Oleh: Rina Yulistina, S.E

Mediaoposisi.com-  Utang Indonesia semakin membengkak akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Bulan Januari Rp 3.958,66 triliun,  Febuari Rp 4.034,8 truliun, Maret Rp 4.136,39 triliun, April Rp 4.180,61 triliun. (Liputan6.com). Bisa dibayangkan jika rupiah tembus 15.000 di bulan-bulan berikutnya apa yang akan terjadi?

Utang Indonesia Rp 4.180,61 triliun bersumber dari pinjaman dalam negri 5,78 triliun, pinjaman luar negri Rp 773,91 triliun, dan penerbitan SBN Rp 3.407,14 triliun. (liputan6.com)

Utang, Untuk Apa?

Banyak yang menyatakan hal ini demi kemajuan bangsa. Karena digunakan untuk membangun infrastruktur yang kedepannya akan menguntungkan perekonomian dalam negeri. Pernyataan tersebut sekilas terasa benar. Namun pada faktanya ketika infrastruktur telah jadi malah dijual ke investor. Investorlah yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan, dari saham yang mereka miliki dalam bentuk deviden.

Sedangkan Indonesia, tetap menjalankan rutinitas membayar cicilan bunga utang dan utang lagi.

Perlu diingat bahwa setiap kebijakan terdapat batas rasio utang. Jika rasio utang melebihi 100% dari GDP maka bisa membahayakan eksistensi negara. Apalagi infrastruktur yang digadang-gadang ternyata hanya mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi 5% saja.  Ini membuktikan bahwa suatu negara tidak bisa maju jika pembangunan di topang oleh utang.

Penerbitan SBN yang menjadi sumber utang pun memiliki resiko tinggi karena didominasi oleh rupiah dan valas yang sifatnya sangat fluktuatif saat dijualbelikan. Jika terjadi capital outflow yaitu saat Amerika menaikkan tingkat suku bunganya, hal ini akan sangat berisiko bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Utang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 384 triliun. Sementara realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri hingga Maret sebesar Rp 11,34 triliun atau 16,25 % dari target Rp 69,79 triliun sepanjang tahun ini.(Liputan6.com)

Mengerikan. Karena penguasa negeri ini telah membuka tangannya dengan hati legowo kepada lembaga kuangan asing untuk mendapatkan pinjaman berbunga luar negeri. Baik bilateral maupun multilateral. Itu artinya telah mempersiapkan maling untuk merampok seluruh hartanya. Mencuplik pernyataan mantan Presiden Venuzuela, Hugo Chavez, World Bank dan IMF adalah alat imperalisme AS.


Utang Sebagai Metode Penjajahan Gaya Baru

Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008, disebutkan bahwa lembaga bantuan (pemberi hutang) AS ini bersama Bank Dunia aktif dalam proyek privatisasi di Indonesia.

Yang diincar oleh AS bukan hanya bunga yang berlipat-lipat ganda saja, namun juga kekayaan tambang negeri ini yang melimpah ruah, tanah yang subur, keindahan alam dan sumber daya manusianya. Tak ada satu inci pun yang tak diincarnya. Sesungguhnya, negara adidaya hidup dari hasil menghisap darah negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya.

Untuk mendapatkan itu semua, Bank dunia dan IMF mengharuskan negara peminjam menjalankan Adjustment Programs, yang terdiri dari: (a) liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas, (b) devaluasi, (c) kebijakan moneter dan fiskal.

Semua cicilan baik dari bunga hingga pokok pembayaran utang diambil dari APBN yang notabene uang rakyat yang dipungut dari pajak. Inilah salah satu kebijakan fiskal yang dipaksakan di negeri ini. Maka jangan heran jika sekarang prosentase pajak makin tinggi  dan jenis pajak makin beragam. Bahkan orang mati pun rencananya mau dipajakin juga.


Rakyat Dikorbankan, Islam Solusinya

Rakyatlah yang menanggung utang triliunan rupiah. Ironisnya disisi lain, hak rakyat dalam hal subsidi dipangkas habis oleh negara. Ini merupakan salah satu konsekuensi dari kebijakan moneter. Pengetatan anggaran yang tidak boleh dilakukan. Bukankah ini kebijakan yang sangat tidak memanusiakan manusia?

Rakyat hidup semakin menderita, ibarat sudah jatuh,  tertimpa tangga pula. Rakyat harus berjuang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri ditengah kondisi ekonomi yang tak menentu. Inflasi tinggi, pengangguran meningkat, kriminalitas menggila, TDL dan BBM yang naik terus serta beragam penderitaan yang secara riil dirasakan masyarakat.

Belum lagi harus menghidupi negara dengan mbayar utang triliunan rupiah, yang sedikitpun rakyat tak merasakan nikmat dari utang tersebut. Inilah dampak utang ribawi, tiada berkah. Sengsara didunia dan pasti siksa di akherat kelak. Na'udzubillah.

Dari segi ekonomi utang merugikan, dari segi politik utang mengerikan. Lantas apa yg mau dipertahankan dari utang? Apakah menunggu hingga negeri ini porak poranda, tergadaikan? Seperti negara Yunani, yang gagal membayar utangnya?

Hal ini sangat bertolak belakang dengan Khilafah. Suatu bentuk sistem pemerintahan yang diwariskan Rasulullah dan diteruskan para Sahabat. Khilafah sebagai ajaran Islam, telah mengajarkan bagaimana negara mampu berdiri dengan kedua kakinya sendiri tanpa hutang.

Kekayaan negeri ini yang sejatinya milik umat, haram dikuasakan pada swasta, baik dalam maupun luar negeri. Jumlah aset SDA kita sangatlah cukup untuk membangun negara, infrastruktur dan bangunan-bangunan megah. Minyak, gas, batubara, hutan dan lautannya akan menghasilkan ribuan triliun, lebih dari APBN selama ini.

Tanpa utang, tanpa pajak. Hal ini bisa tercipta jika sistem ekonomi Islam diterapkan seiiring dengan sistem lainnya, dalam naungan negara Khilafah.  Bukan sistem Kapitalis buatan manusia yang sarat dengan kelemahan dan tipu daya.[MO/sr]

Posting Komentar