Oleh: Novita Sari Gunawan
(Aktivis Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com-  Fantastis ! Begitulah reaksi masyarakat mengapresiasi beredarnya kabar yang cukup mencengangkan. Megawati, selaku Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperoleh gaji yang menakjubkan. Yakni, sebesar 112 juta rupiah perbulan. Nominal tersebut bahkan melebihi pendapatan presiden republik Indonesia.

Sampai hati, seolah para pejabat telah hilang empati disaat begitu banyak jumlah rakyat yang masih tergolong kaum papa.

Jangankan untuk memuaskan kebutuhan sekunder apalagi tersier, kebutuhan pokok pun tak mampu dipenuhi oleh sebagian besar rakyat tanah air. Wakil ketua MPR, Fadli Zon angkat suara. "Tak ada ruginya Perpres itu dicabut atau direvisi kembali. Perpres itu sudah melukai perasaan masyarakat yang kini sedang dihimpit kesulitan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/5/2018).

Ia juga menambahkan, “Dan jika ada keleluasan anggaran, saran saya, lebih baik pemerintah menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai honorer di lingkungan pemerintahan saja. Mereka jauh lebih membutuhkannya daripada para bekas pejabat yang duduk di dalam BPIP".

BPIP merupakan kepanjangan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk berdasarkan Peraturan presiden (Perpres nomor 7 tahun 2018). Lembaga ini adalah reinkarnasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP4, yang dibentuk melalui Perpres nomor 54 tahun 2017).

Jumlah pendapatan dewan dan jajarannya yang melangit membuat masyarakat bertanya-tanya. Apa sebenarnya tujuan dan fungsi kerjanya? Seberapa besar urgensi didirikannya dan efektivitas mereka dalam peran tersebut?

Berikut kutipan dari pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, yaitu: 

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Jika menelaah fakta di lapangan, mereka yang mengklaim dirinya paling pancasilais justru menanduk HAM itu sendiri. Hak kaum muslim untuk menjalankan aturannya serta berdakwah untuk menyebarkan ajarannya dihalangi bahkan dihantam dengan berbagai persekusi dan fitnah yang keji.

Jiwa Pancasila kah dengan menyeruduk sebuah kantor berita hingga terjadi pemukulan terhadap stafnya? Sedangkan disisi lain, ormas dan ulama yang melakukan saran dan memberikan solusi agar butir-butir Pancasila tak hanya berwujud nilai namun nyata dirasakan malah dijegal.

Anehnya lagi, jika Pancasila diklaim sudah final. Mengapa masih perlu adanya pembinaan? Ini merupakan bukti bahwa Pancasila itu sendiri masih bermasalah. Berupa simbol belaka yang penerapannya justru mencerminkan standar ganda berdasarkan isi kepala yang berbeda-beda.

Wajah ideal Pancasila yang selama ini digaungkan belum menunjukkan sepak terjangnya secara real bagi masyarakat. Terbukti dengan adanya problem kesenjangan sosial yang masih nampak telanjang didepan mata. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, tapi menyerukan syariat tuhan dianggap bertentangan dengan pancasila.

Dalam politik demokrasi kapitalisme, yang menjadi terpenting bukanlah prestasi melainkan pencitraan. BPIP tak lain merupakan petahana kampanye pencitraan yang dibiayai oleh kantong rakyat. Kemudian, Pancasila dijadikan alat untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan pada individu atau kelompok tertentu. Melanjutkan periode supremasi yang tengah ditampuk oleh mereka.

Meninjau ajaran Islam yang diserang bertubi-tubi oleh mereka yang mengklaim dirinya pancasilais. Politik Islam justru memiliki visi pelayanan yang real dan bukan pencitraan. Kebalikannya dari sistem demokrasi, kapitalisme membuat orang berlomba-lomba menduduki kursi kekuasaan.

Dalam Islam, mereka malah enggan memegang amanah tersebut. Mereka sadar betul akan tanggung jawab yang sangat berat. Ketika mengembannya, maka akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan amanah.

Pelayan umat yang sesungguhnya tidak membutuhkan pencitraan,  tidak haus kekuasaan, juga tidak rakus dengan gelimangan pendapatan yang diberikan. Mereka justru mengorbankan jiwa, raga dan hartanya demi meri'ayah atau mengurusi rakyatnya.

Sangat takut jika ada kebijakannya yang menzalimi rakyat. Apalagi sampai menikmati kekayaan dan kemewahan disaat rakyatnya ada yang mati karena kelaparan. Mereka meyakini dalam hal sekecil apapun bentuk pengurusan dan kebijakannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT kelak.

Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi). [MO/sr]









Posting Komentar