Oleh : Isturia 

Mediaoposisi.com-  Kehebohan terjadi di kantor radar Bogor beberapa waktu lalu. Penggerudukan yang dilakukan anggota PDIP menuai kecaman beberapa pihak.

Salah satunya Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Nawawi Bahrudin menyatakan, penggerudukan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota PDIP Bogor sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers. Pihaknya mengecam tindakan premanisme kader PDIP yang mengakibatkan pemukulan terhadap staf Radar Bogor, pengrusakan alat-alat kantor dan perbuatan intimidasi lainya.(REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA).

Hal ini dilakukan karena tidak terima dengan headline radar tersebut yang mengatakan bahwa 'Ongkang Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta' tentang gaji Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dimana Megawati Soekarnoputri menjadi sampul depan judul berita tersebut.

Penggerudukan tersebut dinilai mengancam kebebasan pers sehingga pihak berwajib seharusnya menindak kejadian tersebut. Tapi nyatanya menurut  Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, kasus penggerudukan kantor berita Radar Bogor oleh simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengandung pidana.

Berbeda ceritanya ketika hal ini dilakukan oleh ormas Islam maka akan segera ditindak. Sudah menjadi rahasia umum kalau partai penguasa akan menjadi anak emas dalam rezim ini. Kebebasan berpendapat dalam sistem Demokrasi hanya berpihak kepada kepentingan penguasa dan kroni-kroninya saja. Sebaliknya tidak akan berpihak kepada Islam.

Islam memberi ruang muhasabah kepada penguasa

Bercermin kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tatkala wanita memprotes kebijakan khalifah Umar Ibnu al-Khattab dengan  membaca firman Allah SWT: “Maka janganlah kamu mengambil kembali (mahar) dari padanya barang sedikitpun” (QS. An Nisaa 20), maka Khalifah Umar berkata, “Benarlah wanita itu dan sayalah yang keliru” (lihat Abdul Aziz Al Badri, Peran Ulama dan Penguasa). Umar berlapang dada menerima kritikan dari umatnya.

Saat ini penguasa yang ada lebih banyak membela diri, menutupi kegagalan dengan kebohongan dan manipulasi. Islam memberi ruang muhasabah agar tidak terjadi kedzaliman.

Maka sudah saatnya menghilangkan pemikiran Demokrasi dari diri umat dan negeri ini. Paham Demokrasi dan umat ibarat teko dan isinya. Teko yang dituangkan akan mengeluarkan isinya. Akan keluar air jika isinya air. Akan keluar teh jika isinya teh.

Tidak mungkin keluar air kalau isinya teh. Kalau ingin keluar air maka harus membuang dulu teh yang ada di dalam teko dan menggantinya dengan air. Begitu juga dengan umat saat ini yang sudah terkontaminasi dengan paham Demokrasi.

Harus ada upaya untuk mencabut paham Demokrasi dari dalam diri umat dan menggantikannya dengan pemikiran Islam. Ketika pemikiran umat sudah Islami maka umat yang akan menginginkan diterapkan Islam dalam kehidupannya.[MO/sr]

Posting Komentar