nasional.kom.pas.com, 11/06/2018).

Radikalisme yang selalunya dikaitkan dengan Islam dan penyerangan fisik (bom, -pen), memberikan efek merugikan bagi umat Islam. Terlebih bagi generasi muda, mereka akan mudah terjangkiti islamophobia dengan dalih radikal yang klise.

Pun demikian halnya dengan generasi muda di kampus. Isu radikalisme yang terus dihembuskan secara perlahan akan melemehkan semangat mereka memperdalam Islam. Sedikit banyak akan muncul ketakutan ketika mereka bersentuhan dengan sesuatu yang berbau Islam. Takut jika kemudian distempel radikal.

Padahal Islam tidak mengajarkan kekerasan sama sekali. Albaqarah ayat 256 dan ayat semisal dengan gamblang menjelaskan itu. Sehingga salah alamat jika melabelkan radikal kepada ajaran Islam. Sebab pelabelan ini menimbulkan kerugian besar yang jelas hanya akan ditanggung oleh kaum muslimin.

Dengan dalih deradikalisasi, secara perlahan tapi pasti umat akan diajak menjauh dari agamanya sendiri. Umat akan dibiarkan terus menerus ada dalam pusaran sekulerisme, hanya menggunakan agama sebatas ibadah ritual semata.

Dan bagi kalangan kampus, ini tentu bahaya. Sebagai contoh, dalih deradikalisasi akan membuat mereka tertutup informasi dari bagaimana Islam mengatur masalah peradaban dan budaya. Akan memutus informasi bagaimana Islam mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan. Sementara gempuran budaya hedonis-liberal-kebebasan berekspresi aneka rupa subur makmur di kampus.

Bisa dibayangkan apa jadinya mahasiswa yang terbatas akses kajian Islamnya akan pergaulan, sementara dibombardir ajaran seks bebas, LGBT, dan sejenisnya yang sama sekali tak pernah ada pelarangan? Krisis sosial generasi seperti apa nanti yang akan dihasilkan?

Lebih parahnya, upaya deradikalisasi akan mencukupkan mahasiswa untuk lebih keras mengejar prestasi akademik. Lalu lulus dengan nilai baik dan masuk ke dunia kerja dengan harapan penghasilan yang baik. Secara tidak langsung, hal ini akan melanggenggkan neoimperialisme di negeri ini.

Mahasiswa akan takut berfikir fundamentalis bagaimana solusi permasalahan bangsa yang sesungguhnya sudah tersaji dalam syariat Islam. Bahkan dengan adanya monitoring sosmed seperti di atas, berpeluang menjadikan mahasiswa akan takut untuk sekedar menyampaikan kritik atas kebathilan yang ditemuinya.

Padahal arus kesadaran intelektual harusnya tidak boleh dibendung.  Kalangan intelektual di kampus patut memberikan contoh sikap kritis meski dihadang dengan kebijakan represif.

Jadi alasan radikalisme yang kemudian disikapi dengan masuknya pemerintah pada ranah privasi mahasiwa, terlebih mahasiswa baru, secara tidak langsung menunjukkan bahwa disamping takut dengan kritik yang umumnya menderas melalui medsos, ada indikasi islamophobia yang semakin akut. Dan kaum intelektual kampus tak boleh terperangkap dalam proyek deradikalisme ini.

Sebab mereka adalah pelopor perubahan. Merekalah penggulir informasi yang seharusnya berpihak pada kebenaran, terutama Islam yang memang sudah tervalidasi kebenarannya. Mereka harus kritis terhadap kebathilan, sehingga harusnya deradikalisasi tak perlu menyasar kampus.[MO/sr]



Posting Komentar