Oleh :  Henny Ummu Ghiyas Faris

Mediaoposisi.com-  Negeri ini negeri yang kaya raya, kekayaan alamnya melimpah ruah. Tanahnya subur dipenuhi aneka hayati, demikian pula lautnya. Di dalam perutnya tersimpan berbagai barang tambang berharga, seperti minyak, gas, perak, emas, tembaga, nikel, batu bara, dan lain-lain. Bahkan tambang emas di Papua merupakan tambang terbesar di dunia. Terbesar luas areanya, dan terbesar pula produksi per tahunnya.

Namun sungguh ironis, melimpahnya kekayaan alam tersebut tidak membuat penduduk negeri ini hidup makmur dan sejahtera. Sebaliknya, masih banyak di antara mereka hidupnya di bawah garis kemiskinan. Bangsa ini sudah sarat dengan berbagai masalah yang tak kunjung usai, termasuk permasalahan beban utang luar negeri (ULN) yang besar dan terus meningkat jumlahnya setiap tahunnya.

Utang Berbasis Ribawi

Dikutip dari liputan6.com (17/5/2018)

utang pemerintah RI kian menumpuk. Totalnya kini mencapai Rp 4.180,61 triliun hingga April 2018. Jumlah ini melonjak Rp 44,22 triliun dibanding posisi Maret sebesar Rp 4.136,39. Utang itu terdiri dari pinjaman Rp 773,47 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.407,14 triliun. Merinci lebih dalam, pinjaman senilai Rp 773,47 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri yang nilainya sebesar Rp 773,91 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,78 triliun.

Indonesia adalah negara pengutang dengan jumlah ribuan triliun, dengan jumlah utang yang besar seperti itu tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan di benak kita. Kekayaan alam yang melimpah tapi utangnya menggunung?

Dikutip dari sindonews.com (20/7/2017)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan  alasan mengapa Indonesia memiliki utang hingga ribuan triliun, dia mengungkapkan Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduk 257 jiwa yang mayoritas usia muda. Akibatnya, investasi di sektor sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu keharusan dan bukan suatu yang bisa ditunda. Selain itu Indonesia saat ini masih tertinggal di bidang infrastruktur.

Utang negara yang terus membengkak sekarang ini akan menjadi senjata makan tuan apabila utang yang banyak itu tidak dapat dibayar. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa saat ini seluruh umat manusia hidup dalam pusaran sistem kapitalisme,sekularisme, liberalisme, sehingga sumber hukum dan undang-undang yang lahir dari sistem ini adalah berdasarkan asas manfaat dan hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya.

Tak heran jika sistem ekonomi ribawi menjadi pilihan. Padahal jika ditelaah lebih dalam lagi, sistem ribawi ini dapat melumpuhkan perekonomian suatu bangsa. Tengoklah sebagai pembelajaran dan reminder bagi kita adalah  pada saat krisis moneter tahun 1997/1998 telah membuat sistem ekonomi negeri ini lumpuh dikarenakan utang luar negeri.

Dikutip dari merdeka.com (29/8/2015) pada saat itu anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tembus Rp 17.000 membuat pasar uang dan modal rontok. Ratusan perusahaan baik skala kecil dan besar bertumbangan. PHK tak terelakkan. Ratusan ribu orang menjadi pengangguran. Krisis moneter 1997/1998 itu hingga kini masih menjadi momok menakutkan bagi bangsa ini.

Adakah Motif Tersembunyi dibalik Utang Luar Negeri ?

Utang Luar Negeri akan memastikan anak–anak hari ini dan cucu mereka di masa depan menjadi sandra. (dengan utang –ed) Mereka harus membiarkan korporasi kami menjarah sumber daya alam mereka, dan harus mengorbankan pendidikan, jaminan sosial hanya untuk membayar kami kembali. (John Perkins )- Perkins, J. (2016). The New Confessions of an Economic Hit Man. Berrett-Koehler Publishers.

Jika menelaah perkataan John Perkins tersebut , sungguh utang luar negeri itu bukan bantuan secara cuma-cuma tetapi ada tujuan dibaliknya.

Dalam masyarakat liberal di negara berkembang saat ini, masih meletakan definisi utang sebagai bantuan. Proses “bantuan” pemberi utang tidak hanya langsung disalurkan lewat mekanisme bilateral, kebanyakan dilewatkan melalui lembaga keuangan multilateral, seperti misal International Monetary Fund (IMF), Asian Developtment Bank (ADB), dan Bank Dunia. Jargon yang mereka dengung-dengungkan selalu sama yakni ingin membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, menjadi problematis sebab tidak jelas kehidupan siapa yang ingin dibuat untuk menjadi lebih baik, negara pengutang? atau negara yang pemberi utang ?

Pemberian utang luar negeri ini, ada beberapa hal yang patut kita cermati :

Pertama, pemberi utang memperoleh keuntungan finansial, yang diperoleh lewat dua sumber yakni bunga utang dan hasil penjualan proyek yang dibiayai dari utang.

Kedua, utang luar negeri menjadi jalan untuk penyebaran ideologi. Proses masuknya liberalisasi yang dilakukan turut serta menanamkan nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme. Dalam hal ini dipaksakan kepada negara penerima utang dengan berbagai pengetahuan yang memihak pada kepentingan kapital.

Alhasil, terbangun sebuah paradigma yang mengakar kokoh dalam pandangan para birokrat negara. Neo-Kolonialisme (penjajahan gaya baru) digambarkan sebagai kolonialisme terstruktur yang dilakukan negara-negara bekas penjajah. Imperialisme tidak lagi dilakukan lewat penaklukan langsung menggunakan kekuatan militer tetapi dengan pemikiran. 

Ketiga, utang luar negeri membuat negara penerima utang bangkrut. Gelontoran utang akan terus-menerus dialirkan hingga negara penerima utang tidak lagi mampu membayar utangnya. Cengkraman utang ini menjadikan kekayaan negara pengutang tersedot habis, ditambah dengan  rendahnya pendapatan, akan menyeret negara penerima utang pada kondisi kebangkrutan.

Islam Solusinya

Tentu tidak ada negara yang ingin berada dibawah cengkraman imperialisme, dan jika bangsa ini mandiri, tidak akan tunduk pada kepentingan asing yang jelas-jelas tidak menguntungkan rakyat sedikitpun. Bangsa ini tidak akan menjadi bangsa yang besar, maju, dan mandiri selama membebek pada pihak asing. Kondisi ini tidak akan terjadi jika bangsa ini memeiliki kekuatan independen, baik dari sisi idiologi, politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain.

Tentunya kita menginginkan kehidupan yang lebih baik - merujuk pada Islam yang dijadikan landasan dalam membangun bangsa yang besar dan mandiri sehingga rakyatnya sejahtera di segala aspek kehidupan, termasuk meninggalkan riba.

Maha benar Allah dengan firmanNya :

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Dulu saat Islam di masa kejayaannya selama berabad-abad - akan menutup rapat-rapat pintu investasi asing dan utang luar negeri yang bisa berdampak pada penguasaan kekayaan milik umum dan negara oleh pihak asing (kecuali dalam satu kondisi darurat). Untuk itu diberlakukan kebijakan hubungan dengan pihak asing harus melalui satu pintu, yaitu Departemen Luar Negeri itupun tidak dengan sembarang negara.[MO/sr]


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodata Penulis untuk Redaksi :
Nama :   Henny  Ummu Ghiyas Faris
Web Site :   www.ummughiyas.blogspot.com
Aktivitas :   Penulis buku antologi  “Puzzle Dakwah”









Posting Komentar