Oleh : Ainul Mizan, S.Pd

Mediaoposisi.com- Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 Mei 2018, akhirnya revisi UU Anti Terorisme telah disahkan menjadi Undang – Undang. Pengesahan tersebut didahului oleh pembacaan beberapa hasil revisi oleh Muhammad Syafi’i selaku Ketua Pansus UU Terorisme. Yang dibacakan termasuk di dalamnya mengenai definisi tindak pidana terorisme yang telah disepakati

(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180525111625-301196/ruu-terorisme-disahkan-jadi-undang-undang). 

Bahkan wacana yang mengemuka adalah pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Menurut Menkopolhukam, Wiranto bahwa penanganan terorisme harus melibatkan semua unsur termasuk TNI, di samping kepolisiam dan masyarakat umum.

Motif Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Kejadian rentetan teror bom di Surabaya dan di Sidoarjo pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018, disinyalir menjadi alasan adanya upaya pengesahan RUU Antiterorisme menjadi Undang – Undang. Teror bom di Jawa Timur tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi di 3 gereja yang berbeda di Surabaya, di Mapolrestabes Surabaya dan di Sidoarjo disusul teror bom di Mapolda Riau, artinya bahwa tindakan terorisme ini sudah meluas dan genting.

Bahkan kali ini tindakan terorisme melibatkan satu anggota keluarga, baik ayah, ibu bahkan anak.
Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Purwanto menyatakan bahwa belakangan ini pihaknya sudah melakukan pengawasan kepada keluarga Dita ini. Hanya karena kurang bukti awal sehingga tidak bisa segera ditindak. Harapannya dengan adanya revisi UU Anti terorisme ini, tanpa perlu bukti awal tapi cukup dengan indikasi, bisa segera ditindak

(CNN Indonesia, Jum’at 18/05/2018). 

Intinya menurut BIN, aksi terorisme ini sudah sangat mengkhawatirkan, selain meluas yang tentunya korban semakain banyak, juga melibatkan semua lini usia.  Perlu kewenangan lebih aparat dalam mengatasinya.

Walaupun menurut Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar bahwa revisi terhadap RUU Antiterorisme No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukanlah alasan untuk keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

TNI itu menurutnya adalah alat pertahanan negara. Jika memang disinyalir bahwa masuknya terorisme itu melalui wilayah perbatasan negara, maka yang dilakukan mestinya, masih menurut Wahyudi, adalah pembuatan UU baru bukan revisi undang – undang

(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170923125508-243520/revisi-uu-bukan-jawaban-untuk-pelibatan-tni-perangi-terorisme). 

Akan tetapi DPR dan TNI sudah sepakat memasukkan keterlibatan TNI di dalam revisi UU Antiterorisme tersebut, yang disebut dengan Operasi Khusus Gabungan TNI – Polri. Adapun detail keterlibatan TNI akan diatur di dalam Perppu (CNN Indonesia, Jum’at, 25/05/2018). Penerbitan Perppu ini memberikan petunjuk akan kegentingan yang memaksa akan keterlibatan TNI.

Menelisik Definisi Terorisme Hasil Revisi RUU Antiterorisme

Definisi terorisme yang telah disepakati seperti yang disampaikan Ketua Pansus RUU Terorisme disebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas,

yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideology, atau gangguan keamanan (CNN Indonesia.com, Jumat 25/05/2018). 

Jika diperhatikan dengan cermat, tentunya definisi terorisme sedemikian mengandung beberapa kata atau frase yang ambigu. Artinya kata atau frase tertentu menimbulkan multitafsir, tergantung yang menafsirkan.

Bahkan membuka peluang terjadinya tindakan represif. Mengutip kembali komentar Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Purwanto, bahwa revisi ini diperlukan untuk bisa melakukan penindakan walau sebatas indikasi, tanpa harus ada pembuktian awal adanya tindakan terorisme.
Frase ancaman kekerasan dalam definisi itu akan sangat subyektif.

Dalam frase ini juga bisa dimasukkan apa yang disebut sebagai ajakan, seruan, dan propaganda yang diindikasikan memuat tindakan terorisme. Bahkan lebih parahnya adalah frase seperti ini bisa digunakan untuk menumpulkan daya kritis masyarakat terhadap setiap kebijakan politik penguasa.
Selanjutnya adalah penyebutan motif yang menjadi latar belakang tindakan terorisme di antaranya adalah motif politik dan motif ideology.

Frase motif politik tentunya bisa diarahkan guna membungkam kaum oposan dalam setiap kebijakan politik penguasa. Bahkan sangat terbuka untuk dipakai sebagai jaminan kelanggengan kekuasaan politik sebuah rejim.

Latar belakang yang lebih mendasar disebutkan adanya motif ideologi. Ideologi apakah yang dimaksud? Sementara itu ideology yang ada di dunia adalah Ideologi Kapitalisme, Sosialisme Komunis dan Islam. Tentunya frase motif ideology masih sangat terbuka. Di dalamnya bisa termasuk motif yang didasari oleh Ideologi Kapitalisme, atau Sosialisme Komunis dan atau Islam. Artinya ketiga ideology tersebut bisa menjadi tertuduh dalam hal ini. 

Hanya saja saat ini yang menjadi negara utama yaitu negara super power adalah USA yang notabenenya mengemban Ideologi Kapitalisme. Hari ini dunia dalam hegemoni Kapitalisme global. Sebagai negara berkembang seperti Indonesia akan sangat berat bila tidak mengikuti arus besar ideology dunia. Satu – satunya Ideologi yang dengan gagah menentang setiap agenda imperialisme adalah Islam.

Sementara itu Sosialisme Komunisme masih bisa berkolaborasi dengan Kapitalisme. Data jumlah Napi subversif tahun 1989 dari kalangan ekstrim kanan yakni Islam berjumlah 185 orang lebih banyak dibandingkan dengan ekstrim kiri yang berjumlah hanya 51 orang (Harian Kompas, Sabtu 17 Februari 1996 di halaman 4). Pertayaannya, apakah yang dimaksud dengan motif ideology di dalam definisi terorisme tersebut adalah Islam?

Jika betul yang dijadikan sebagai pihak tertuduh adalah Islam, tentunya kita harus melawan lupa atas apa yang dilakukan kaum muslimin dan Islam atas bangsa dan negeri ini. Tanpa komando jihad dari para Ulama dan teriakan takbir Bung Tomo, dipastikan belenggu penjajahan fisik masih bercokol di bumi pertiwi.

Bahkan dengan jujur dinyatakan di dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa. Sekarang semangat jihad dan kumandang takbir itu harus direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi untuk membebaskan negeri ini dari setiap penjajahan gaya baru baik dari kaum kapitalis barat maupun kapitalis timur.

Memposisikan Militer dengan Tepat

Militer di dalam sebuah negara adalah sebagai alat pertahanan negara dari rongrongan luar. Para petinggi militer adalah orang – orang yang ahli di bidangnya yakni kemiliteran. Masukan – masukan mereka adalah sebagai sebuah nasihat. Sedangkan sebuah masukan atau nasehat bisa diterima atau tidaknya tergantung keputusan penguasa. Keputusan penguasa dengan memprtimbangkan aspek politik baik dalam maupun luar negeri.

Pengamat militer yang biasa dipanggil Nuning menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam tindak pidana terorisme tidak boleh menghilangkan tugas awal adanya militer dalam sebuah negara. Jadi harus ada batasan. Di antara hal –hal yang mengharuskan keterlibatan militer di antaranya adalah adanya ancaman pembunuhan kepada simbol negara seperti presiden.

Skala kerusuhannya meluas dengan menggunakan persenjataan untuk perang dan atau adanya keterlibatan negara lain dalam aksi terorisme itu yang dibuktikan dengan adanya bendera negara lain.
Pertimbangan – pertimbangan kemiliteran tidak boleh mendominasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasalnya negara itu adalah penerapan dari sekumpulan mafahim/pemahaman, maqayis/standar nilai dan penerimaan masyarakat akan sebuah sistem hukum. Sehingga tujuan dari bernegara adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pendekatan negara adalah berupa edukasi dan qonun atau undang – undang.

Berbeda halnya dengan militer. Pendekatan yang menonjol bersifat militeristik guna terwujud kestabilan. Walhasil, intervensi kekuatan asing pada sebuah negara diawali dengan dominannya pertimbangan kemiliteran dalam penyelenggaraan kekuasaan. Sebagai contoh, manuver politik kekuatan internasional dalam lepasnya Timor – Timur. Diawali dengan keputusan presiden BJ Habibi akan penerapan Daerah Operasi Militer, hingga intervensi pasukan PBB yaitu INTERFET. 

Selanjutnya perjuangan diplomasi tingkat internasional untuk melepaskan Timor Leste dari Indonesia. Akhirnya terjadi yang disebut Referendum. Tentunya opini masyarakat sudah mengkristal pada hak otonomi sendiri, lepas dari Indonesia.

Andaikan sejak awal gabungnya Timor – Timur ke Indonesia di era tahun 1974, pembangunan kemakmurannya diperhatikan, akan mampu mengambil loyalitas lebih untuk Indonesia. Apalagi ada kepentingan Australia untuk menguasai sumber energi yang besar di Pulau Timor, dalam manuver lepasnya Tim- Tim tersebut.

Akankah pelibatan TNI dalam penindakan yang dimaksud dalam UU Terorisme ini, sebagai indikasi dominannya pertimbangan kemiliteran di dalam pemerintahan? Untuk menjawabnya, tentunya wacana bantuan USA dalam pemberantasan Terorisme sebagai manuver politik jitu dalam intervensi urusan negara lain.[MO/SR]






Posting Komentar