Oleh : Sarah Madani  
(Mahasiswi STEI Hamfara)

Mediaoposisi.com-  Beberapa hari yang lalu beredar video dari seorang remaja berinisial RJ (16) yang berisikan penghinaan dan ancaman kepada Presiden Joko Widodo. Dalam video berdurasi 19 detik yang mendadak viral itu menunjukan seorang pemuda berkacamata yang bertelanjang dada dengan membawa foto Jokowi berkata kasar dengan sertamerta menantang orang nomor satu di Indonesia ini untuk menemuinya. (Liputan6.com)

Tak ayal karena aksinya tersebut remaja kekar itu pun diusut polisi pada Rabu, 23 Mei 2018 sore. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata pelaku tidaklah dibebankan hukum pidana atas perbuatannya yang melanggar UUD pasal 27 ayat 4 juncto dan pasal 45 no 19 tahun 2006 dengan alasan pelaku hanya bercanda dan berada dibawah umur (merdeka.com).

Kejadian tersebut tentulah menimbulkan tanya besar pada rakyat, sebab apabila alasan dibaliknya karena hanya untuk bermain-main dengan mengetes kesigapan pihak berwajib dan hal itu dimaafkan, maka seberapa banyak anak usia 16 tahun yang akan melakukan hal serupa? Hal ini tentulah akan menimbulkan permasalahan baru apabila kasus ini tak kunjung di tuntaskan

Jika dibandingkan dengan kasus MFB (18) di Medan pada Agustus 2017 silam dengan kasus serupa yakni tulisan ujaran kebencian yang diunggah di akun FB nya ia di pidana 2 tahun penjara, atau pada kasus pelajar santri di Pasuruan Jawa timur yang mengunggah meme-meme bernada menghina pun tak luput dari jeratan hukum. Namun mengapa pada kasus ini berbeda?

RJ yang secara gamblang mengatakan akan menembak Jokowi dalam video nya ternyata merupakan anak dari seorang konglomerat etnis china yang kaya raya. Menurut beberapa pihak pada kasus ini pemerintah telah melakukan segregasi, yakni pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa dan hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang diterapkan dalam struktur sosial.

Menggelitik memang, pemerintah yang seharusnya berlaku adil justru tak menampakkan hal itu, pasalnya Asma Dewi yang menggunakan ujaran “koplak” dan “edun” terhadap rezim jokowi pun tak surut dari jerat hukum. Lalu mengapa pada kasus RJ ini ia dibiarkan melenggang bebas.?

Lagi-lagi, rakyat kembali mendapatkan bukti kongkrit bagaimana rezim negri ini dan keberpihakannya terhadap etnis china , cukong dan antek-anteknya. Keberkuasaanya menjadikan mereka berada diatas rakyatnya sendiri.

Padahal,dalam pernyataannya dalam sebuah video , Jokowi pernah mengatakan bahwa pencemaran nama baik itu berpotensi di pidanakan. Apakah beliau lupa pernah mengatakan hal itu?

Sehingga, benarlah persepsi masyarakat mengenai hukum pengadilan yang belaku pada negri yang menjunjung demokrasi ini bak mata pisau yang tajam kebawah namun tumpul keatas.

Keras terhadap rakyat tak berkedudukan namun begitu gemulai terhadap segelintir orang yang luhur sebab harta. Hal ini jelaslah sudah bahwa rezim yang takut dengan opini dan kebebasan berpendapat, lalu memenjarakan pihak yang berbeda pastilah rezim yang rapuh.[MO/sr]







Posting Komentar