Oleh: Alif Fani Pertiwi 
(Mahasiswi STEI Hamfara)

Mediaoposisi.com-  Utang luar negeri RI semakin naik tak terbendung, per Februari 2018 saja utang negara ini sudah tembus hingga Rp.4000 triliun.

Menurut pernyataan Bank sentral, kenaikan utang luar negeri (ULN) ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 tercatat sebesar 375,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS). Jumlah ini naik 10,3 persen secara tahunan.

Direktur Strategis dan Portofolio Utang Kemenkeu Scenaider Clasein H. Siahaan mengatakan, pemerintah harus mengangsur sebesar Rp 450 miliar per tahun untuk melunasi utang yang tembus sebesar Rp 4.000 triliun per Februari 2018. (kompas.com)

 "Kapan lunas, tergantung political kalau bisa bikin budget kita surplus Rp 500 triliun setahun, kalau penerimaan pajak Rp 1.800 triliun kita potong jadi Rp 1.300 triliun. Jadi bagi aja, kan itu bisa 8 tahun. Kita yakin bisa mengurangi utang," ujarnya, seperti dikutip dari KONTAN, Kamis (15/3/2018).

Menurut Scenaider, utang ini akan naik terus sepanjang budget anggaran masih defisit. Lalu, utang tersebut tidak akan terbayar apabila penghasilan pajak hanya mencapai Rp 100 triliun.

Penggunaan dana yang didapat dari utang untuk membangun infrastruktur besar-besaran di era Jokowi ini menjadi ironis lantaran pengelolaannya pun dilepas kepada pihak swasta. Tentu ini akan merugikan masyarakat, sebab nantinya infrastuktur yang dibangun akan lebih berorientasi kepada keuntungan pihak swasta daripada pelayanan kepada masyarakat.

Contohnya adalah bandara yang dikelola swasta, tentu harga-harga barang termasuk tiket akan naik, siapa lagi yang akan terkena imbas semua ini jika bukan masyarakat ?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar peran swasta terus ditingkatkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satunya di sektor transportasi. (www.liputan6.com)

Jokowi ingin bandara-bandara yang memiliki potensi bagus bisa serahkan ke swasta untuk dikelola dan dikembangkan.

"Pak Presiden bilang, berikan saja itu Bandara Silangit, Soekarno-Hatta, Bangka Belitung, Labuan Bajo, kasih privatiasi swasta saja, siapa yang masuk asal perhitungan jelas," kata Luhut di Kementerian Perhubungan, Kamis (1/2/2018).

Contoh lain adalah pembangunan jalan tol. Ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang telah diresmikan Jokowi harus dibayar masyarakat lebih dari Rp1 ribu per kilometer bila tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk sepanjang 12 km.

Sehingga jelas pembangunan infrastruktur ini akan sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat. Sudahlah masyarakat harus bayar saat menggunakan fasilitas infrastruktur, eh utang yang digunakan untuk mendanainya pun harus ditanggung oleh masyarakat melalui penarikan pajak serta kenaikan berbagai tarif. Jadi apa keuntungan pembangunan ini bagi masyarakat ?

Harusnya pemerintah berkaca dan mengevaluasi kinerjanya, banyak penyelewangan ditubuh pemerintah yang justru merugikan negara ini, contohnya saja Korupsi. Uang-uang hasil korupsi itu jika ditotal mungkin bisa digunakan untuk pembiayaan infrastuktur ketimbang harus menambah utang luar negeri yang sudah melambung tinggi.

Pemerintah jangan selalu membebankan rakyat, karena fungsi Pemerintah itu mengurusi rakyat bukan menyusahkan rakyat. Mestinya, kebijakan pemerintah membangun infrastruktur harus disesuaikan dengan APBN yang dimiliki, agar tidak semakin menambah utang luar negeri yang sudah jelas-jelas berbunga dan pembayarannya harus dibebankan kepada masyarakat.

Jika tidak, maka perluh dipertanyakan tujuan pembangunan infrastruktur ini.
Apakah untuk kesejahteraan rakyat ? Atau, jangan-jangan hanya untuk membuncitkan rekening pengusaha yang berkepentingan dibalik pembangunan infrastruktur ini.[MO/sr]



Posting Komentar