Oleh : Gina Hidayati, A.Md 
(Pengajar di Yayasan Pendidikan Banjarmasin)



Mediaoposisi.com- Hipokrisi Demokrasi 
Di Negeri ini ada istilah yang sudah tidak asing didengar yaitu “hukum tajam kebawah, tumpul ke atas”.

Semakin nyata dan kian banyak faktanya.Padahal dikatakan kita telah menerapkan sistem terbaik, yaitu demokrasi yang kedaulatannya ada ditangan rakyat. Bahkan memiliki semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kalau menyimak semboyan tersebut, saya bingung mau mengakuinya sebagai realita atau sebatas asa.Karena fakta kekinian terus mengungkap hipokrisi demokrasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik kepada orang-orang yang memangku jabatan di Negeri ini semakin jelas.

Kasus terbaru yang saya soroti dan semakin menjawab kebingungan saya, yaitu kekerasan dan pengrusakan kantor Radar Bogor  yang dilakukan simpatisan PDIP pada akhir bulan Mei lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin menjelaskan,
tindakan tersebut merupakan salah satu tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun enam bulan atau penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Tapi apalah daya kembali istilah “hukum tajam kebawah, tumpul ke atas” menjadi realita.
Dinyatakan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, kasus penggerudukan kantor berita Radar Bogor oleh simpatisan PDIP tidak mengandung pidana. 

Hal tersebut didapatkan dari informasi Kapolres Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Ulung Sampurna Jaya.Dua belah pihak yang sama-sama mengerti hukum tapi berbeda pendapat atas satu perkara, inilah demokrasi.

Bukan tentang suara siapa yang benar, tapi suara siapa yang terkuat.Dalam demokrasi seolah ada benteng tebal dan besar jika rakyat ingin mengajukan haknya, atau memberikan kritik kepada kinerja penguasa.Kemudian banyak batasan dalam gerak rakyat dalam menyampaikan aspirasinya kepada penguasa.

Perwakilan Semu dalam Demokrasi
Keanggotaan wakil rakyat di parlemen adalah untuk mewakili partai-partai politik yang dianggap merepresentasikan rakyat. Mereka dipilih dalam pemilu untuk menjadi wakil rakyat dan mengimplementasikan aspirasi rakyat dalam perundangan, serta fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas mereka. 

Namun, realitas menunjukkan bahwa yang dibawa oleh wakil rakyat adalah kepentingan partainya dan pihak-pihak yang menyeponsori kampanyenya. Jadi rakyat yang mana yang mereka wakili jika nyatanya suara rakyat tidaklah mereka terima.Apakah rakyat itu sebatas mereka yang memiliki kepentingan dan mereka saling menguntungkan?

Islam Mewajibkan Kontrol pada Penguasa
Berbeda jauh dengan sistem islam, dalam Islam rakyat diberi ruang unruk melakukan muhasabah/kontrol kepada penguasa agar tidak melakukan kezhaliman.

Dalam Islam ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa yang menyimpang karena penguasa adalah manusia biasa. Islam mengingatkan pentingnya mengoreksi kezaliman penguasa meskipun taruhannya adalah kematian. 

Rasulullah saw. bersabda: "Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri menentang penguasa zalim dan ia terbunuh karenanya" (HR Abu Dawud).

Islam memiliki majelis umat yang merupakan sebuah majelis yang dipilih dari rakyat dan anggotanya terdiri atas perwakilan umat Islam dan non muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Para anggota majelis ini mewakili suara kalangan mereka dalam negara. 

Majelis ini tidak memiliki kekuasaan legislasi sebagaimana halnya lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi. Namun demikian, anggota majelis dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa. 

Majelis umat melakukan fungsi utamanya dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan di berbagai level dengan aktivitas musyawarah dan kontrol/muhasabah. Terdapat perbedaan antara syura dan muhâsabah. 

Syura adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan, sedangkan muhâsabah adalah melakukan kontrol setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan.

Sebagaimana kaum muslim memiliki hak syura terhadap penguasa maka mereka juga berkewajiban mengontrol serta mengoreksi tugas-tugas dan kebijakan penguasa. Allah SWT telah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan muhasabah al-hukkam (mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan. 

Perintah Allah tersebut adalah perintah yang bersifat tegas, yaitu untuk melakukan muhasabah terhadap penguasa dan mengubah perilaku mereka jika melanggar hak-hak rakyat, melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat, mengabaikan salah satu urusan rakyat, menyalahi hukum-hukum islam, atau memutuskan hukum dengan selain wahyu yang telah Allah turunkan.

Sistem islam dan demokrasi tidaklah layak disandingkan, karena islam berasal langsung dari Pencipta yaitu Allah SWT, sedangkan demokrasi buah dari pemikiran manusia yang lemah.

Saatnya kembali pada sistem terbaik yang berasal dari pencipta seluruh alam,yaitu sistem islam yang telah Allah anugerahkan trurun dengan seperangkat aturan yang lengkap, niscaya akan kita rasakan rahmat diseluruh alam.[MO/sr]

Posting Komentar