Oleh : Nida Husnia 
(Mahasiswa IAIN Jember)

Mediaoposisi.com- Menjelang Pemilu 2019 partai-partai politik mulai berkonsentrasi mempersiapkan kandidat capres-cawapres untuk didaftarkan pada 4-10 Agustus mendatang. Koalisi partai mencalonkan orang-orang terkuatnya untuk maju ke Pilpres 2019 seperti koalisi partai PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PKB  yang mengusung nama Joko Widodo atau Gerindra dan PKS yang mendukung Prabowo Subianto. (nasional.kompas.com).

Namun pilpres kali ini masih berkutat pada pro-kontra persiapan sistem pemilihan yaitu presidential threshold. Presidential threshold atau ambang batas pemilihan didukung  oleh beberapa politisi sebagai sistem pemilihan yang tepat karena capres-cawapres akan memiliki basis dukungan kuat dari parlemen.

Mereka yang menolak dalam barisan politisi dan akademisi menilai presidential threshold akan menutup kedaulatan rakyat dalam memilih presiden, sehingga 12 tokoh publik ini mengajukan uji materi UU no. 7 tahun 2017 pasal 222 tentang pemilu.

Dalam upaya mempertahankan presidential threshold PDIP tampak sebagai partai terdepan yang kukuh mengusung sistem ini. Pasalnya, dalam presidential threshold partai yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden harus menduduki paling tidak 20% kursi DPR. PDIP memiliki 19,4% kursi DPR  (prosentase ini termasuk yang tertinggi) sehingga harus menggandeng partai lain untuk berkoalisi agar dapat mengajukan nama dalam Pilpres.

Ironisnya, presidential threshold ini sama sekali tidak memandang rakyat sebagai pertimbangan utama. Padahal perihal kepemimpinan adalah tanggung jawab besar untuk mengatur seluruh kehidupan rakyat melalui kebijakan-kebijakannya. Pemilu hanya dipijakkan pada kaki parpol dimana ia mempunyai suara terkuat, tetapi hak rakyat diabaikan dan hanya dijadikan obyek janji dalam kampanye.

Akhirnya, jargon demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” tidak lagi berguna. Hak suara dikebiri, tak ada kesempatan menetukan pilihan pemimpin yang dicita-citakan rakyat. Pemerintah sebagai pihak pendukung presidential threshold semakin nampak  repressif.

Mereka berada dalam pemerintahan sebuah negara namun bukan bekerja untuk kepentingan negara, bukan juga untuk melayani rakyat.

Semua itu terbukti tak hanya saat mendekati pemilu ini, tetapi realita kehidupan ditengah-tengah masyarakat telah menunjukkan kesengsaraan hidup dalam demokrasi. Kenaikan BBM, listrik, barang pasar, semua disolusi dengan candaan.

Bagaimana mungkin seorang menteri yang telah menempuh pendidikan tinggi bisa menyarankan diet bagi warga miskin yang tak bisa membeli beras?

Atau makan keong sawah bila harga daging naik dengan membuktikan kandungan gizi didalamnya, beberapa bulan setelahnya muncul kabar keracunan warga yang mengkonsumsi daging keong. Bila warga miskin harus diet, bila tak mampu bayar listrik cabut saja meterannya, apa lagi yang diharapkan dari kinerja rezim? Apa lagi perbaikan demokrasi yang ditunggu?

Dan sekarang presidential threshold mengantarkan pada ketimpangan kebijakan yang sangat nyata. Pemerintah berusaha mendukung dan memenuhi ambisi PDIP yang menginginkan PT tetap berlaku di 2019 tanpa melihat dan mempertimbangkan rakyatnya. Padahal rakyat tak menghendaki sosok pahlawan di hari kampanye yang kemudian mendurhakai semua janjinya.

Demokrasi menemui ajalnya dalam presidential threshold. Ketika koalisi partai memaksakan capres yang tak diinginkan rakyat, disitulah tampak kepentingan penguasa dan kaum elit dalam menguasai negri.

Ditambah dengan alasan capres-cawapres akan mempunyai basis dukungan parlemen yang kuat. Apa pentingnya? Bila akhirnya tetap saja menginjak jaminan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dan kini demokrasi benar-benar mati, tak ada yang namanya kedaulatan rakyat. Akankah kita bangga dan bahagia terus menerus ditipu?[MO]





Posting Komentar