Oleh: Alif Shaleha

Mediaoposisi.com-  Pada Jumat, 25 Mei 2018 lalu Rancangan Undang-undang (RUU) Terorisme No 15 tahun 2003 telah disahkan DPR RI. Sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hal ini akan menggantikan rencana pemerintah untuk menerbitkan Perpu jika DPR tidak segera mengesahkan RUU Terorisme ini.

 Ancaman Presiden Jokowi kepada DPR ternyata cukup ampuh.  Hal ini terbukti dengan disahkannnya revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun ada yang janggal dari pengesahan UU terorisme tersebut. Dari 560 anggota DPR sidang paripurna hanya dihadiri oleh 99 anggota. Sebanyak 461 anggota absen. (detiknews.com)

Undang-undang Teroris Untuk Kepentingan Siapa?

Jika kia amati, absennya anggota dewan dalam sidang adalah hal yang biasa. Namun jika yang mangkir lebih banyak daripada yang hadir, ini yang jadi tanda tanya. Apalagi sidang ini membahas tentang terorisme yang dianggap pemerintah sebagai sesuatu yang genting dan memaksa (clear and present danger).

Bahkan fraksi PDIP yang merupakan fraksi pemerintah adalah fraksi yang paling minim kehadirannya. Yaitu hanya dihadiri kurang dari 16% anggota, sekira 92 orang absen. Peristiwa itu seperti kilas balik rapat paripurna sebelumnya pada 10 April 2018 yang salah satu agendanya juga membahas tentang RUU Terorisme.

Dari 560 anggota Dewan hanya dihadiri oleh 194 anggota saja.
Untuk siapa sebenarnya rapat Undang-undang Terorisme ini jika para anggota dewan saja banyak yang mangkir? Artinya sidang itu tidak terlalu penting bagi anggota dewan. Lalu siapa yang berkepentingan atas hal ini?

Jika melihat rangkaian peristiwa yang terjadi di negeri ini, bom bunuh diri. Penganiayaan Ulama. Kriminalisasi ajaran Islam. Pencabutan BHP salah satu Ormas Islam. Dan serentetan peristiwa lain yang dikaitkan dengan isu terorisme, yang menimbulkan kegaduhan publik. Jelas berbanding terbalik antara reaksi para dewan dengan pemerintah.

Pemerintah sangat antusias dalam menangani isu ini. Hingga menciptakan ketakutan masyarakat akan ajaran Islam melalui statmen-statmentnya. Memancing kebencian masyarakat terhadap ide-ide Islam. Serta memecah belah umat dengan isu terorisme ini.

Menggiring umat untuk percaya dengan adegan yang dipertontonkan di publik meski penuh dengan kejanggalan. Reaksi pemerintah yang sangat berlebihan membuat masyarakat berpikir bahwa saat ini negara benar-benar dalam kondisi genting.

Rezim Panik, Rakyat Tercekik

Dari berbagai peristiwa yang terjadi susul-menyusul beberapa tahun terakhir ini, tidak lebih dari kondisi dimana rezim mulai takut akan kekritisan masyarakat.  Bisa jadi mereka takut akan kebangkitan umat. Selama ini umat tidak pernah protes terkait kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap rakyat. Kalaupun ada yang protes itu hanya dilakukan oleh sejumlah aktivis ormas Islam yang masih bisa ditutupi publikasinya.

Dan diganti dengan isu-isu yang baru. Sehingga tuntutan yang dibawa oleh sejumlah ormas Islam tadi bisa tenggelam dan tidak sampai ke telinga rakyat.

Namun sekarang umat mulai cerdas. Umat sudah mulai pandai membaca situasi. Umat sudah mulai bangkit. Umat sudah sadar bahwa kesulitan hidup yang dihadapi saat ini akibat penerapan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Mulai dari kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.  Hingga kebijakan impor yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun.

Kesadaran umat yang mulai muncul ini tidak pernah lepas dari usaha para aktivis ormas yang senantiasa memberikan edukasi dan penyadaran terhadap rakyat. Yang berakibat pada dikebirinya ormas-ormas. Umat yang sadar ini berusaha untuk meluapkan emosinya dengan berbagai cara. Diantaranya dengan “nyetatus” di sosmed. Maka dibuatlah undang-undang tentang ujaran kebencian dan UU ITE.

Dengan begitu rezim bisa mengontrol gejolak rakyat. meski rakyat tahu bahwa standar yang digunakan oleh pemerintah tetaplah standar ganda yang berpotensi kepada multitafsir.  Tidak ada yang benar-benar sesusai undang-undang. Karena faktanya undang-undangpun ditafsirkan sekehendak hati.

Benarlah kata Rasulullah saw, bahwasanya akan datang suatu masa dimana umat Islam jumlahnya sangat banyak. Namun seperti  buih di lautan. Tidak punya kekuatan sama sekali. Hal ini terbukti dengan adanya diskriminasi yang dilakukan rezim terhadap umat Islam. Padahal umat Islam termasuk mayoritas di negeri ini.

Ideologi kapitalis, selamanya tidak akan memihak kepada rakyat kecil. Dia hanya akan membuat para cukong semakin eksis. Sementara rakyat akan semakin krisis. Maka, tidak ada jalan lain untuk bisa keluara dari kondisi ini kecuali dengan menerapkan Islam sebagai ideologi.

Yang akan menegakkan Syariat dan hukum-hukumnya dalam sebuah institusi bernama Daulah Khilafah Islamiyah. Suatu sistem pemerintahan yang berasal dari Alquran dan Sunnah. Bukan hokum abal-abal buatan manusia yang mencekik dan menyengsarakan.[MO/sr]




Posting Komentar