Oleh: Umi Munib

Mediaoposisi.com-  Indonesia adalah Negara agraris dengan tanah yang subur dan kekayaan  pertanian yang melimpah. Komoditas utama pertanian yang sangat potensial di Indonesia adalah beras. Maka pantas Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak di dunia. Sehingga sangat logis ketika Perum Bulog menegaskan bahwa stok beras nasional sangat aman menghadapi Ramadan dan Lebaran 2018.

Stok beras yang berada di gudang Bulog saat ini tercatat melebihi 1 juta ton, yakni sekitar 1,2 juta ton. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso  menegaskan, ketersediaan beras saat ini terhitung cukup, bahkan berlebih untuk Bulan Ramadan nanti, dan bisa menyanggupi kebutuhan beras nasional hingga enam bulan ke depan.

Dari data yang dihimpun Liputan6.com di situs bulog.co.id, jumlah cadangan beras yang mereka kelola per 8 Mei 2018 masih berjumlah di bawah 1,2 juta ton, yakni sekitar 1,09 juta ton.(Merdeka.com)

Namun demikian, pemerintah Jokowi-JK kembali memutuskan untuk menambah impor beras sebanyak 500.000 ton. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan adanya tambahan importasi beras sebanyak 500.000 ton yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand, yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

Dalam berita yang berjudul "Import Demand Continues Boosting Vietnam's Rice Export" tersebut, dinyatakan bahwa importasi tersebut merupakan yang kali ketiga sejak 2018. Chairman Asosiasi Makanan Vietnam (VFA) Nguyen Ngoc Nam membenarkan laporan itu.

Sebelumnya, pada awal tahun 2018, pemerintah juga telah memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500.000 ton untuk memperkuat stok pemerintah dan menekan harga komoditas tersebut yang pada saat itu mencapai Rp 13.000 per kilogram Stok Perum Bulog pada 14 Mei 2018 tercatat sebanyak 1.262.782 ton. .(Merdeka.com)

Kebijakan impor beras sangat berdampak terhadap petani, tak heran jika  Para petani menolak kebijakan tersebut diantaranya Para petani di Inderamayu dan Cirebon menyayangkan kebijakan impor beras dengan alasan saat ini petani sedang panen raya dan produksi meningkat.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indnesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar, bahkan mempertanyakan kepantasan kebijakan itu."Di tengah panen raya dan produksi yang meningkat, kok malah impor? Pantas tidak," ungkapnya.Dia menyebutkan, produksi panen petani di Kabupaten Cirebon saat ini rata-rata mengalami kenaikan sekitar 10%.

Tahun ini, produksi panen petani naik menjadi 6,1 ton/hektare dari 5,5 ton/hektare pada tahun lalu.Di tengah panen raya saat ini, harga gabah petani pun terus mengalami penurunan. Untuk gabah kering giling (GKG), harganya kini Rp4.400/kg atau turun dari awal panen seharga Rp4.800/kg.Pihaknya juga menyoroti kinerja Bulog yang dianggap tak berperan dalam menyerap gabah petani. Saat ini, gabah petani diserap tengkulak.

Padahal, pengepul dipandang berpotensi mempermainkan harga gabah/beras kala petani sudah tak lagi memiliki stok gabah.Lebih jauh dia menyatakan, ketimbang impor, ada sistem yang harus dibenahi dalam rantai penjualan beras.


Dengan harga gabah di tingkat petani yang kini mencapai Rp4.400/kg, harga beras di pasaran seharusnya Rp7.500/kg."Tapi nyatanya harga beras masih berkisar Rp10 ribu/kg. Ada sistem yang harus diperbaiki, bukan dengan cara impor," tuturnya.(inilahkoran.com 31/5/2018)

Carut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan implikasi dari politik beras yang telah diterapkan pemerintah. Sistem Kapitalisme menyandarkan pada tingkat supply demand (permintaan dan penawaran) masyarakat. Sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh dengan menyeimbangkan tingkat supply. Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras sebagai jalan terbaik.

Menurut pemerintah, kebijakan impor beras sangat diperlukan tidak hanya untuk mengembalikan harga beras pada tingkat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, tetapi juga untuk menekan angka kemiskinan. Sebab dengan menjaga harga beras melalui pasokan beras impor, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup orang miskin termasuk di kalangan petani sendiri. Dengan kata lain, pemerintah menjadikan impor beras sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
             
Dalam Islam  pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian, pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang mana bila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan dapat menyebabkan goncangannya perekonomian. Bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.

Upaya Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan produktifitas tanah, termasuk menciptakan bibit tanaman unggul dan berkualitas.

Untuk mencapai intensifikasi yang optimal, negara harus mendorong dan membiayai riset pertanian yang bertujuan menghasilkan bibit tanaman unggul dan berkualitas dan riset yang mengarahkan kepada peningkatan kesuburan tanah ataupun kesuburan media menanam tanaman pangan lainnya, juga penciptaan pupuk dan obat-obatan yang aman dan ramah lingkungan.

Hasil riset pertanian harus direalisasikan dalam kebijakan negara mendorong para petani meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Dalam hal ini, negara harus menciptakan beragam kebijakan yang inovatif untuk memberikan dorongan kepada petani baik berupa pemberian lahan pertanian kepada para petani, pelatihan dan bimbingan pertanian, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, sarana air dan irigasi khususnya yang mampu menjangkau wilayah pedesaan. Di samping cara tersebut, pemerintah juga harus menjamin terserapnya produksi pertanian para petani dengan harga yang layak.

Ekstensifikasi dilakukan dengan jalan perluasan area pertanian. 

Untuk merealisasikan program ekstensifikasi pertanian negara harus menggunakan metode hukum-hukum pertanahan, di mana negara mengatur distribusi kepemilikan tanah kepada masyarakat yang mampu mengolahnya menjadi lahan pertanian, mencegah terjadinya monopoli tanah oleh pihak individu dan swasta, mengambil kepemilikan tanah dari orang yang telah menelantarkan tanah lebih dari 3 tahun dan menyerahkan kepemilikannya kepada siapapun yang membutuhkan dan mampu menggarapnya.

 Adapun pandangan Islam tentang Kebijakan Impor, pada dasarnya aktivitas ekspor impor dalam Islam dalam suatu negara diperbolehkan karena merupakan bagian  aktivitas perdagangan yang masuk pada aspek muamalah, baik secara bilateral maupun multilater
Firman Allah “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah: 275).

Maknanya adalah kebolehan atas jual beli atau perniagaan, termasuk apabila pemerintah melakukan impor barang. Namun dalam Islam, kebijakan perdagangan internasional dilarang keras apabila kebijakan tersebut merugikan rakyat dan menyebabkan rakyat makin sengsara dalam hal ini adalah para petani.[MO/sr]


Posting Komentar