Oleh : Chusnatul Jannah

Mediaoposisi.com- Dua dekade reformasi sudah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Sejak reformasi meletus pada Mei 1998, disitulah kebangkitan rakyat Indonesia nyaring terdengar. 

Bahkan mereka menuntut 6 tuntutan kala itu. Diantaranya, [1] Adili Soeharto dan kroni-kroningnya; [2] Amandemen UUD 1945; [3] Hapuskan Dwi Fungsi ABRI; [4] Hapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; [5] Otonomi Daerah seluas-luasnya; [6] Tegakkan Supremasi Hukum. Hampir sebagian besar tuntutan itu telah terlaksana, namun sudahkah sesuai degan reformasi yang diharapkan?

Nampaknya tuntutan menghapus praktik korupsi dan menegakkan supremasi hukum masih jauh dari harapan. Banyak catatan hitam mengenai kasus korupsi dan hukum yang berjalan selama 20 tahun reformasi. 

Tertangkapnya sebagian kepala daerah akibat korupsi memunculkan pertanyaan besar. Korupsi bak jamur di musim hujan, bertambah dan terus bertambah. Semakin banyak kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK. 

Tegaknya supremasi hukum juga masih menjadi persoalan utama. Diantara produk hukum yang berpotensi melanggar HAM dalam beberapa tahun terakhir adalah Perppu Ormas yang kemudian disahkan menjadi UU Ormas, UU MD3, dan RKUHP yang isinya tidak berdasarkan HAM dan keadilan. 

Selain itu, pasal penodaan agama masih dipertahankan dan menyasar siapapun. Kriminalisasi dan pembungkaman sikap kritis rakyat terhadap penguasa juga masih sering terjadi. Isu SARA dan ujaran kebencian pun masih mewarnai persoalan sosial yang berkaitan dengan keadilan hukum. 

Seringkali hukum tidak berpihak kepada keadilan itu sendiri. Nyatanya  penegakan hukum saat ini nampaknya masih dijadikan alat ‘pukul’ bagi siapa saja yang kritis dan bertentangan dengan kebijakan penguasa. Inilah catatan kelam berjalannya reformasi di Indonesia. 

Setelah 20 tahun reformasi, masih banyak tumpukan persoalan yang melilit negeri ini. kesenjangan ekonomi semakin menganga. Utang negara tembus Rp 4.180, 61 triliun. Rupiah pun anjlok hingga tembus Rp 14.200. 

Hampir mendekati angka krisis moneter yang melanda tahun 1998 lalu. Saat itu nilai tukar dolar tehadap rupiah mencapai Rp 16.000. tentu kita tak menginginkan Indonesia kembali terpuruk di masa krisis 1998 lalu. Cukuplah masa lalu menjadi pelajaran berharga.

Pelajaran dari Reformasi

20 tahun Indonesia mengalami reformasi. Beragam latar belakang pun telah memimpin negeri ini. Namun, kondisi bangsa ini masih saja tak mengalami perkembangan. Kalaulah tak mau disebut stagnan, perkembangannya tidaklah signifikan. 

Sistem demokrasi yang dianggap terbaik nyatanya juga belum mampu memperbaiki negeri ini. Terlebih di masa pemeritahan Jokowi, Indonesia semakin jauh dari nilai kesejahteraan ekonomi. Impor pangan masih menjadi solusi andalan tatkala stok nasional mulai berkurang. Belum lagi perilaku pejabat korup yang semakin tak terkendali. 

Persoalan lain yang tak kalah penting untuk disoroti adalah keadilan hukum. Indonesia yang katanya negara hukum justru melemah ketika sang hukum berhadapan dengan power penguasa. Hukum dijadikan alat politik bagi penguasa saat ini. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Begitu tajam bila pelaku dari  pihak kontra penguasa, menjadi tumpul bila pelakunya dari pihak pro penguasa. 

Ada yang salah dengan reformasi kita. Kesenjangan sosial yang semakin tajam bukankah sebagai akibat sistem ekonomi kapitalis-liberal yang diterapkan? Perilaku korupsi pejabat juga tidak lepas dari sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal. 

Tingginya kriminalitas dan hukum yang lemah bukankah juga menjadi bukti ada yang salah dari hukum yang diterapkan? Dan segudang masalah lainnya tidak dipungkiri sebagai konsekuensi negeri ini menganut paham sekulerisme yaitu memberikan kebebasan bagi manusia untuk membuat aturan dan memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Akankah harapan reformasi terwujud bila sistem masih sama? Sudah kita saksikan bersama sekian kali pemilu digelar, pergantian pemimpin terjadi, namun perubahan menuju kehidupan yang lebih baik tak kunjung hadir melingkupi negeri ini. Indonesia butuh revolusi, tak sekedar reformasi.[MO/sr]  




Posting Komentar