Oleh: Rahmawati Ayu K., S.Pd

Mediaoposisi.com- Setelah sebelumnya mendapat banyak protes, Pemerintah melalui  Kementerian Perdagangan (Kemendag)  kembali menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).  Alasan penambahan tersebut sebagai bentuk upaya untuk menurunkan harga beras yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Nantinya, izin impor tersebut akan dibatasi hingga Juli ini.

Padahal, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018. Panen beras di Indonesia pun baru dimulai pertengahan Februari 2018 dan berakhir pada Maret 2018. Jadi, impor beras dilakukan bersamaan dengan panen raya petani lokal.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun menilai janggal rencana impor beras tersebut.  Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini dimiliki. (www.kompas.com)

Sementara itu,  mengenai program pemerintah lainnya yakni beras sachetan 200 gram, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso mengatakan  itu sudah mulai tersalurkan ke masyarakat. Untuk beras sachetan, ia menuturkan itu adalah salah satu strategi marketing Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mempermudah penyaluran beras. (www.liputan6.com)

Karyawan Gunarso menambahkan, berat kemasan 200 gram ini nantinya akan sangat ekonomis kegunaannya bagi masyarakat. Isinya cukup untuk empat sampai lima piring. Sehingga diasumsikan jika seorang kepala keluarga hanya punya uang Rp 10 ribu, sisanya bisa buat beli komoditi lainnya. Dan nantinya, beras kemasan 200 gram akan didistribusikan ke warung-warung dan toko-toko kecil.

Sekilas terlihat bahwa kebijakan-kebijakan ini amat baik. Menguntungkan kedua belah pihak seperti penjual (Bulog) dan pembeli (rakyat). Rakyatpun digiring kepada opini  bahwa  pemerintah telah berupaya menyejahterahkan rakyatnya  dengan menyediakan bahan pokok yang mudah, murah, dan praktis yang sanggup dijangkau masyarakat.

Padahal faktanya, kebijakan impor beras tidak membuat harga beras turun. Beras sachetan pun tidak dapat menjadi solusi atas kenaikan harga beras. Karena dari harga Rp 2.500 per sachet justru harga beras tersebut lebih mahal dari harga beras di pasaran. Bahkan bagaimana jika satu keluarga terdiri dari lebih dari lima keluarga? Merekapun harus beli beras lebih dari satu sachet.

Padahal penghasilan rakyat, lebih banyak yang tidak layak, jangankan  untuk beras seharga Rp  2.500, untuk menyambung hidupnya saja hari ini banyak yang kesulitan. Apalagi Direktur Utama Bulog Budi Waseso pernah  mengungkapkan  bahwa Bulog  pernah menggelontorkan beras yang tak layak konsumsi (www.cnbcindonesia.com). 

Mengapa negeri agraris ini dirundung berbagai masalah perberasan yang tak kunjung usai? Tulisan berikut ini berusaha membahasnya.

Politik Beras di Negeri Agraris

Sejarah mencatat sebagai negara agraris, Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya komoditas beras pada dekade 1980-an. Namun di sisi lain, Indonesia kerap mengimpor bahan pangan dari negara-negara lain. Persoalannya cukup dinamis, mulai dari persediaan yang terbatas, harga berbagai komoditas pangan yang sering bergejolak, hingga praktik nakal dalam rantai distribusi pangan. Kondisi ini menyebabkan keadaan negeri ini tak secerah yang kita dibayangkan.

Meski Indonesia  merupakan negara agraris, tetapi tingkat impor beras di Indonesia sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data impor beras dalam kurun waktu 2013-2017.

Ada enam negara yang memasok kebutuhan beras terbesar untuk Indonesia, yakni Thailand, Pakistan, Myanmar, India, Tiongkok, serta Vietnam.  Miris rasanya, mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan rata-rata penduduk bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi masih kesulitan dalam menghasilkan produk pertanian, seperti beras.

Ke mana hasil produk pertanian dari Indonesia? Hal itu merupakan tanda tanya besar selama ini. Seringnya para petani mengalami gagal panen merupakan penyebab utama menurunnya produksi pertanian di Indonesia, khususnya beras. Ironisnya dibandingkan memperbaiki dan meningkatkan hasil pertanian domestik, jalur impor justru lebih sering diandalkan pemerintah untuk mengatasi kekurangan pangan.

Carut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan implikasi dari politik beras yang telah diterapkan pemerintah. Perburuan rente ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan perberasan di Indonesia. Akibatnya ketika harga beras melambung penyebabnya disandarkan pada tingkat supply demand (permintaan dan penawaran) masyarakat.

Sehingga untuk mengatasi gejolak harga solusi yang ditempuh dengan menyeimbangkan tingkat supply. Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras.

Pola pikir mekanisme pasar serta supply dan demand merupakan watak Kapitalis neo liberal yang menjadi asas kebijakan pemerintah. Sistem Ekonomi neoliberal menitik beratkan pada metode pasar bebas (free trade) yang diserahkan pada mekanisme pasar dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan positif maupun normatif.

Tujuan dari segala kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kaum neoliberal hanyalah bermuara pada satu hal yaitu bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa memperhatikan koridor halal atau haram.

Tidak memperdulikan akibat setelah usaha tersebut, seperti kerusakan alam dan lingkungan. Yang ada dalam benak para penganut neoliberalisme hanyalah untung dan materi. Ini adalah suatu konsekwensi logis dari tidak adanya nilai-nilai spititual dan unsur transendental (ruhiyah) (www.researchgate.net). Parahnya, inilah yang sekarang diterapkan di negeri ini !

Dalam kasus kenaikan harga beras, pemerintah  menganggap kenaikan harga beras sebagai cermin mekanisme pasar telah berjalan dengan baik. Untuk menurunkan harga beras yang telah naik tersebut, harus ditempuh dengan menambah pasokan beras.

Pemerintah menganggap impor beras sebagai jalan terbaik. Menurut pemerintah kebijakan impor beras sangat diperlukan tidak hanya untuk mengembalikan harga beras pada tingkat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, tetapi juga untuk menekan angka kemiskinan.

Sebab dengan menjaga harga beras melalui pasokan beras impor, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup orang miskin termasuk di kalangan petani sendiri. Dengan kata lain pemerintah menjadikan impor beras sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun faktanya,  impor beras sendiri banyak diprotes kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan impor beras yang dikatakan pemerintah untuk mengentas kemiskinan dan menolong daya beli petani justru mendapatkan tentangan dari para petani sendiri. Para petani yang tergabung dalam Jaringan Petani Nelayan Indonesia menolak kebijakan impor beras karena tidak menyelesaikan masalah pasokan dan harga beras yang melambung.

Menurut mereka, permasalahan terletak pada manajemen stok dan manajemen distribusi. Icu Zukafril, Koordinator Nasional Jaringan Petani Nelayan Indonesia mencontohkan, kebutuhan beras Indonesia tahun 2006 sebanyak 32 juta ton dan masih terdapat surplus beras 2,7 juta ton sehingga tidak masuk akal bila impor beras dilakukan (jurnal-ekonomi.org).

Sementara anggota Ombudsman Republik Indonesia sendiri, Ahmad Alamsyah Saragih menilai adanya potensi konflik kepentingan dalam langkah pemerintah melakukan impor beras. Ini dapat dilihat dari pihak yang ditunjuk sebagai importir. Kemendag menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal, seharusnya yang diberikan tugas impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Bulog. Alamsyah menghitung, keuntungan dari impor ini bisa mencapai triliunan rupiah (www.kompas.com).

Kebijakan beras sachetan yang justru lebih mahal dari beras pasaran, serta tersebarnya beras yang tak layak konsumsi pun menambah potret buram diterapkannya ekonomi neo liberal di negeri ini.

Politik Pangan dalam Islam 

Bergejolaknya harga beras pada dasarnya disebabkan oleh tidak tercukupinya pasokan beras ke masyarakat dan macetnya distribusi beras. Bila permasalahan melonjaknya harga beras disebabkan oleh kurangnya pasokan beras yang mungkin disebabkan oleh produksi beras petani lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka langkah yang ditempuh oleh negara adalah lebih menguatkan dan mendisiplinkan politik pertanian agar tercapai produktifitas pertanian yang tinggi.

Dalam kondisi darurat sepanjang tidak menyebabkan kerugian petani lokal di mana tidak ada pilihan lain lagi kecuali harus mendatangkan bahan pangan dari luar, maka pemerintah harus melakukan kebijakan impor beras. Impor beras dilakukan pemerintah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk berbisnis, apalagi untuk kepentingan politik tertentu.

Bila naiknya harga beras disebabkan oleh masalah distribusi, maka harus dilihat penyebabnya yakni apakah disebabkan oleh faktor fisik seperti rusaknya jalan dan tiadanya sarana transportasi yang memadai ataukah karena permainan spekulan yang menimbun beras. Bila penyebabnya adalah masalah pertama maka yang harus dilakukan pemerintah adalah segera memperbaiki jalan dan sarana transportasi yang rusak tersebut.

Bila penyebabnya karena penimbunan beras, maka pemerintah secepatnya mengembalikan beras yang ditimbun oleh pedagang spekulan tersebut dan memberikan hukuman setimpal terhadap para pelakunya. Perbuatan menimbun beras hukumnya mutlak haram sebab Rasulullah telah melarang manusia melakukan penimbunan bahan makanan.

Dalam menjamin keamanan pangan, selain ketersediaan bahan pangan hal yang tidak kalah penting adalah keterjangkauan atau kemampuan mengakses bahan pangan.  Sekedar tersedia tidak akan membuat masyarakat bebas dari kelaparan, karena tersedianya bahan pangan tapi tanpa kemampuan masyarakat untuk mengakses bahan pangan tersebut tetap saja membuat masyarakat kelaparan.

Keterjangkauan pangan ini, erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan menyediakan beras murah juga harus dilengkapi dengan aspek lain, yakni aspek yang menjamin kualitasnya (bahan pangan layak konsumsi) dan  masyarakat mampu membelinya.

Tidak masalah pemerintah memiliki program beras sachetan untuk memudahkan distribusi, asal masyarakat sejahtera dan mudah mengaksesnya. Tentu hal ini akan terjadi bila masyarakat memiliki pekerjaan. Selama masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan, selama itulah kebijakan ini akan menjadi ironi di negeri agraris ini. Kemudahan memperoleh pekerjaan ini harus difasilitasi oleh pemerintah, karena Rasulullah Saw bersabda:

"Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus" (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Selain itu, Islam pun menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang baik pangan, sandang dan papan. Mekanismenya adalah:

Pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja (QS 62: 10) demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu (QS 2: 233). Gabungan kemaslahatan di dunia dan pahala di akhirat itu menjadi dorongan besar untuk bekerja.

Kedua, mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Ketiga, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu (QS 2: 233).

Keempat, jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (Baitul Mal).

 Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Bahkan jika masih kurang, negara bisa menetapkan kewajiban pajak bagi orang yang kaya.

Islam juga menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiganya juga harus dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban negara.

Memberikan jaminan atas semua itu dan juga semua pelayanan kepada rakyat, tentu membutuhkan dana yang besar. Untuk itu syariah telah mengatur pengelolaan keuangan negara (APBN) secara rinci (Dr. Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam).

Will Durant, dalam The Story of Civilization, vol. XIII, p 151, menggambarkan bagaimana sistem Islam yang diterapkan oleh Khalifah mampu memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, Muslim maupun non-Muslim:

Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastera, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad”. [MO/sr]

Posting Komentar