Oleh : Helmiyatul Hidayati
(Blogger Pro dan Editor, Member Revowriter)

Mediaoposisi.com-  Hari ini, tidak ada orang yang tidak tahu demokrasi. Minimal pernah mendengarnya, atau mengerti sedikit bahwa “Indonesia adalah negara demokrasi”, meskipun terkadang tak pernah benar-benar mengerti akan maknanya. Tak akan pula mampu menjawab kala ditanya.

Yunani Kuno, negeri para dewa disinyalir sebagai rahim demokrasi. Dimulai ketika Cleithenes memimpin warga Athena mendirikan negara kota pada tahun 508-507 SM. Membuatnya memiliki sebutan sebagai ‘bapak demokrasi.’

Demos dan kratos merupakan bahasa Yunani Kuno yang memiliki arti kekuasaan rakyat, sampai detik ini dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik. Dalam bentuk pemerintahan ini, semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka. Setiap warga negara bisa ikut berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum.

Produk laris dari demokrasi ini adalah pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Seringkali pula, ini disebut pesta rakyat. Karena jarang-jarang rakyat bisa memberikan suara yang “menentukan masa depan bangsa” secara nyata.

Penyebutan pesta rakyat pun bukannya tanpa alasan, disebut begitu karena setiap perhelatannya pasti memakan biaya yang tidak sedikit, ibaratnya seperti seorang yang memiliki hajat pernikahan putra/putrinya, pesta pun dibuat sedemikian istimewa dengan biaya yang istimewa pula.

Padahal, belum tentu pula pemimpin yang dipilih akan membawa kesejahteeraan bagi mereka, bisa jadi akan semakin membawa rakyat pada kemelekatan dan kemelaratan. Hal ini terkadang terjadi karena semua calon pemimpin kebanyakan dipoles yang tampak di luar saja. Sementara hakikatnya mereka menghamba dunia.

Sayangnya, sekalipun dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, fakta buruk di belakangnya pun tidak kalah banyak dengan kumpulan semut. Karena begitu mengangungkan kebebasan, bahkan disebutnya suara rakyat adalah suara tuhan, paling tidak ada 4 (empat) bencana yang bisa terjadi karena sistem ini.

Pertama, kebebasan beragama memunculkan semakin maraknya kelahiran aliran-aliran sesat.

Kedua, kebebasan berpendapat memunculkan ide-ide liberal yang tidak malu dan tidak takut menyerang syariah Islam.

Ketiga, kebebasan kepemilikan menyebabkan banyak sumber daya alam (yang menguasai hajat hidup orang banyak) dikuasai oleh sektor individu, swasta dan asing.

Keempat, kebebasan berprilaku, menyebabkan tersebar luasnya pornografi dan pornoaksi hingga berkembangnya LGBT dengan pesat. (detik.com)

Sehingga tidak heran, dari zaman dahulu telah banyak kritik terhadap demokrasi ini yang dikeluarkan oleh para tokoh dunia. Aristoteles menyebutkan,

Demokrasi adalah pemerintahan yang menyimpang, karena terjadi pemanfaatan kepentingan hanya untuk (beberapa kalangan) orang-orang saja. Singkatnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang aturannya berdasarkan kehendak rakyat banyak, yang para pejabatanya baik dewan perwakilan rakyat maupun peradilan menghendaki untuk dibayar atau diupah.” (Dr. JH. Rapar, Th, D., Ph, D. Filsafat Politik Aristoteles, hal. 50-51&91)

Plato pun memiliki pendapat sendiri mengenai demokrasi,

Demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Kebebasan yang berlebihan seperti itulah yang membawa bencana bagi negara dan warganya, karena kebebasan yang demikian itu akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani tercipta. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya demokrasilah yang telah merangsang dan menyebabkan terjadinya tirani.” (Plato dalam Republic, lihat : Dr. JH. Rapar, Th. D., Ph. D., Filsafat Politik Plato, hlm : 102)

Thomas Jefferson (1743-1826) pun mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi bahwa,

Demokrasi tak berbeda dengan hukum rimba, dimana 51 (lima puluh satu) persen bagian dari rakyat boleh mengambil hak dari 49 (empat puluh sembilan) persen bagian lainnya.”

Presiden AS ke-2, John Adams juga telah mengatakan,

Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama, ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri. Demokrasi pasti akan bunuh diri. Demokrasi akan segera memburuk menjadi anarki.” (The Works of John Adam, ed. Charles Francis Adams, vol. 6, p. 484)

Ironi demokrasi pun ternyata berlanjut hingga kini, FIS (Front Islamic Salvation) di Aljazair, pada putaran pertama pemilu mereka berhasil mengantongi 80% suara, namun kemenangan mereka tidak diakui dan diberangus oleh militer.

Kadang-kadang diperlukan tindakan yang tidak demokratis untuk melindungi demokrasi.” (The Independent – England Daily)
Pada tahun 1997, partai Refah memenangkan pemilu di Turki. Namun berakhir dengan dikudeta oleh militer.

Di Indonesia, ironi demokrasi inipun bisa kita rasakan, yaitu ketika harga BBM naik, bagaimana penolakan sebagian besar rakyat rasanya dianggap tidak ada. Harga BBM terus melenggang naik, bahkan naik diam-diam. Sehingga tidak jarang rakyat pun bertanya-tanya, apakah demokrasi masih memiliki arti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat? Ataukah telah berubah menjadi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kapitalis?

Baru-baru inipun, demokrasi rasanya sudah tak memiliki arti. Pada rapat Paripurna (25/5) yang membahas mengenai pengesahan RUU Terorisme, wakil rakyat yang hadir pada rapat hanya sejumlah 99 orang dari total 590 anggota dewan. Itu artinya sebanyak 461 anggota dewan absen.

Dalam keadaan hampir seluruh anggota dewan absen tersebut telah diketuk palu mengenai pengesahan RUU Terorisme. Sangat demokratis sekali, ketika sebuah kebijakan diputuskan oleh banyaknya kepala yang hadir, sementara yang tidak hadir jauh lebih banyak alias sama sekali tidak dianggap. Belum lagi suara rakyat yang seakan teredam dan tak ada apa-apanya.

Pengesahan RUU Terorisme adalah contoh nyata ironi demokrasi masa kini. Para wakil rakyat pilihan, setengah hati mewakili hati nurani rakyat. Bahkan sekalipun seluruh anggota dewan hadir, sangat memungkinkan untuk mengkhianati keinginan rakyat.

Itu semua tidak terlepas dari prinsip demokrasi dimana perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum berada di tangan rakyat yang sedang bertugas menjadi penguasa. Sehingga besar kemungkinan produk hukum yang keluar akan berganti seiring tafsir dan pemahaman antara satu manusia ke manusia lainnya yang sering kali berbeda, apalagi bila hal tersebut disisipi oleh kepentingan-kepentingan duniawi.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, dimana legislasi tertinggi adalah Allah SWT dan undang-undangnya adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Seluruh kebijakan bukan berdasarkan jumlah kepala, namun berdasarkan ketentuan sang Maha Pencipta. Karena itu target yang ingin dicapai oleh agama Islam adalah Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, bukan sekedar kemakmuran bagi suatu wilayah yang tidak seberapa luas dibandingkan kekuasaan Sang Maha Cinta.[MO/sr]

Posting Komentar