Oleh : Pannindya Surya Rahma Sari Puspita
(mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sultan Maulana Hasanuddin)

Mediaoposisi.com- Masalah tenaga kerja asing kembali menjadi polemik seiring diterbitkannya Peraturan Presiden pada 26 Maret 2018. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Lahirnya Perpres ini digaungkan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, sehingga pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) per Maret 2018, ada sekitar 126.000 TKA yang ada di Indonesia. 

Bahkan pada akhir 2017, jumlah tenaga kerja asing mencapai hampir 85.974 orang dan 24.800 diantaranya berasal dari China. 

Maka, kontroversi mengenai hal tersebut muncul, bahkan semakin menyulut di tengah-tengah masyarakat Indonesia, pasalnya banyak dari rakyat Indonesia khususnya kaum buruh yang menyuarakan untuk menolak masuknya TKA yang kian hari kian subur di negeri ini. 

Akhirnya pemerintah, mengusulkan membentuk panitia khusus (Pansus) angket mengenai tenaga kerja asing. Fadli Zon (wakil ketua DPR) menginisiasi penandatanganan dibentuknya pansus TKA dan mengajak anggota lainnya untuk ikut tanda tangan. 

Hingga saat ini baru ada enam anggota DPR dari dua fraksi yang telah menandatangani pansus angket. Pembentukan pansus bertujuan untuk menginvestigasi isu TKA ilegal dan tidak terdidik di Indonesia. Fadli menuturkan isu keberadaan TKA sudah meresahkan masyarakat sehingga perlu diselesaikan melalui investigasi. 

Disatu sisi, pemerintah seolah-olah tidak memperhatikan tentang bagaimana keamanan negeri ini apabila gerbang masuk terbuka lebar untuk para tenaga kerja asing, bukan pula tentang kesejahteraan rakyat Indonesia yang mampu bekerja dengan lapangan kerja yang telah didominasi oleh tenaga kerja asing. 

Disisi lain, pemerintah sangat memperhatikan mengenali hal apabila tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bukanlah pekerja terpelajar, karena sangatlah penting bagi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia memiliki keahlian dalam hal teknologi informassi dan ekonomi. 

Persaingan menduduki lapangan pekerjaan pun semakin terlihat pasalnya tenaga kerja asing lebih didahulukan dari pada tenaga kerja lokal. Selain itu, ternyata pendapatan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan pendapatn tenaga kerja lokal, bahkan perbedaan gaji pekerja lokal dan tenaga kerja asing bisa mencapai tiga kali lipat. 

Bagaimana bisa pekerja Indonesia mampu lebih maju dari pekerja asing bila pemerintah saja lebih memfasilitasi dan membayar pekerja asing lebih besar, meskipun pekerjaan yang dilakukan bahkan jabatan yang diterima sederajat. 

Kini terlihat sudah kesejahteraan rakyat hanya ilusi saja yang digembor-gemborkan di setiap sudut negeri ini, tak ayal bila masyarakat segera menolak keras membiarkan para TKA bertumbuh subur bahkan menjamur di negeri ini. 

Inilah momok yang ditakutkan oleh masyarakat Indonesia, mereka sudah terbiasa memakan janji pemerintah, namun tak ada aksi nyata yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. 

Padahal, negeri ini menganut demokrasi yang kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat namun rakyat selalu dibutakan dan dibisukan dengan peraturan yang terlanjur telah diketuk palu tanpa meminta suara persetujuan rakyat. 

Sebuah negara bukan hanya berisikan para pemimpin saja, melainkan turut hadir para rakyat yang akan mengabdikan jiwa raganya untuk membela negara. Kini apa masih perlu rakyat berjuang keras mengamankan negara, menjaga dan memelihara negara jikapara pemerintah saja membuka peluang besar asing untuk masuk ke Indoensia. 

Pemerintah kerap salah dalam menganalisa akar masalah,demi mendongkrak investasi besar, bila investor mensyaratkan masuknya TKA maka itu dipermudah tanpa pikir resikonya bagi rakyat sendiri. 

Sesungguhnya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah,jika pengelolaan terhadap SDA benar, maka sesungguhnya, Indonesia tidak perlu mengundang investor asing untuk mengeruk SDA Indonesia. 

Terlebih, membiarkan para investor terbang bebas memburu SDA negeri ini, hal ini sama saja menjadikan Indonesia sebagai jajahan bagi negara-negara investor. 

Kebijakan pemerintah terkait upaya memperlancar investasi asing di Indonesia denagn menghapus syarat wajib bahasa Indonesia bagi TKA merupakan kebijakan yang akan membunuh tenaga kerja lokal. Mereka akan tergeser dengan adanya TKA yang dipermudah aksesnya oleh pemerintah. Inilah ciri khas rezim neoliberalisme yang lebih mementingkan asing dari pada rakyatnya sendiri. 

Oleh karena itu, ternyata islam memiliki solusinya. Didalam Islam hukum bekerja adalah wajib bekerja disini berarti mencari rezeki dimuka bumi karena mengharapkan keridhoan Allah SWT. 

Islam mengatur bahwa status warga negara yang menjadi bagian negara Islam baik yang muslim ataupun non muslim sama-sama mempunyai hak sebagai warga negara, yang wajib dijamin sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan serta kemanannya. 

Karena itu selain kewajiban bekerja bagi seorang lelaki meskipun telah dijamin haknya oleh negara, tetap harus dilakukan. Sehingga negara wajib membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa menunaikan kewajibannya. 

Sedangkan bagi warga diluar negara Islam atau warga asing yang terkategori kafir harbi fi’lan seperti: Cina, Rusia, Amerika mereka hanya diperbolehkan masuk dalam kawasan wilayah negara Islam untuk melakukan aktivitas menuntut ilmu dan tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. 

Bagi warga negara asing yang terkategorikan kafir harbi hukman baik yang terikat dengan perjanjian ataupun tidak seperti; Jepang, Korea dan negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam  memerangi Islam dan kaum muslimin, maka boleh keluar masuk wilayah negara Islam tanpa visa khusus, sebagaimana kafir harbi fi’lan. 

Perjanjian yang disepakati hanyalah terkait dengan  berdagang dan bekerja di wilayah negara Islam. hubungan negara Islam dengan negara kafir harbi fi’lan adalah hubungan perang.karena itu tidak mungkin negara Islam membuka ruang baikkepada negaranya maupun rakyatnya untuk keluar masuk wilayahnya, baik berdagang maupun bekerja.[MO/sr]

Posting Komentar