Spesial Redaksi |Mediaoposisi.com- Kegembiraan hari raya iedul fitri atau kerap disebut lebaran di Indonesia masih mengalami ganjalan. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) belum dilakukan secara benar oleh berbagai pihal.
Banyaknya masalah THR membuat Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja merasa perlu membuka posko pengaduan THR. 

Posko ini bermula dari  kekhawatiran  Kementrian Tenga Kerja (Kemenaker) mengenai pelanggaran THR yang kerap terjadi dan tak kunjung usai. Posko THR dibuka sejak 28 Mei 2018. Tercatat, saat ini sudah ada sekitar 583 yang melakukan aduan.

"Dari tanggal 28 Mei sampai hari ini email yang masuk pengaduan THR dan lain-lain ada 583 email yang masuk ke inbox, khusus hari ini ada 13 email yang masuk," kata Firman saat ditemui di Posko THR di Lingkungan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (12/6)

Dikutip dari tirto.id, pelanggaran perusahaan terhadap kasus THR diyakini masih banyak lagi, hal ini diutrakan oleh Koordinator Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Syarif Arifin. Syarif turut menjelaskan bahwa tindakan melaporkan perusahaan kepada posko THR bukan tanpa resiko.
 
"Kalau menunggu orang melapor, sangat bergantung pada keberanian pelapor. Modus perusahaan untuk tidak bayar THR kan banyak sekali. Jadi Kemenaker perlu juga investigasi," kata Syarif.

Banyaknya modus perusahaan untuk mengakali THR patut diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa berdiam diri, serta membiarkan kasus ini terus terjadi. Pasalnya, THR memiliki dampak besar bagi masyrakat Indonesia yang hendak merayakan Iedul Fitri.

Tidak bisa dinafikan, apabila pemerintah membiarkan fenomena pelanggaran THR maka  muncul keyakinan bahwa pemeritnah telah tunduk kepada korporasi secara menyeluruh.[MO]

Posting Komentar