Oleh : Ainul Mizan, S.Pd

Mediaoposisi.com-  BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sebagai kelanjutan dari UKP – PIP (Unit Kerja Presiden – Penguatan Ideologi Pancasila) sudah hampir setahun dibentuk. BPIP termasuk lembaga kenegaraan non struktural yang dibentuk oleh presiden.

Namun di tengah perjalanannya, numerasi penggajian yang ditetapkan oleh presiden lewat Perpres No 42 Tahun 2018 bagi dewan pengarah dan pelaksana BPIP dinilai oleh banyak kalangan terlalu fantastis.

Bahkan saking fantastisnya, besaran nilainya melebihi gaji seorang presiden. Berikut ini besaran gaji bagi pejabat dan pegawai BPIP menurut Perpres nomor 42 Tahun 2018 adalah: 

Ketua Dewan Pengarah BPIP menerima gaji sebesar Rp 112 juta per bulan. Sementara para anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji sebesar Rp 100 juta per bulan. Kepala BPIP digaji Rp 76,5 juta. Wakil Kepala BPIP digaji Rp 63,7 juta. Deputi BPIP digaji Rp 51 juta, dan Staf Khusus BPIP digaji sebesar Rp 36,5 juta tuap bulannya. 

Wajar bila terjadi polemik akan besaran gaji bagi pejabat dan pegawai BPIP ini. Sedangkan di lain pihak BPIP ini belum menunjukkan kinerja yang nyata dan pemberian sumbangsih positif bagi bangsa dan negeri ini.

Terkait dengan keberadaan BPIP tersebut, paling tidak terdapat 3 poin mendasar berikut ini. Pertama, terkait nominal gaji dewan pengarah dan pejabat BPIP. Tentunya sebagai lembaga yang baru dibentuk, numerasi gaji yang sedemikian besar akan menimbulkan kesenjangan di antara lembaga negara yang ada.

Sementara itu, menurut penulis, keberadaan BPIP ini berkaitan erat dengan lembaga – lembaga negara yang lain. Khususnya dalam implementasi nilai – nilai pancasila.

Bahkan Didik J Rachbini melihat bahwa pembentukan BPIP ini merupakan bagian dari empire buliders. Banyak lembaga adhoc yang sudah dihapuskan, akan tetapi dibentuk BPIP. Didik mensinyalir bahwa keberadaan BPIP itu tuna efisiensi dan tidak produktif.

Besarnya gaji yang sedemikian lebih mencerminkan sebagai upaya untuk mengambil hati para tokoh di BPIP olh pemerintah. Sedangkan keberadaan mereka di BPIP belum mencerminkan kinerja dan kerja yang sewajarnya sebagai seorang professional (detik.com, Rabu 30/05/2018).

Istilah empire builders merupakan penggelembungan birokrasi dalam sebuah lembaga/pemerintahan yang tidak produktif, justru hanya membebani keuangan negara. Hal demikian bisa menjadi salah satu sebab kebangkrutan negara.

Di tambah pula, numerasi gaji BPIP yang sedemikian besar akan menambah luka bagi rakyat. Di tengah kondisi ekonomi bangsa yang belum membaik, beban pengeluaran yang bisa lebih besar daripada pemasukan, kenaikan harga – harga kebutuhan pokok imbas dari naiknya harga BBM dan kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik), tentunya tidak salah dikatakan bahwa BPIP sebagai pejuang pancasila, hanya saja tidak pancasilais.

Kedua, akan terjadi pengalihan beban dan tanggungjawab. Besaran gaji BPIP yang bahkan melebihi gaji seorang presiden, tentunya akan menimbulkan tanda tanya besar akan seberapa besarnya tanggung jawab BPIP terhadap bangsa dan negeri ini. Sedangkan seorang kepala negara memiliki tanggung jawab besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan perbaikan kondisi rakyatnya.

Akhirnya, belum – belum sudah ada pengalihan beban dan tanggung jawab dalam hal gaji BPIP ini. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa penggajian BPIP itu kewenangannya ada di KemenpanRB dan Kemenkeu (dari twiter @wartapolitik). Padahal ketetapan gaji BPIP tersebut melalui Perpres yang pastinya sepengetahuan dan ditanda tangani oleh presiden.

Ketiga, berkaitan dengan kerja dan kinerja BPIP. Dalam perpres nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan akan tugas dari BPIP yang sangat normatif. Lantas efektifkah itu sehingga linear dengan nominal gaji sedemikian besar? Apa indikator – indikatornya untuk menilai keberhasilan tidaknya BPIP dalam tugasnya?

Lalu bagaimana riil dari tugas mereka dalam BPIP? Janganlah keberadaan perpres tentang tugas BPIP ini hanya menjadi alasan kamuflase di balik numerisasi fantastis gaji yang diterima tanpa ada hal nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat.

Sudah hampir setahun BPIP ini dibentuk. Akan tetapi kebijakan pemerintahan semakin terlihat tidak pro kepada rakyatnya sendiri. Naiknya harga BBM, kenaikan tariff dasar listrik, adanya kebijakan untuk mengimpor beras saat petani lokal panen, kebijakan impor garam tahunan,

kebijakan perpres TKA nomor 28 tahun 2018 yang menyebabkan Indonesia kebanjiran TKA di tengah kondisi pengangguran yang masih mendera bangsa, dan yang lainnya, termasuk eksploitasi SDA oleh swasta dan asing. Lantas, apa saja yang dilakukan oleh BPIP?

Pasalnya BPIP ini dibentuk untuk membantu presiden dan memberikan arahan akan implementasi ideology pancasila. Apakah kami sebagai rakyat biasa boleh mengambil kesimpulan sendiri bahwa BPIP itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik memberikan arahan dan masukan untuk presdien. Adapun kebijakan – kebijakan pemerintahan yang sudah disinggung tersebut apakah merupakan kebijakan yang sesuai dengan pancasila.

Tentunya bila dipikirkan dengan jernih kita akan dengan mudah menemukan bahwa negeri ini masih terjajah. Kebijakan pemerintahan lebih berorientasi pada keuntungan dan berpihak pada para kapitalis bukan pelayanan yang berpihak kepada rakyatnya.

Yang masih samar dalam membahas kerja dan kinerja BPIP adalah kaitannya dengan ukuran dan indikator akan penyimpangan dari pelaksanaan ideology pancasila itu.

Bukankah ketika kita mengulas akan sistem pemerintahan Indonesia, harus diakui bahwa sistem Republik yang diadopsi bukanlah dari pancasila akan tetapi dari sistem politik demokrasi. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri ini menganut konsep Trias Politikanya Montesquie. Hal – hal demikian, apakah bisa dikategorikan sebagai pengamalan dari pengarahan pancasila dari BPIP?

Bukankah konsep trias politika dan bentuk pemerintahan Republik itu lahir dari Sistem Demokrasi. Sedangkan Sistem Demokrasi sendiri lahir dari sejarah eropa dengan tragedi Bastile nya. Artinya Sistem Demokrasi itu adalah aspek pemerintahan dari Ideologi Kapitalisme. Ideologi Kapitalisme termasuk Sosialisme Komunis adalah ideology transnasional.

Justru selama ini Indonesia pernah menerapkan keduanya semenjak kemerdekaan. Hasilnya bagaimana? Silahkan diambil kesimpulan sendiri. Yang masih belum pernah dicoba adalah menerapkan ideology transnasional yang justru menjadi keyakinan mayoritas rakyat Indonesia. Dalam hal ini adalah Islam.

Bersikaplah yang fair. Berilah kesempatan kepada semua ideology transnasional tersebut untuk bisa diimplementasikan. Setelah itu, silahkan dinilai manakah dari ketiga ideology transnasional itu yang memberi harapan kehidupan yang lebih baik. Tentunya layak untuk tetap dipertahankan.

Walhasil, keberadaan BPIP justru jangan menjadi blunder bagi progres bangsa Indonesia berproses semakin dewasa dan obyektif dalam perbaikan dan kemajuan. Kalau tidak demikian, tidak salah kiranya kalau keberadaan BPIP ini disinyalir hanya sebagai tameng guna bagi – bagi kue bagi kepentingan politik tertentu. Apalagi pembentukan BPIP ini mendekati tahun politik.[MO/sr]







Posting Komentar