Oleh: Laily Chusnul Ch, S.E
(Mantan Pengajar Perguruan Tinggi jember)

Mediaoposisi.com- Menarik untuk dicermati pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini. Sebagaimana pernyataan beliau yang sebelumnya tentang kondisi perekonomian dan level utang Indonesia bahwa Indonesia tidaklah darurat utang sehingga tidak perlu bubar 2030.

Pernyataan tersebut disertai dengan analisis komparasi nilai utang Indonesia yang masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, level tersebut masih berada pada kondisi aman.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa rasio utang Indonesia yang saat ini sebesar 27 persen dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13 ribu triliun, maka perhitungannya Indonesia saat ini memiliki utang USD997 per kepala.

"Kalau kita lihat, rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita USD 997 per kepala," kata Sri Mulyani (CNNIndonesia.com).

Angka tersebut diklaim jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Di Amerika Serikat, masyarakatnya memiliki utang sekitar USD 62 ribu per kepala sementara di Jepang masyarakatnya memiliki utang sebesar USD 82 ribu per kepala.

Bantahan Ekonom Senior

Menurut ekonom Rizal Ramli soal utang ini tak masuk akal jika rasionya harus membandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang. “Membandingkan rasio utang dengan Amerika itu konyol. Karena AS itu tinggal cetak dollar dan jual ke luar negeri, apalagi didukung hegemoni militer dan politik,” jelas Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Justru menurut Rizal, indikator utang yang paling penting itu bukan persentasi atau rasio utang terhadap GDP. "Akan tetapi, yang penting adalah, kemampuan bayar utang terhadap penerimaan ekspor (debt payment ratio). Karena sekarang yang terjadi, utang naik, kemampuan bayar melemah,” cetusnya dalam cuitannya di akun resminya. (Law-justice.co.id)

Senada dengan Rizal Ramli, Mantan Menteri Keuangan era Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier mengatakan beban utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi cepat atau lambat akan melampaui daya dukung APBN.

Meskipun rasio utang negara terhadap PDB di Indonesia baru mencapai 28 persen, tetapi karena tax ratio kita hanya 10,3 persen pada 2016, maka utang merupakan ancaman terhadap kemampuan APBN dalam melakukan pembayarannya baik bunga maupun cicilan pokok utang,” kata Fuad.

Menurut beliau, jatuh tempo pembayaran utang pada 2018 nanti sebesar Rp 390 triliun dan ketika di tahun 2019 maka akan berkisaran di sebesar Rp 420 triliun, sehingga total keseluruhan pada pembayaran jatuh tempo mencapai Rp 810 triliun.

Utang Alat Penjajahan Kapitalisme 

Instrumen utang yang dikucurkan melalui IMF dan lainnya yang sejatinya merupakan alat kapitalisme global yang akan terus melakukan tekanan sesuai dengan arahan global kepada negara berkembang. Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi program penyesuaian struktural yang didasarkan pada kapitalisme-Neoliberal.

Reformasi tersebut meliputi:
(1) campur-tangan pemerintah harus dihilangkan;
(2) penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya;
(3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief, 2001). 

Penjajahan zaman now tidak mesti seperti zaman old dengan mengerahkan pasukan militer menyerbu wilayah negara yang hendak dikuasai. Ada model "penjajahan" yang lebih efektif dan tanpa "pasukan bersenjata" yaitu dengan menenggelamkan negara yang ditarget dengan "jebakan proyek infrastruktur melalui skema utang".

Seperti halnya nasib dua negara Afrika, Angola dan Zimbabwe yang kini dikuasai oleh China. Dibuat bangkrut dengan proyek infrastruktur dengan skema utang, mendatangakan tenaga kerja asing dari Cina, akhirnya semua sektor diberikan pada Cina. Termasuk kehidupan bernegara. Sehingga mata uang pun akhirnya menggunakan mata uang yuan Cina.

Maka wajar kemudian jika banyak pihak yang menyayangkan kebijakan-kebijakan Sri Mulyani yang begitu progresif dalam terobosan-terobosan baru penarikan utang negara ala SBN tapi konservatif dan miskin dalam terobosan untuk meningkatkan pendapatan negara maupun dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Islam Memandang Utang Negara

Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Politik Ekonomi Islam menuturkan bahwa uutang luar negeri untuk pendanaan proyek adalah cara paling berbahaya terhadap eksistensi negeri Islam. Utang juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara. Utang tidak menghasilkan apa-apa kecuali bertambahnya kemiskinan pada negara yang berhutang.

Kalaupun utang tersebut digunakan untuk pembiayaan produktif, maka cara pembiayaan demikian adalah berbahaya. Untuk utang jangka pendek, dampaknya adalah kekacauan moneter. Sebab ketika jatuh tempo masa pelunasan, mata uang negara yang berhutang akan 'diserang' sehingga anjlok dan gagal melunasi. Kondisi ini pernah terjadi di Indonesia 1997-1998, berujung pada krisis moneter, krisis finansial, dan krisis politik. Kenapa tidak mengambil pelajaran?

Adapun untuk utang jangka panjang, negara donor bersikap toleran saat pelunasan, sehingga menumpuk dan APBN menjadi kacau. Sehingga harus dilunasi dengan berbagai aset negara dan harus menerima didikte oleh negara/lembaga pemberi utang. Lalu bagaimana solusi atas hal atau keadaan ini?

Kesalahan cara pandang negeri ini dan berbagai negeri lainnya, adalah utang bukan lagi sebagai financial bridging untuk memenuhi liquidity mismatch. Namun utang telah menjadi alat fiskal untuk menstimulasi perekonomian. Atau dengan bahasa mudahnya, negara butuh dana untuk membangun, menggerakkan roda ekonomi, tapi karena tidak punya dana akhirnya berhutang.

Maka tentu dibutuhkan revolusi politik dan ekonomi untuk memiliki sistem keuangan yang kokoh. Sistem keuangan yang kokoh akan terbangun jika negara memiliki sistem politik yang kuat, yang tidak mau didikte negara lain.

Negara (Daulah) Islam yang dibangun Rasulullah Muhammad Saw memiliki itu semua. Sistem Keuangan Negara di dalam Negara Islam (Khilafah) disebut dengan Baitul Mal. Ada 3 pemasukan utama pendapatan Baitul Mal:

1. Pos fai, kharaj, jizyah dst
2. Hasil pengelolaan aset kepemilikan umum, seperti barang tambang dst
3. Zakat mal (zakat ternak, pertanian, perniagaan, emas dan perak). 

Ketiga pos ini mengalirkan harta Baitul Mal karena bertumpu pada sektor produktif. Harta Baitul Mal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Rakyat juga tidak terbebani karena Negara Khilafah tidak menerapkan sistem pungutan pajak di berbagai sektor.

Sebagai gambaran, jumlah surplus (pendapatan dikurangi pengeluaran negara) di masa Khalifah Harun Al-Rasyid sama besarnya dengan jumlah total penerimaan APBN Indonesia. Pembangunan infrastuktur juga sangat megah dan modern tanpa berhutang sepeser pun dengan negara luar. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah untuk memudahkan akses perdagangan.

Selain itu juga membangun kota dagang Basrah (jalur dagang ke Romawi), kota Kuffah (jalur dagang ke Persia), dan memerintahkan Gubernur Mesir membelanjakan sepertiga pengeluaran untuk infrastruktur dll. Itupun neraca keuangan negara tidak pernah defisit. Rakyat juga tidak terbebani karena Negara Khilafah tidak menerapkan sistem pungutan pajak di berbagai sektor. Sehingga tidak ada problem kemiskinan massal dalam sejarah Negara Khilafah.

Berbeda dengan negara demokrasi, kemiskinan massal menjadi problem laten tidak terpecahkan.
Maka sebetulnya secara keimanan dan logika ilmiah, kita membutuhkan Sistem Keuangan Islam Baitul Mal dalam Sistem Politik Khilafah Islam. Dengan demikian kita dapat membangun negara yang mandiri dan masyarakat yang makmur.[MO/sr]


Posting Komentar