Oleh: falihah dzakiyah 
(Alumni aktivis pergerakan kampus dan member akademi menulis kreatif)

Mediaoposisi.com-  

Ahad(3/6), Ratusan guru honorer kategori dua (K2) berkumpul di Jakarta. 
Kedatangan guru honorer K2 dari berbagai daerah ini untuk mengawal rapat kerja gabungan 7 komisi di DPR RI yang terdiri dari 7 komisi (I, III, IV, VIII, IX, X, XI) dengan mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN, Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama, khusus membahas masalah penyelesaian pengangkatan guru honorer K2.(jpnn.com)

Aksi ini bukanlah yang pertama mengingat sudah beberapa aksi unjuk rasa dilakukan oleh guru honorer di berbagai daerah, sebagai bentuk keresahan yang teramat sangat sudah dirasakan, karena sampai saat ini nasib mereka tak kunjung ada kejelasan. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menerangkan, guru honorer sendiri diantaranya terbagi menjadi honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2).

Bedanya, hanya dari alokasi anggaran. Honorer K1 mendapatkan alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara, untuk K2 berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau komite sekolah.

Sebenarnya Ada bermacam-macam dana alokasi untuk intensif guru honorer dari BOS sekolah masing-masing, komite, APBD dan APBN dari tunjangan fungsional, tapi tidak semua dapat, sebagian berasal dari sekolahan atau komite, dari BOS sebesar 15% yakni yang rata-ratanya hanya di bawah Rp 300 ribu per bulan. Besaran intensif ini bisa jadi baru dapat diterima setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, jelasnya. (detikFinance.com)

Pasalnya memang sudah cukup lama nasib guru honorer terkatung-katung tanpa ada kepastian kesejahteraan, ditengah peliknya masalah yang harus dihadapi di lapangan. Mengutip surat terbuka yang ditulis oleh mahfud aly haidar manan, seorang guru honorer disalah satu SMA Negeri lamongan di laman facebooknya, bahwa sejak adanya sertifikasi guru, nasib guru honorer tidak semakin membaik.

Hal ini  dikarenakan terjadi perebutan jam mengajar antar guru di sekolah dimana guru yang tersertifikasi harus memenuhi tuntutan 24 jam mengajar selama sepekan, sehingga pada akhirnya guru honorerlah yg harus mengalah bisa-bisa hanya mendapat jatah mengajar 4 jam.

lebih lanjut lagi beliau menyampaikan bahwa dengan intensif 20.000/jam mengajar, seorang guru honorer mendapat 20.000 x 4 = 80.000, itu belum di kurangi iuran PGRI dan dana sosial sekitar 20.000 maka pada akhirnya guru honorer  hanya mendapatkan intensif Rp.60.000/ bulan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika seorang kepala keluarga harus membiayai istri dan anaknya dengan hanya mengandalkan intensif guru honorer. 

Maka tidak heran banyak guru honorer yang pontang-panting mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti Mursidi staf tata usaha sekaligus guru geografi, SMPN 1 Montong Gading. Sepulang mengajar ia memiliki waktu sekitar lima jam untuk melakoni profesi lainnya yakni pemulung dan pedagang keliling.(radarbangka.co)

Kondisi ini mendapat tanggapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, ia menjelaskan sejatinya guru honorer merupakan profesi yang tidak terkait atau terikat dengan instansi mana pun. Berdasarkan peraturan yang berlaku, kata Muhadjir, guru honorer seharusnya sudah tidak boleh ada dalam sekolah. Namun, seiring berjalannya waktu tenaga pengajar masih terus dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dari guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Terlebih lagi dengan adanya moratorium pengangkatan PNS dari pemerintah beberapa waktu lalu semakin menyiutkan harapan para guru honorer untuk beranjak dari kesempitan hidup. rendahnya gaji guru honorer saat ini lantaran hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang mempekerjakannya. Sebab, guru honorer tidak terikat pada instansi manapun, melainkan diangkat oleh kepala sekolah.

Berbagai upaya memperjuangkan nasib guru honorer yang jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang (jawapos.com) telah berlangsung lama. Bahkan di tahun 2014, terdapat usulan revisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang terkandung di dalamnya tuntutan guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dan di tahun ini, berdasarkan rapat paripurna DPR RI, akhirnya revisi terkait tuntutan guru honorer untuk diangkat menjadi PNS disetujui. Lebih lanjut Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan rencana pemerintah mengangkat 250 ribu guru honorer menjadi PNS (republika.co.id). Kabar ini serasa angin segar, meski masih banyak guru honorer yang belum akan diangkat menjadi PNS.

Satu hal yang harus diingat, dalam Negara demokrasi, tarik-ulur kepentingan, pro dan kontra sebuah kebijakan adalah hal yang lazim. Walaupun revisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disepakati, bahkan telah disampaikan ke publik oleh Wapres Jusuf Kalla, masih ada keraguan akan pelaksanaan rencana pemerintah ini. Keraguan ini terkait dengan konsekuensi pembayaran gaji guru honorer yang diangkat menjadi PNS.

Jelas Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Di sisi lain KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyampaikan ketidaksetujuannya jika pemerintah memberlakukan kebijakan pengangkatan guru honorer tanpa pengujian kompetensi terlebih dahulu.

Agus Rahardjo, ketua KPK, melontarkan pertanyaan pada masyarakat, layakkah guru yang kurang memiliki kompetensi mengajar anak Anda? (pnsdanguru.info). Padahal para guru honorer itu telah menjadi pendidik bagi anak bangsa selama belasan tahun. Dan bila mereka tidak lulus uji kompetensi, mereka tetap menjadi pendidik. Perlu diketahui bahwa perbandingan jumlah guru PNS dengan guru honorer mencapai 1 : 13 (Liputan6.com).

Ini berarti tidak ada kaitan uji kompetensi dengan kualitas pendidik. Uji kompetensi ini lebih untuk memilih diantara guru honorer yang akan mendapatkan gaji PNS.
Kesungguhan pemerintah untuk menyejahterakan guru honorer masih harus dibuktikan. Bila rencana minimalis pemerintah ini masih terganjal oleh pro dan kontra, tarik-ulur kepentingan, maka sempurnalah kelalaian negara dalam menghargai jasa guru.

Oleh karenanya Negara butuh mengeveluasi secara total berbagai visi misi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan dan posisi guru didalamnya. Tentunya pemerintah butuh role model sebuah negara yang telah teruji mampu memberikan penghargaan dan kesejahteraan yang tinggi kepada pengajar-pengajarnya.

Fakta sejarah menjelaskan bahwa ada masa seorang guru mendapatkan penghargaan yang tinggi berupa pemberian gaji yang melampaui kebutuhannya. Ternyata Masa itu ada dimasa kepemimpinan sahabat rosul para khulafaur rosyidin dan penerusnya.

Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak dan Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji lima belas dinar (1 dinar = 4,25 gram emas; 15 dinar = 63,75 gram emas; bila saat ini 1 gram emas Rp. 648.000, berarti gaji guru pada saat itu setiap bulannya sebesar Rp. 41.310.000).

Dengan gaji sebesar itu maka tidak hanya masalah kesejahteraan guru tetapi juga kualitas proses pendidikan dan out put pendidikan akan sangat mungkin bisa ditingkatkan.[MO/sr]

Posting Komentar