Oleh : Sarah Madani 
(Mahasiswi STEI HAMFARA)
Mediaoposisi.com- Bangsa ini tiba-tiba mengalami rabun akan logika. Semata - mata pandangan hanya ditujukan pada apa yang nampak pada penglihatan, tak berusaha menelik dari arah pandang yang berbeda, walau barang sesenti.
Wajar yang sebenarnya tak dapat diwajarkan, apabila muncul sekelompok orang yang berpendapat miring terhadap orang-orang yang tidak mendukung rezim yang kini berkuasa. Sebab ia mengganggap orang-orang yang mencap buruk terhadap rezim seolah tak sadar diri.
Perkara mudik lebaran menjadi salah satu nya , "hey, jangan lewat jalan tol ya, itukan hasil kerjanya pak Jokowi ,anda bukan pendukung nya kan"  dan sejenisnya .
Pemikiran dangkal ini harus secepatnya dibasmi pada diri umat. Sebab, bukankah pembangunan jalan tol atau infrastruktur lainnya pun berasal dari uang rakyat? Pajak yang diambil secara paksa yang tersebar di setiap lini, sekalipun itu tisu toilet yang kita beli?
Atau saat hari raya semakin mendekat dan golongan nyinyir pendukung rezim mewanti kepada si 'kontra' untuk tidak mengambil THR dengan alasan  merupakan uang  pemberian Jokowi,  so what? Lantas letak berdosa nya dimana? Bukankah uang THR atau apapun yang diberikan pemerintah bukanlah uang pribadi presiden ?
Presiden siapapun dia, siapapun orangnya tetap dikatakan abdi rakyat, wakil rakyat yang dipilih secara demokratis untuk mengurus negri ini. Karena presiden adalah petugas rakyat, maka sudah menjadi suatu keharusan apabila ia mengelola kekayaan dan keuangan negara untuk membuat rakyat Indonesia makmur dan sejahtera.
Kalau misalnya masih banyak rakyat yang hidup melarat luntang lantung , bahkan untuk membeli beras makan sehari-hari cuma mampu beli beras sachet - an , merupakan tanda bahwa ada yang salah dalam kepemimpinannya.
Kalau hanya bisa bagi ini bagi itu , keluar THR sumbang subsidi dimana letak luar biasanya? Luar biasa itu ketika mampu membuat pendapatan perkapita rakyat Indonesia menjadi 20.000 US Dollar yang pada  awalnya pendapatan perkapita kita per Oktober 2017 hanya sebesar US$13.120 (bps.go.id).
Atau, seperti Umar bin Abdul Aziz yang dalam pemerintahan singkat  29 bulannya mampu mensejahterakan rakyat hingga tak ada yang mau menerima zakat, bukan karena kerja ongkang-ongkang kaki lalu Rp.100juta mengalir begitu saja masuk rekening.
Hebat itu layaknya Umar Bin Khattab yang tegas menegakkan keadilan hukum, sekalipun jika anaknya sendiri yang melanggarnya, bukan pemerintahan yang pilih kasih berdasarkan spesialisasi tingkat kepentingan.
Pemerintahan yang baik itu yang mampu memberikan solusi terbaik untuk dapat melunasi hutang negara yang kini berada dititik Rp4.180 triliun per 30 April 2018 (liputan 6.com), bukan justru meminta rakyat untuk berternak 2 juta kalajengking demi mendapatkan 1 liter racun dengan kematian sebagai konsekwensinya. "Pak de, mau mensejahterakan rakyat atau membunuh rakyat ?"
Benarlah sabda Rasulullah Saw yang berkata :
"Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya." (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah)"
Pertanyaannya, harus menunggu seberapa hancur lagi untuk bertahan dalam sistem penuh rayuan nan mematikan ini?
Yuk, berbuat pergerakan perubahan bersama kami.[MO/sr]


Posting Komentar