Oleh:Ariani Kusumaningrum, STP, MM

Mediaoposisi.com-  Kita berlapar-lapar supaya tidak melupakan nasib kaum lapar,”pesanKH Wahid Hasyim, salah satu perumus Pancasila,  kepada Saifudin Zuhri  yang tertuang dalam tulisannya di Berangkat dari Pesantren. Saifudin Zuhri mencatat, saat mereka menginap di suatu hotel, ia lupa menyiapkan sahur. Di atas meja ada sebutir telur rebus dari sisa santapan sahur kemarin dan segelas teh bagian Saifuddin Zuhri ketika sore.

Haji Agus Salim, Salah satu dari 9 perumus Pancasila, anggota dewan Volksraad, diplomat kesohor, Menteri Luar Negeri era revolusi itu wafat dengan status sebagai “kontraktor”. Beliau meninggal di rumah yang masih berstatus sewa pada November 1954. Begitu kesederhanaan Haji Agus Salim dikisahkan sang cucu, Agustanzil Sjahroezah dalam Agus Salim Diplomat Jenaka Penopang Republik (2013: hal.114).

Entah berapa kali, tokoh Partai Islam terbesar saat itu hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu gang ke gang lainnya di berbagai kota.

Sejarah mencatat bahwa para perumus Pancasila justru adalah negarawan besar yang mengedepankan pengamalan sila-sila yang telah mereka rumuskan dalam kehidupan sehari-hari mereka sampai akhir hayat. Jauh terkesan dari pejabat negara yang bergelimang harta dan fasilitas negara.

Bung hatta, sang proklamator yang juga merupakan salah satu dari 9 orang perumus Pancasila yang dikenal sangat sederhana. Jangankan membeli mobil mewah, hingga akhir hayatnya keinginannya untuk membeli sepatu bermerk Bally tak pernah terwujud. Salah satu proklamator ini wafat dengan masih menyimpan guntingan iklan sepatu itu di rumahnya. Meski telah menabung namun tabungannya tak pernah cukup.

Para perumus Pancasila ini tak pernah menggugat royalti mereka merumuskan Pancasila yang menjadi dasar negara ini. Berbagai posisi penting di kabinet juga tidak dijadikan magnet uang dengan berjualan berbagai kepentingan atas nama Pancasila. Tak pernah mereka bayangkan bahwa Pancasila yang mereka rumuskan untuk menjadi panduan berbangsa dan bernegara ini dijadikan tambang uang bagi orang-orang yang mengklaim sebagai penjaga dan perawat Pancasila.

Indonesia mengalami pergantian beberapa rezim dengan penafsiran Pancasila yang berbeda-beda. Hal tersebut tidaklah aneh karena dari sejarahnya pun tercatat bahwa sila-sila tersebut dirumuskan oleh beberapa negarawan dengan latar belakang agama, budaya dan pandangan hidupnya. Tentunya semua yang dirumuskan dan disepakati manusia akan sangat berbeda-beda pula penafsirannya.

Kendati beberapa negarawan menyatakan bahwa pada sila-sila Pancasila sejalan dan berkesusaian dengan ayat-ayat Al Qur’an namun rasanya membandingankan syariat Islam dengan pancasila sangat tidak imbang karena asal pembuatnya sudah tidak imbang.

 Syariat Islam diciptakan oleh Yang Maha kuasa, maha pandai dan maha tinggi sedangkan Pancasila dibuat dan disepakati manusia. Pancasila tidak memiliki SOP dalam penafsirannya sedangkan syariat Islam berasal dari Al Qur’an  yang memiliki kaidah-kaidah baku dalam menafsirkannya.

Maka apa yang dikuatirkan dari umat Islam yang tidak menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal hidupnya? Sedangkan seluruh aturan hidup yang termaktub dalam Al Qur’an jauh lebih sempurna mengatur manusia. Mestinya secara logika jika seorang rakyat telah mengamalkan semua aturan hidup berdasarkan Syariat Islam maka nilai-nilai dari Pancasila pun otomatis telah terlaksana. Karena sila-sila pancasila hanya mewakili sebagian dari Al Qur’an.

Tarik lurus menempatakan posisi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia bermuara pada 21 Desember 1983, Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur yang memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, beberapa diantaranya adalah  Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama;

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam; dan  Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

Akan tetapi dewasa ini tarik ulur posisi Pancasila memanas lagi karena membentur-benturkan antara penafsiran Pancasila dengan mereka yang meminta pelaksanaan Islam secara menyeluruh dalam sendi kehidupan dan bernegara. Tolak ukur pancasilais atau tidak pancasilais disematkan kepada yang pro atau kontra pada kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.

Kembali kepada sejarah bagaimana para perumus Pancasila menjalani hidup maka perlulah kita bercermin pada mereka. Sedemikan besarnya ongkos merawat Pancasila sehingga perlu mengeluarkan anggaran begitu besar ditengah jeritan kemiskinan rakyat dan cekikan inflasi yang sekian hari menambah jumlah masyarakat miskin di negara ini.

Pembentukan  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah jadi sorotan publik menyusul Peraturan Presiden 42/2018 yang menetapkan hak keuangan para pejabatnya hingga Rp 112 juta per orang. Secara ringkas dapat disampaikan bahwa tugas BPIP adalah membantu presiden merumuskan pengamalan Pancasila, koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai lembaga dan  menyelenggarakan pelatihan formal dan non formal.

Padahal masalah yang lebih pelik dan harus segera ditangani adalah menghentikan lonjakan hutang negara yang bunga berbunga, mengurangi angka pengangguran dan menyetabilkan perekonomian yang semakin menukik kearah inflansi tak terkendali.

Di sinilah mulai ditanyakan bagaimana kesaktian Pancasila mampu menyelesaikan semua permasalahan bangsa mulai krisis ekonomi sampai krisis social. Mampukah aneka penafsiran terhadap pancasila dapat menyelesaikan semua masalah bangsa ini?

System negara ini berjalan dengan system demokrasi menggunakan falsafah Pancasila. Tentunya dalam demokrasi suara rakyat mendapat porsi perhatian yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan merujuk kepada slogan demokrasi “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”.  Mestinya pemerintah pun aware bahwa penjualan asset negara dan pencabutan berbagi subsidi tidak diinginkan rakyat.

Pun kenaikan BMM secara diam-diam plus kenaikan pajak bukanlah suara rakyat yang meminta. Lalu untuk suara siapa penguasa saat ini bekerja?

Diletakkan dimana nilai-nilai Pancasila ketika penguasa mencabut aneka subsidi rakyat, ditafsirkan seperti ada sila-sila Pancasila ketika BMM dinaikkan secara diam-diam ketika harga sembako telah melambung dan nafas Pancasila seperti apa yang dihela penguasa saat membiarkan petugas-tugas keamanan membungkam suara mahasiswa dengan hujan pukulan saat mereka menanyakan janji-janji kampanye sang penguasa.

Penganiayaan ulama, persekusi ormas Islam dan hukum yang tumpul kepada pro istana menjadi pertanyaan di mana kehadiran Pancasila yang diklaim sebagai ideology bangsa.
Sesungguhnya kegentingan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia bukanlah rakyat Indonesia tidak bisa mentafsirkan,  salaf tafsir dan salah pengamalan Pancasila.

Terlebih lagi nilai-nilai pada agama-agama yang ada di Indonesia tak ada yang menyalahi dari apa yang ditafsirkan dari Pancasila. Kendati terjadi beberapa tindakan kekerasan yang akrab dikenal dengan nama terorisme dan radikalisme namun kembali kita menanti bagaimana kesaktian Pancasila menyelesaikan masalah yang sering muncul ditengah polemic politik dan agenda ekonomi penguasa.

Rakyatpun mulai mempunyai radar yang lebih peka terhadap scenario “behind agenda”. Rakyat pun mulai mengendus ada yang salah prosedur dalam pengelolaan negara.

Suara-suara rakyat untuk meminta penerapan aturan hidup dari sang maha sempurna mulai menggema dan langsung digebuk dengan label tidak pancasilais. Seakan-akan hanya Pancasila lah satu-satunya aturan hidup yang paling haq.

Bahkan melebihi hak syariat Islam yang dipeluk mayoritas penduduk di negeri ini padahal mantan Perdana Menteri RI Mohammad Natsir pernah mengingatkan,

Kita mengharapkan Pancasila dalam perjalanannya mencari isi semenjak ia dilancarkan itu, tidaklah akan diisi dengan ajaran yang menentang Al Qur’an, wahyu Ilahi yang semenjak berabad-abad telah menjadi darah daging bagi sebagian terbesar dari bangsa kita ini. Dan janganlah pula ia dipergunakan untuk menentang kaidah-kaidah dan ajaran yang termaktub dalam Al Qur’an itu, yaitu induk serba sila, yang bagi umat Muslim Indonesia menjadi pedoman hidup dan pedoman matinya”.

Jika konsisten dengan demokrasi maka suara mayoritaslah yang berhak menerapkan aturan hidup yang diyakininya, namun demokrasi terlahir bukan untuk menghidupkan kehidupan Islam terlebih lagi menerapkan secara kaffah seperti apa yang difirmankan Allah dalam QS. Al Baqarah 208.

Demokrasi lahir dari sejarah kelam di luar Islam, negara-negara pengusung dan pengemban demokrasi pulalah yang menginiasi kehancuran institusi formal umat Muslim yaitu Daulah Khilafah Islamyyah pada 3 maret 1928. Inggris dan sekutunya tak akan pernah rela Islam bangkit dalam institusi besar yang telah mereka runtuhkan.

Sejarah telah mencatat agenda-agenda berdarah para imperialism milinenium  menyuntikkan demokrasi sebagai alat untuk menjajah dalam bentuk penjajahan ekonomi, politik dan budaya.   Maka sungguh utopis berharap dapat mengembalikan kejayaan Islam melalui jalan demokrasi.

Lebih Utopis pula berharap pada hasil kesepakatan manusia mampu menciptakan kehidupan yang madani sebagaimana para sahabat membangun daulah khilafah islamyyah sebagai estafet peradaban luhur Islam dari baginda Rasullah SAW.

Allah telah memberi solusi untuk semua masalah anak adam di muka bumi, begitupula untuk Indonesia. Pancasila tetaplah nilai-nilai luhur yang tidak menciderai Syariat Islam namun Pancasila bukanlah satu-satunya obat mujarab untuk masalah bangsa ini.

Pancasila tetaplah produk kesepakatan negarawan-negarawan yang keagungannya tak kan bisa menggantikan kearifan sang pencipta memberi petunjuk kepada makhluk-makhluk ciptaanNya.

Terlalu besar ongkos perawatan yang dibayar untuk menafsirkan dan menerjemahkan pengamalan Pancasila yang waktu pun belum teruji kapankah penerapaan Pancasila diterapkan secara murni dan konsekuen kemudian menghantarkan umat ini menjadi umat yang berhasil meraih peradaban yang madani.

Kehadiran BPIP bukanlah solusi untuk semua masalah umat ini namun justru menjadi bluder ketidak percayaan rakyat kepada penguasa. Rakyat yang telah kenyang dengan aneka teori Pancasila hanya melihat pesta besar para penjaga Pancasila menjadikan kemiskinan bangsa ini sebagai sendau gurau politik praktis.[MO/sr]





Posting Komentar