Oleh : Yuyun Pamungkasari, S.Si

Mediaoposisi.com- Sejak terjadinya ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Kapolda Metro Jaya Idham Azis menyatakan seluruh jajaran kepolisian di Jakarta dalam status siaga satu. Sebagaimana dilansir di cnnindonesia.com, melalui surat telegram Kapolda Metro Jaya No. STR/817/VPAM.3.3/2018. 

Buntut lanjutannya sudah bisa diduga akan ada tuntutan pengesahan UU Terorisme. Sebagaimana ungkapan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Harris Azhar ketika mengomentari bom Sarinah, bahwa pemerintah selalu menggunakan momentum teror untuk mengangkat lagi ide merevisi UU Terorisme. Jadi ini lagu lama. 

Terbukti pula sejak hari pertama ledakan bom di tiga gereja di Surabaya kita langsung mendengar keputusan Kepolisian Republik Indonesia yang mendesak pemerintah dan DPR mempercepat penyelesaian revisi UU N0. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). 

Kepala Divisi Humas Polri mengatakan bahwa UU Terorisme sekarang sifatnya responsif, artinya apabila belum ada tindakan teror, maka tidak bisa dilakukan penangkapan. Sedangkan petugas Polri berharap diberikan kewenangan melakukan upaya preventif.  

Bahkan Kapolri meminta Presiden Jokowi segera membuat Perppu untuk mempercepat penanganan sekaligus sebagai antisipasi tindakan teror. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy yang mendesak DPR segera merevisi UU Terorisme.

Padahal apabila kita ikuti perjalanan UU Terorisme ini sejak dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2016, masih menjadi kontroversi. Kalangan pembela HAM mengingatkan, gagasan revisi UU itu jika dilakukan akan mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. 

Sejumlah kritik dilontarkan atas draf revisi UU Terorisme yang diusulkan pemerintah karena dinilai rentan pelanggaran HAM’dan ‘berpotensi merampas kebebasan sipil. Diantara pasal yang menuai kritik adalah perpanjangan masa penangkapan dari semula 7 hari menjadi 30 hari. 

Sedangkan konvensi internasional menstandarkan seseorang boleh ditangkap dan diminati keterangan itu 1x24 jam. Pasal lain rentan pelanggaran HAM adalah 43A, yang memberikan kewenangan untuk membawa atau menempatkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme ke suatu tempat dalam waktu 6 bulan (kiblat.net). 

Kekhawatiran manakala revisi UU Terorisme ini disahkan akan menjadikan pemerintah sangat represif pun cukup beralasan. Pasalnya, Kepala BNPT, Suhardi Alius mengatakan bahwa BNPT mangajukan masukan usulan ke dalam draf revisi tersebut agar kewenangan aparat keamanan dalam mencegah terorisme berasaskan proactive law enforcement atau upaya represif untuk preventif.
Dalam praktiknya aparat keamanan memiliki kewenangan untuk memeriksa atau menindak pihak-pihak yang melontarkan ujaran kebencian, organisasi masyarakat yang menyatakan berafiliasi dengan organisasi radikal di level internasional (nasional.kompas.com). 

Sehingga tidak berlebihan jika Pengamat Kontra Terorisme, Harits abu Ulya berpandangan bahwa tindakan pemerintah akan lebih represif lagi kepada elemen-elemen yang dianggap ada benang merahnya dengan terorisme versi rezim status quo. 

Dia menilai bahwa UU Terorisme sebelum revisi saja banyak melahirkan tragedi kedzaliman terhadap umat islam. Apalagi jika akhirnya UU Terorisme disetujui direvisi, akan menjadi payung hukum legal penguasa bertindak lebih dzalim lagi. 

Ke depan demikian mudah pemerintah mengkriminalisasi para ulama dan juru dakwah hanya karena ditafsirkan menyampaikan pemikiran kontra mainstream, atau dianggap menginspirasi orang melakukan tindakan kekerasan. Harits juga menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini BNPT akan dengan mudah menyasar media Islam yang kontennya ditafsirkan secara subyektif.  

Maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupan kita ke depan pasca digolkannya revisi UU Terorisme ini. Kehidupan mencekam penuh intimidasi dan ketakutan melingkupi. 

Ceramah-ceramah agama di masjid dimata-matai, kegiatan keislaman diawasi, khatib tidak lagi leluasa mendakwahkan ajaran Islam, para aktivis masjid dan pendakwah dibatasi geraknya, dst. 

Bisa jadi muncul Dinas Rahasia, kasus petrus di masa Orba dan beragam penculikan masa lalu yang masih misterius hingga saat ini akan terulang kembali bahkan semakin marak karena memiliki legalitas. Tentu hal ini musti dicegah. 

Mengingat Islam dan ajarannya apalagi Khilafah bukanlah sesuatu yang membahayakan eksistensi negara. Dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar justru menjaga negeri ini dari kehancuran, membina generasi muda agar memilki ketaqwaan dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. 

Syariat Islam yang mengharamkan khamr, seks bebas, prostitusi dan perjudian justru dapat mengantarkan negeri ini dari kerusakan moral. Sudah sepatutnya sebagai muslim, kita tidak antipati pada Islam apalagi memusuhi Islam. 

Sebaliknya meyakini bahwa hanya syari’at yang berasal dari Allah Azza wa Jalla saja yang akan membawa negeri ini mewujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur.

Lalu, bagaimana Islam mengatasi teror??

Teror, dalam bahasa Arab, disebut irhab. Secara harfiah, irhab berarti menakut-nakuti [ikhafah wa takhwif]. Dalam fikih Islam, irhab dibedakan dengan hirabah. Sebab, hirabah ini bertujuan untuk merampas harta, sedangkan irhab bertujuan untuk menakuti sasaran yang dianggap sebagai musuh agar tunduk mengikuti kehendak pelaku teror.

Karena itu, aksi teror ini bisa dilakukan oleh individu, kelompok atau negara. Targetnya juga bisa individu, kelompok atau negara. Media yang digunakan bisa materi, seperti senapan, bom, dan sejenisnya maupun non-materi, seperti kata-kata dan sejenisnya. 

Secara umum, teror yang dilakukan terhadap umat Islam atau Ahli Dzimmah yang hidup di dalam wilayah Negara Khilafah hukumnya haram. Baik teror tersebut dilakukan oleh individu, kelompok maupun negara.

Teror yang dilakukan di dalam wilayah negara ditangani oleh Departemen Keamanan di dalam negeri [Da’iratu al-amni ad-dakhili], melalui polisi [syurthah]. Polisi sebagai aparat diberi kewenangan menangkap, menahan dan melakukan penyidikan. 

Penangkapan, penahanan dan penyidikan ini didasarkan kepada “bukti” permulaan. Hanya saja, dalam penyidikan tidak boleh melakukan intimidasi, teror dan ancaman. Polisi dan aparat keamanan, termasuk intelijen, juga tidak diberi hak untuk melakukan penyadapan, dan memata-matai rakyat. 

Jika dalam proses penyidikan tersebut terbukti, misalnya ada pengakuan [iqrar] dari pihak pelaku, maka kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilanlah pelaku teror akan divonis oleh hakim dengan sanksi ta’zir. Berat dan ringannya diserahkan kepada hakim. Tetapi, jika dalam penyidikan tidak terbukti, karena tidak ada pengakuan, dan tidak ada saksi, maka pelaku harus dilepaskan.

Ini jika pelaku teror tersebut individu. Tetapi, jika pelaku teror tersebut kelompok, apalagi kelompok bersenjata, maka polisi dan militer harus bahu membahu menumpas aksi teror tersebut. Jika polisi dan militer tidak mampu, maka rakyat wajib membantu. 

Karena, hukum mempertahankan negara yang menerapkan syariat Islam hukumnya wajib, bukan hanya bagi polisi dan militer, tetapi juga seluruh kaum Muslim. Individu atau kelompok yang terbukti menjadi kepanjangan tangan kepentingan negara Kafir Harbi, seperti Inggris pada masa Khilafah Utsmani, disebut sebagai Ahlu ar-Raib [pihak yang dicurigai]. 

Terhadap mereka, aparat keamanan boleh memata-matai, termasuk melakukan penyadapan, sebelum dan setelah mereka ditumpas. Terhadap mereka, individunya bisa dikenai ta’zir hingga hukuman mati, bergantung keputusan pengadilan. Sedangkan organisasinya dibubarkan.

Mengatasi Teror Negara. Negara Khilafah sebagai penjaga dan pengayom rakyat tidak boleh mengatasi teror dengan teror. Negara tidak boleh berubah menjadi negara militer, negara polisi atau koboi. Karena ini telah menyebabkan dharar, bukan saja bagi individu, tetapi juga negara itu sendiri. 

Karena negara telah memposisikan dirinya menjadi musuh rakyat. Ketika rakyat yang menjadi pemilik kekuasaan [shahib as-sulthah] dan sandaran kekuasaan [sanad al-hukm] telah menjadi musuh, maka negara seperti ini hanya tinggal menunggu lonceng kematiannya.

Ketika Mu’awiyah menjadi Khalifah, Mu’awiyah dengan kekuasaan dan uangnya telah melakukan teror kepada rakyat yang tidak bersedia memberikan bai’atnya kepada Yazid bin Mu’awiyah. Bahkan, di mimbar-mimbar khutbah pun Mu’awiyah menyerang ‘Ali, yang sudah tiada. Dalam menghadapi teror negara seperti ini, para sahabat angkat suara. 

‘Abdullah bin ‘Umar dan Asma’ binti Abu Bakar dengan tegas mengecam tindakan Mu’awiyah. Bahkan, Abdullah bin Zubair putra Asma’ dengan Zubair bin ‘Awwam terpaksa meninggalkan Madinah, dan mukim di Makkah. Pendek kata, ketika negara melakukan teror kepada rakyat, maka tindakan ini harus dikoreksi, diluruskan sehingga kembali sebagaimana mestinya. 

Partai politik, majelis umat, hingga rakyat bisa langsung melakukan upaya tersebut. Jika koreksi tersebut tidak berhasil, dan negara tetap melakukan “kezaliman”, maka tugas untuk menghilangkan kezaliman tersebut jatuh ke tangan Mahkamah Mazalim. Para penguasa yang terlibat dalam aksi teror tersebut harus diberhentikan. 

Karena teror ini merupakan kesalahan oknum, bukan kesalahan hukum, tentu yang harus diberhentikan adalah oknumnya. Sebab, hukum Islam dengan tegas mengharamkan aksi teror, baik yang dilakukan individu, kelompok maupun negara. Di dalam negara Khilafah, yang menerapkan hukum Islam, jelas negara tidak akan ditolelir melakukan aksi teror. 

Karena aksi ini jelas menyimpang dari hukum Islam, dan penyimpangan seperti ini harus dihentikan.
Mengatasi Teror Negara Asing. Ini teror yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Bagaimana jika teror tersebut dilakukan oleh negara asing kepada rakyat negara Khilafah? 

Teror ini dilakukan bisa di wilayah-wilayah perbatasan, dan bisa juga tidak. Jika dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan, maka negara Khilafah memobilisasi kewajiban melakukan ribath di seluruh perbatasan wilayah negara. Mereka adalah pasukan yang sewaktu-waktu siap tempur, dan syahid di jalan Allah.

Mereka bukan pasukan biasa, tetapi juga para ulama’ yang luar biasa. Julukan mereka, farsan an-nahar wa ruhban al-lail [kesatria di siang hari, dan bak rahib di malam hari].

Selain itu, negara Khilafah juga bisa mengikat wilayah-wilayah yang belum tunduk kepadanya dengan perjanjian damai. Ini pernah dilakukan oleh Nabi, saat Perang Tabuk. 

Setelah pasukan Romawi meninggalkan Tabuk, Nabi dan pasukannya yang berjumlah 30,ooo personil itu tetap berada di Tabuk hingga 10 hari. Dalam rentang waktu itu, baginda saw. mengikat perjanjian dengan Yuhana bin Ru’bah, dari suku Ailah. Ini strategi yang dilakukan oleh Nabi. 

Strategi seperti ini bisa diduplikasi oleh negara Khilafah. Tetapi, teror negara asing kadang dilakukan dengan menggunakan kelompok nasionalis dan sekular. Mereka terus-menerus menyebarkan paham Nasionalisme, sebagaimana yang dilakukan negara Eropa, saat hendak memisahkan wilayah Balkan dari Khilafah ‘Utsmaniyah. 

Terhadap mereka, berlaku hukum Ahli ar-Raib. Bahkan, jika mereka adalah Ahli Dzimmah, maka mereka bisa kehilangan dzimmah, dan diusir dari wilayah negara Khilafah.

Sebagaimana Ahli ar-Raib di atas, terhadap individu atau kelompok seperti ini, karena terbukti menjadi kepanjangan tangan kepentingan negara Kafir Harbi, aparat keamanan boleh memata-matai, termasuk melakukan penyadapan, sebelum dan setelah mereka ditumpas. 

Terhadap mereka, individunya bisa dikenai ta’zir hingga hukuman mati. Sedangkan organisasinya akan dibubarkan untuk selamanya. 

Pada saat yang sama, karena teror ini bertujuan politik untuk melepaskan wilayah dari negara, maka negara Khilafah, dengan dukungan partai politik, harus melakukan pendekatan politik, termasuk membongkar rancangan jahat mereka. 

Sedangkan terhadap negara asing, Khilafah bisa mengumumkan perang untuk menghancurkan ketamakannya.[MO/sr]



Posting Komentar