Oleh: Arin RM, S.Si

Mediaoposisi.com-  Peristiwa tangkap tangan koruptor di bulan suci ini, menunjukkan bahwa kebiasaan korupsi kian memikat. Tak “puasa” meski sedang di bulan puasa. Di bulan yang seharusnya menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu ini, KPK berhasil tangkap tangan Bupati Purbalingga beserta pejabat daerah dan pihak swasta lainnya (liputan6.com, 04/06/2018).

Bahkan yang terbaru KPK juga tangkap tangan sejumlah kepala dinas PU dan swasta di Kota Blitar, namun memastikan belum menangkap Wali Kota Blitar maupun Bupati Tulungangung (tirto.id, 07/06/2018).

Sungguh disayangkan. Kendati telah ada lembaga yang konsen pada urusan korupsi, kejahatan ini masih terus beranjak naik.

Awal tahun 2018 ini ICW merilis angka kenaikan korupsi pada tahun 2017 sebanyak 576 kasus dengan kerugian negara Rp 6,5 triliun. Modus yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 154 kasus, disusul modus penggelembungan harga sebanyak 77 kasus, modus pungutan liar sebanyak 71 kasus, dan modus terkait suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus. 

ICW juga menyebutkan bahwa lembaga yang tercatat paling banyak melakukan korupsi adalah pemerintahan kabupaten sebanyak 222 kasus (nasional.kompas.com, 20/02/2018).

Parahnya, kasus korupsi tak lagi cukup pada keterlibatan satu dua individu, tapi sudah mewabah menimpa banyak orang. Tak lagi dalam urusan penggelapan uang oleh karyawan di perusahaan swasta, tapi sudah menjamah hingga level instansi pemerintahan, menapaki medan parleman, bahkan berjalan pula di lembaga peradilan.

Trending korupsi berhasil memasuki ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekalipun. Followernya merangkak naik dari personal hingga komunal, berjamaah dalam ketidakbenaran secara terorganisir. Tentu semuanya berkaitan dengan banyak faktor. Saling memberikan peluang satu sama lain, memberi celah untuk meloloskan perbuatan maksiyat ini terjadi.

Jika diperhatikan dengan seksama, kasus korupsi ini adalah salah satu efek turunan dari mahalnya proses demokrasi itu sendiri. Maka tidak heran jika virus korupsi yang menjangkiti banyak pelaku demokrasi ini juga terjadi di negara lain, bukan hanya di Indonesia. Mengapa demikian?

Sebab dalam proses demokrasi, untuk mendudukkan seseorang ke kursi legislatif maupun eksekutif diperlukan dana kampanye yang sangat fantastis. Bahkan biaya kampanye pencalonan bisa melebihi seluruh jumlah gaji selama menjabat. Kebutuhan dana ini harus ditutupi dengan kerja sama calon dan pemodal. Saat menjabatlah kesempatan mengembalikan seluruh pinjaman kepada pemodal. Dengan jalan apa? Korupsi bisa jadi.

Dengan demikian keberadaan proses demokrasi itu sendiri secara sistemis memicu menjamurnya korupsi. Jalan pintas ini terbukti ampuh memenuhi tuntutan gaya hidup bagi mereka yang tipis kualitas keimanan serta rapuh karakter kepribadiannya. Terlebih gaya masyarakat yang cenderung individualistik sudah mulai tak ambil pusing dengan permasalahan selain diri dan keluarganya, hatta itu merugikan keuangan negara sekalipun.

Semuanya menguatkan satu sama lain sebagai penyebab trendingnya kasus korupsi. Apalagi faktor penegakan hukum terhadap koruptor yang belum semenakutkan negeri tirai bambu, maka wajar saja jika pemberantasan korupsi masih menemui banyak hambatan di berbagai sisi, minim kesadaran dan dukungan.

Sejatinya setiap individu, terutama muslim tidak layak terbersit tertarik perhatian ke arah sana. Sebab, hakikat korupsi itu sendiri adalah perbuatan mengkhianati kepercayaan atas harta yang telah diberikan tanggung jawabnya kepadanya. Sehingga penyelesaiannya sangat bekaitan erat dengan ketebalan pemahamannya akan pengaturan Islam dalam memandang urusan ini.

Islam dengan formula lengkapnya pertama kali melakukan pengaturan terkait penutupan total celah korupsi dengan jalan memutus pemilihan langsung kepala daerah melalui proses demokrasi. Cukuplah syariah Islam menetapkan bahwa mereka ditunjuk oleh kepala negara, lebih cepat dan hemat biaya.

Namun, kepala negara ini tidak bisa dianalogkan dengan kualitas keumuman sekarang, sebab kepala negara dalam Islam adalah individu pilihan yang kualitas imannya terjamin. Bukan abal-abal ala pencintraan.

Syariah Islam memberikan teladan melakukan pencegahan korupsi dengan langkah: melakukan perekrutan pegawai berdasarkan profesionalitas dan integritas; membina secara intensif sekaligus memberikan teladan nyata kepada aparatur negara sebagaimana masa Khalifah Umar bin Khatab; memberikan gaji dan fasilitas sepadan; meberlakukan larangan suap dan hadiah bagi aparatur negara;

menetapkan aktivitas penghitungan kekayaan pejabat di awal dan akhir jabatannya; dan melibatkan masyarakat dalama melakukan kontrol dan muhasabah atas tindakan yang dilakukan pejabat daerahnya. Sinergis yang baik ini tentu akan meminimalkan kemaksitan berlabel korupsi. Kalaupun masih ada maka ta’zir akan dijalankan sebagai pamungkas. Hakimlah yang akan menentukan jenis dan kadarnya.

Dan pastinya bukan sekedar korupsi saja yang akan dilibas oleh kesempurnaan syariah Islam, semua kemaksiyatan akan dikikis tuntas. Secara bertahap, formula Islam akan mereduksi kasus kemaksiyatan yang pasti menimbulkan kerugian ini. Semua orang akan nyaman menjalankan kehidupan dengan suasana iman yang menyejukkan. Terlebih di bulan suci seperti ini. Jadi tidak perlu alergi syariah Islam jika ingin menhilangkan noda seperti korupsi.[MO/sr]


Posting Komentar