Oleh: Indriani, SE, Ak
(Mahalyah Pesanggrahan) 

Mediaoposisi.com-  Setelah melewati proses yang cukup alot dalam Rapat Kerja (Raker) Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme antara DPR dan Pemerintah, revisi atas Undang-undang Pemberantasan Terorisme akhirnya disahkan sebagai Undang-undang dalam sidang Paripurna DPR.

"Pengambilan keputusan RUU terorisme mendesak dan sangat ditunggu berbagai pihak, tapi, reaksi anggota DPR tampaknya adem ayem saja, buktinya dalam rapat Paripurna, ruangan tampak kursi-kursi mayoritas kosong." (Poskota News, 25 Mei 2018)

Menjadi sebuah tanda tanya, ada apa gerangan dengan pengesahan RUU antiterorisme yang terkesan begitu tergesa-gesa? Mengingat setiap tindakan yang dilakukan aparat dalam setiap aksi penangkapan terduga teroris berujung dengan hilangnya nyawa terduga teroris tersebut.

Tanpa adanya pengusutan, klarifikasi oleh terduga, tidak adanya asas praduga tak bersalah dan jalur pengadilan setelah aksi penangkapan. Hal ini justru akan rentan memicu aksi balas dendam dari individu atau kelompok yang melakukan aksi teror tersebut.

Sejatinya dibutuhkan upaya pencegahan yang bersifat mengedukasi bukan malah menangkal dengan berbagai upaya yang justru terkesan represif. Sehingga menutup ruang untuk publik mengetahui secara transparan, ada hubungan apa antara War On Terrorism (WOT) yang menjadi proyek global AS dengan UU Antiterorisme yang baru saja disahkan di Indonesia?

Mengingat setiap UU atau Perpu yang dibuat, di dalamnya seringkali terdapat pasal-pasal karet, dimana bisa saja ditarik ulur untuk kepentingan pihak tertentu. Maka, sudah sewajarnya apabila masyarakat waspada akan keberadaan UU Antiterorisme ini.

Jangan sampai dengan keberadaan UU Antiterorisme ini menjadi instrumen baru untuk membungkam bahkan menghabisi kelompok atau individu tertentu yang berseberangan atau tidak sejalan dengan keinginan Pemerintah. Sekalipun bisa saja itu hanya sebatas pendapat atau masukan untuk masa depan Indonesia.

Keberadaan UU Antiterorisme yang disahkan oleh anggota sidang yang jumlahnya bahkan tidak sampai setengah + 1 dari total anggota DPR, menjadi sebuah bukti bahwa Demokrasi di negeri ini hanyalah sebuah teori.

Bahkan memunculkan sebuah pertanyaan baru, lantas untuk apa dan siapakah gerangan Dewan Perwakilan Rakyat ini bekerja? Kemudian dengan lebih banyaknya anggota yang tidak hadir menjadi tanda tanya, dimanakah gerangan kegentingan atas keberadaan UU Antiterorisme ini sendiri?

Ingatlah, bahwa Islam tidak mengajarkan terorisme. Dalam hukum Islam, siapa saja yang melakukan teror dan menakut-nakuti orang lain, ia akan dikenakan hukuman yang berat. Mereka inilah yang disebut dengan orang berbuat kerusakan di muka bumi seperti halnya para penyamun atau tukang begal.

Mereka akan dikenai hukuman yang berat supaya tindakan jahat tidak lagi berulang, juga untuk menjaga harta, darah dan kehormatan orang lain. Tentang orang semacam ini disebutkan dalam ayat,

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS. Al Maidah: 33).

Ingat pula bahwa Islam melarang membunuh orang lain, bahkan jika satu nyawa dibunuh tanpa alasan yang benar, berarti ia telah membunuh manusia seluruhnya. Allah Ta’ala berfirman,

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" (QS. Al Maidah: 32).

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di dalam Taisir Al Karimir Rahman bahwa ayat ini juga ditujukan para para tukang begal atau penyamun yang mengancam membunuh atau merampas harta orang lain dengan cara paksa.

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa meneror atau tindakan terorisme terlarang dalam Islam.[MO/sr]


Posting Komentar