Oleh: Siti Nur Aisyah, S.Tr.Sos
(Alumni STKS 2013)

Mediaoposisi.com- Seramnya negeri ini. Begitulah kiranya menggambarkan sebuah negeri yang penuh dengan kejanggalan serta ‘hawa panas’ yang terus merebak ke tiap tiap sudut kota negeri ini. Cukup sudah fakta yang dapat kita saksikan bersama bagaimana negeri tercinta ini diselimuti oleh berbagai kasus ‘mengerikan’ bak kisah misteri di layar kaca. Bagaimana tidak demikian?, misalnya saja kasus yang belum genap satu bulan terjadi yakni tindakan premanisme dengan mengatasnamakan dari PDIP Bogor yang menyerang Kantor Radar Bogor. Massa yang mendatangi kantor tersebut juga melakukan aksi kekerasan seperti pemukulan, perusakan properti kantor, dsb. Kejadian ini berawal dari keberatan headline Radar Bogor yang berjudul “Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta”. Kecaman juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Nawawi Bahrudin yang menyatakan, penggerudukan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota PDIP Bogor sudah melanggar hukum yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia (Republika, 31 Mei 2018). Begitu pula dengan kejadian yang baru saja menimpa salah satu guru besar Fakultas Hukum UNDIP, Prof. Suteki atas dugaan dukungan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Beliau diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH), Ketua Senat FH UNDIP, dan anggota Senat UNDIP (Republika, 7 Juni 2018). Prof. Suteki menegaskan, dia bukan anggota HTI. “Kalau ada keterkaitan dengan HTI, karena saya pernah diminta HTI menjadi ahli saat sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI, 1 Februari 2018,” katanya di Semarang, Rabu (23/5).

Tentu ada yang tidak beres dengan demokrasi hari ini. Mengacu pada pengertian demokrasi yang terus diulang-ulang pada kurikulum di dunia pendidikan saat ini, bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengijinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Namun pada faktanya, hampir di segala berita yang dikonsumsi publik hari ini sedikitpun tak menunjukkan sisi demokratis dari pihak pemerintah. Salah satunya adalah contoh kasus yang diungkap sebelumnya. Karena alaminya yang dinamakan partisipasi tidaklah lepas dari penyampaian pendapat dan kritik. Maka seharusnya dua hal itu pun yang menjadi bahan diskusi dan evaluasi bagi pemerintah, bukanlah persekusi. Inilah yang disebut dengan hipokrisi demokrasi dimana pemerintah tengah memberikan sekat yang tegas antara mereka yang vocal menyampaikan kebobrokan dan kegagalan demokrasi hari ini dengan mereka yang tunduk dan patuh tak berdaya di bawah komando penguasa. Sudah sangat jelas hari ini ketika tokoh sebesar Prof. Suteki pun nyatanya harus menelan kekecewaan atas ketidakadilan rezim sekarang. Bahkan hanya karena membela HTI sebagai ormas yang tidak bersalah karena menyuarakan ide khilafah sebagai ajaran islam di tengah masyarakat, tak ubah pemerintah tetap mengadilinya dan seakan akan tidak menyadari ke belakang akan tinggginya ilmu tentang hukum yang banyak beliau torehkan. Begitulah alaminya ketika negeri ini dikuasai oleh rezim anti-islam, yakni kapitalisme dengan menutupi dirinya dengan nama ‘demokrasi’. Segala sesuatu yang hari ini mengusik kepentingan para penguasa kapitalis, sekalipun mereka yang menyuarakan kebenaran, rezim tentu tak akan tinggal diam melihat kenyataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang dimaksud adalah dia yang bersifat dukungan, pujian, dsb kepada pemerintah bukan dia yang bersifat kritik membangun sebagai rasa kepedulian terhadap tanah air terlebih sesama saudara muslim.

Islam adalah agama yang tidak dapat dipisahkan dengan berbagai aturannya. Kesempurnaan dan kemaslahatannya apabila diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan membuatnya indah dan mendamaikan. Tidak ada seorangpun yang dibatasi oleh islam untuk menyampaikan segala pendapat dan kritiknya kepada penguasa, sekalipun itu kritik yang menyakitkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang haq kepada penguasa (sulthan) atau pemimpin (amiir) yang zalim." (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Juga berdasarkan hadits Ubadah bin Ash-Shamit RA tentang baiat kepada imam yang di dalamnya ada redaksi, "dan kami akan selalu mengucapkan kebenaran dimana pun kami berada, kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang yang mencela." (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad). Kita dapat membayangkan apabila tercipta kebiasaan di negeri ini dengan berlaku amar ma`ruf nahi munkar terhadap segala macam kekeliruan, maka Allah akan merahmati dan memberkahi negeri ini bahkan seluruh alam dan seisinya. Terciptanya keselarasan yang demikian hanya akan terwujud jika Islam diterapkan secara total dan menyeluruh di bawah naungan khilafah islamiyah. Wallahu `alam bi ash- shawab []





Posting Komentar