Oleh : Septa Yunis

Mediaoposisi.com- Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 19 tahun 2018 telah menetapkan kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diperuntukkan bagi PNS, TNI, dan Polri. Hal ini masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat sampai pejabat. Salah satu sebabnya adalah besaran anggaran yang melonjak daripada tahun lalu.

Selain itu, tidak mencukupinya kapasitas ruang fiscal daerah. Mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN besar anggaran untuk memenuhi THR tersebut di patok sebesar Rp 35,76 triliun. Angka tersebut meningkat 68,9 persen disbanding tahun lalu.

Angka itu mencakup THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, dan gaji ke-13 sebesar Rp 5,24 triliun. Lalu, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun dan pensiun ke-13 sebanyak Rp 6,85 triliun. (tempo.com)
Darimana Dana THR?

Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan, alokasi anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Hal tersebut juga telah melalui pembahasan dengan DPR RI.

Sementara untuk PNS di daerah dana THR dan gaji ke-13 sudah masuk dalam perhitungan  dana alokasi umum (DAU). DAU merupakan transfer yang diberikan pemerintah kepada daerah setiap tahunnya, salah satunya untuk membayar gaji PNS. (Liputan6.com)

Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran, Yeni Sucipto, banyak daerah yang masih memiliki kapasitas keuangan rendah. Kapasitas fisikal pada tahun 2017 dari 34 propinsi terdapat 17 propinsi yang memiliki ruang fisikal rendah dan sangat rendah, sedangkan ditingkat kabupaten dari 415 kabupaten, sebanyak 207 diantaranya memiliki ruang fisikal dan sangat rendah.

Selanjutnya dari 93 kota, sebanyak 47 diantaranya memiliki ruang fisikal rendah dan sangat rendah. Dari data tersebut, itu artinya masih banyak daerah yang secara ruang fisikal akan kesulitan menerapkan kebijakan tentang THR PNS, TNI, dan Polri.

Sementara itu, ekonom dari The Institute for Development of Economic and Finance Bhima Yudhistira, menjelaskan di dalam APBN  2018 alokasi belanja pegawai ditetapkan sebesar RP 365,7 triliun atau naik dibanding lalu sebesar Rp 313 triliun. Artinya dalam setahun ada kenaikan belanja pegawai 16,8 persen. Jika tidak hati-hati  akan berefek ke kenaikan utang dan turunnya ranking utang, karena sebagian anggaran pemerintah dibiayai lewat utang.

Kenaikan THR Dongkrak Daya Beli?
Dengan dinaikkan Tunjangan Hari Raya tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pada kuartal kedua. Pasalnya sepanjang kuartal 1-2018, masyarakat bergerak stagnan. Hal ini terlihat dari konsumsi rumah tangga yang hanya naik 4,95 persen. Angka ini lebih tinggi dari triwulan 1-2017 yang tumbuh 4,94 persen, tetapi lebih rendah dari triwulan 1-2016 yang naik 4,97 persen.

Selain konsumsi rumah tangga data lain yang menjadi indicator adalah uang tukar petani (NTP0. Pada april 2018, NTP tercatat 101,6, turun 1,3 poin dari NTP per Januari 2018 sebesar 102,9. Dengan kata lain daya beli sejak awal tahun ini terus melorot.

Dibalik meningkatnya daya beli masyarakat, ada pihak yang lebih diuntungkan yaitu para pemilik modal. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat mereka para pemilik modal akan meraup keuntungan yang besar melebihi modal yang mereka keluarkan. Inilah sebenarnya yang diinginkan para kapitalis yang dimotori oleh swasta asing.

Pemerintah sangat berpihak pada asing, karena sebagian saham Indonesia telah dikuasai asing. Oleh sebab itu, pemerintah berani menetapkan kebijakan yang dirasa kurang bijak tersebut. Pemerintah bagaikan boneka yang diperalat asing untuk memenuhi kerakusannya.

Kesejahteraan dalam kapitalisme, adakah?
Mengacu pada sumber dana yang dialokasikan untuk THR PNS, TNI, dan Polri adalah dari APBD. Sedangkan dana APBD sendiri sebagian besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain.

Pajak sendiri diperoleh dari rakyat, baik miskin maupun kaya semua wajib bajak. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial. Dana dari rakyat seharusnya untuk mensejahterakan rakyat miskin, malah sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi THR PNS. Dimana kesejahteraan rakyat? Sungguh sangat ironis, ternyata motto Demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat hanyalah slogan manis belaka, faktanya yang terjadi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk pemilik modal.

Dalam sistem kapitalisme kesejahteraan hanyalah utopis, hanya sekedar pemanis yang sebenarnya pahit. Faktanya, rakyatlah yang harus berjuang untuk memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya bahkan menghidupi negara dengan pajak. Inilah kapitalisme, sistem yang tidak peduli dengan rakyat. Asas manfaat yang diterapkan, artinya apabila sesuatu itu menguntungkan kapitalis, maka mereka akan mengupayakan dengan sekuat tenaga.

Apapun akan meraka lakukan walaupun harus menyakiti hati rakyat.
Berbeda dengan sistem Islam. di dalam Islam negara akan menjamin kesejahteraan rakyat dari orang per orang melalui mekanisme ekonomi yang mampu menutup celah ketidak adilan. Karena di dalam Daulah Islam, ekonomi Islam lah yang diterapkan.

Sistem yang berpedoman pada segala aturan Allah SWT. Dalam sistem ini mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaanNya. Tidaklah sesuatu yang bersal dari Allah SWt akan menimbulkan kesengsaraan. Dengan demikian ekonomi islam mampu mensejahterakan rakyat. Melalui sistem ini kesejahteraan rakyat nyata adanya tidak hanya sekedar utopis belaka.[MO/sr]

Posting Komentar