Oleh : Bhakti Aditya P., S.ST.
(Islamic Social Worker)

Mediaoposisi.com- Sejak berakhirnya masa orde baru tahun 1998, kemudian diganti dengan orde reformasi, sepertinya kita masih harus mengkritisi jalannya roda perpolitikan di Indonesia. Memang mesti demikian, karena politik tanpa kritik seperti pohon yang tumbuh tak terurus, ranting-rantingnya menjalar bebas tak beraturan dan semrawut. Hanya saja, wujud kritik ini kadang disalahartikan sesuai dengan kepentingan penguasa.

Padahal, mimbar bebas kritik melalui orasi dan segala macam cara yang konstitusional (bahkan inkonstitusional) adalah sesuatu yang dijamin dalam sistem demokrasi, yang salah satu negara penganutnya adalah Indonesia.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan berpendapat adalah harga mati. Artinya setiap warga negara dijamin dan dilindungi negara dalam hal menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Bahkan pandangan-pandangan politik mereka yang sekalipun bertentangan dengan pandangan politik penguasa, bebas diekspresikan di muka umum.

Wujud berikutnya dari kebebasan ini adalah kebebasan beragama. Penduduk negara yang menganut demokrasi dalam pandangan mendasar berkaitan urusan pengelolaan negara bebas tidak dipaksa dalam urusan agama mereka.

Inkonsistensi Kritik
Pemahaman kebebasan berpendapat ini menjadi dasar aksi-aksi besar di berbagai negara. Terutama berkaitan dengan isu-isu politik yang berkembang. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu, masyarakat Amerika demo besar-besaran untuk menampakkan ketidaksetujuan mereka dengan kepemimpinan Trump, presiden yang menang pemilu di Amerika 2017 lalu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin kehilangan dukungan dari rakyat Amerika. Sebagai bukti, hasil polling terbaru menunjukkan, lebih dari 40% responden berpikir sudah saatnya memulai proses pemakzulan terhadap Trump.  Jumlah tersebut lebih tinggi dari persentase orang Amerika yang mengatakan bahwa mereka berencana untuk memilih Trump sebagai presiden pada pemilihan 2020. Survei NBC News / Wall Street Journal,

pada Rabu (20/12), menyebut bahwa ada sekitar 41% warga Amerika percaya ada cukup alasan bagi Kongres untuk mengadakan audiensi pemakzulan (bangkapos.com).

Kekritisan masyarakat Amerika terkait kinerja presiden mereka justru kini menemui jalan buntu. Aspirasi mereka yang tidak bisa dikatakan kecil, tidak diakomodir oleh penguasa. Mungkinkah Amerika Serikat telah meninggalkan demokrasi sebagai jalan hidup dan roda pemerintahan mereka?

Di NKRI, yang sistem pemerintahannya berdasarkan Demokrasi Pancasila pun terjadi sebagaimana di Amerika Serikat. Inkonsistensi kritik terjadi secara mendasar. Kebebasan berpendapat sebagai asas dan pilar demokrasi kini justru hanya slogan kosong. Penguasa malah menjelma menjadi si tangan besi, menjegal siapa saja yang bersebrangan dengan hajat mereka.

Belum lagi di negara-negara lain yang menganut demokrasi sebagai asas pemerintahannya. Hal yang sama terjadi.

Ini membuktikan bahwa demokrasi secara hakiki merupakan sistem yang tidak konsisten yang melahirkan penguasa yang tidak konsisten. Padahal konsekuensi diterapkannya demokrasi adalah kebebasan merupakan hak seluruh penduduk suatu negara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebebasan dibelenggu oleh syahwat penguasa.

Politik Demokrasi ; Utopis
Banyak fakta yang dapat disajikan untuk menegaskan bahwa politik demokrasi dari jaman ke jaman adalah wajah imperialisme yang kemudian senantiasa diperbarui cangkangnya. Misal, bagaimana perubahan demokrasi dari orde ke orde di Indonesia ini. Demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Orde Lama kemudian “berganti kulit” menjadi demokrasi Pancasila Orde Baru, setelahnya menjadi Demokrasi Pancasila Orde Reformasi.

Pada kenyataannya, perubahan sistem demokrasi tersebut telah mengubah hampir seluruh komponen dasar pemerintahan. Bahkan kemudian perubahan arus demokrasi yang terjadi telah mengubah secara parsial dan total berkaitan dengan UUD yang diterapkan.

Fakta bahwa berubah-ubahnya sistem demokrasi yang berlandaskan syahwat penguasa (walau pun di beberapa kesempatan merupakan syahwat rakyat) yang telah mengubah landasan peraturan secara signifikan menegaskan kepada kita bahwa sejatinya sistem demokrasi adalah sistem yang di-drive bukan karena kepentingan rakyat, tetapi karena syahwat tertentu.

Sebab, dipungkiri atau tidak, fakta-fakta tersebut menguatkan sebuah konklusi bahwa demokrasi hanyalah alat bagi siapa saja yang mampu membeli seluruh komponen di dalamnya kemudian digunakan oleh siapa saja atas kepentingan apa saja. Nah, siapa yang mampu membeli seluruh komponen yang ada pada sistem demokrasi kalau bukan para kapitalis (para pemilik modal).

Jadi, kalau ada yang memahamkan tentang demokrasi, bahwasannya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman tersebut hanya simbol utopis yang tidak akan pernah terwujud sama sekali.

Justru hakikatnya, sejak zaman penjajahan, pendudukan, dan beratnya kerja paksa hingga hari ini. Di mana pun demokrasi diimplementasikan. Ia hanya merupakan sistem penjajahan sepanjang zaman dari masa ke masa. Hakikat ini berdasarkan kajian terhadap konsep mendasar dan fakta yang terjadi berkaitan dengan penerapan sistem demokrasi.

Bahkan roda perpolitikan demokrasi dari lahirnya, hingga orde ke orde, yang kemudian dikemas dengan kemasan baru setiap masanya, hanya menyajikan konsep utopis tentang kedaulatan dan keadilan. Sebab, sejatinya, kedaulatan bagi Demokrasi di tatanan perpolitikan adalah milik para pemilik modal (kapitalis). Inilah demokrasi yang sesungguhnya.

Pancasila dan Islam
Sebagai wujud inkonsistensi politik demokrasi di NKRI ini adalah dengan adanya benturan terus menerus antara Islam dengan Pancasila. Kejadian belakangan ini bukanlah fenomena yang baru. Bahkan perdebatan soal dasar negara saja sudah terjadi sejak Indonesia merdeka. Apakah kemudian negara akan berdasar pada Islam, atau yang lainnya.

Namun, karena ketidakkonsistenan demokrasi yang diusung oleh sebagian founding fathers negara ini justru menempatkan Islam sebagai ancaman terhadap eksistensi negara, padahal sejatinya Islam bukan membahayakan negara,melainkan membahayakan eksistensi demokrasi yang terbukti merupakan sistem yang rusak. Karena Islam memiliki konsep kenegaraan yang unik dan independen.

Sebetulnya, sejak saat itu, Pancasila selalu dijadikan alat untuk menjegal Islam, mempreteli ide dasarnya dengan konsep asas tunggal, mengkriminalisasi ulama-ulama yang berjuang(padahal ulama lah yang memegang peran penting pada kemerdekaan Indonesia) menegakkan Islam, menangkapi para aktivisnya, dan berbagai kezhaliman atas nama Pancasila.

Padahal, sejatinya bukan Pancasila, tapi demokrasi dan syahwat politik merekalah para penguasa Zhalim yang kemudian tidak pernah ridho dengan ajaran Islam yang sempurna, apalagi berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam yang megah dan berperadaban mulia.

Rivalitas tersebut kemudian terus disuburkan oleh generasi penguasa zhalim berikutnya hingga saat ini. Menciptakan sebuah dogma sesat bahwa Islam tertentu (mereka sebut radikal) yang menginginkan syariat Islam tegak adalah ancaman bagi Pancasila dan NKRI. Dogma ini tentu tidak pernah terbukti kebenarannya. Sebab justru ancaman terhadap pancasila dan NKRI lahir dari diterapkannya sistem demokrasi di negeri ini.

Para koruptor, hutang luar negeri, SDA dikuasai asing, hingga krisis kedaulatan di berbagai lini merupakan hasil diterapkannya sistem demokrasi. Lalu bagaimana mungkin semuanya jadi salah Islam? Bagaimana mungkin kemudian yang dibenturkan dan dikriminalisasi adalah ajaran Islam?

Sampai sini, kita harus memahami bahwa yang seharusnya dibenturkan adalah Islam dengan Demokrasi. Apakah kemudian Islam yang mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam butir-butir Pancasila atau demokrasi yang justru telah terbukti gagal total mewujudkannya.

Oleh karena itu, ketidakkonsistenan politik demokrasi dan utopisnya sistem demokrasi yang melahirkan penguasa zhalim inilah yang harus kita pandang sebagai masalah mendasar negara kita. Kemudian adapun Islam memiliki konsep untuk memperbaiki kondisi negeri ini sangat mungkin didiskusikan secara terbuka dan adil.

Bukan dengan cara-cara urakan dan inkonstitusional, membentur-benturkan Islam dengan Pancasila. Atau bahkan dengan framing-framing jahat yang menyebabkan Islam tidak diberi ruang untuk apple to apple membahas ide-idenya.

Saatnya berfikir dan merumuskan untuk perubahan Indonesia lebih baik secara radikal(mendasar). Mendiskusikan kritik secara proporsional. Sebab yang radikal belum tentu buruk. Apalagi berkaitan dengan keyakinan agama yang seharusnya dilindungi negara.

Pada level ini, negara tidak boleh ikut campur, apalagi melarang-larang keyakinan seseorang berkaitan dengan ajaran agamanya, khususnya Islam. Bukankah demokrasi anda mengajarkan demikian? Atau memang kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama itu hanya milik mereka dan sejatinya freedom of speech pada sistem demokrasi adalah lelucon belaka? Anda yang bisa menjawabnya.[MO/sr]



Posting Komentar