Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Inkonsistensi rezim Jokowi kembali muncul, kali ini berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Hal ini didasari oleh ucapan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar bahwa Jokowi akan merevisi Peraturan Presiden ( Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Efek dari revisi, Pertamina yang sebelumnya tidak wajib mensuplai Premium ke seluruh Indonesia bakal mendapat tugas baru untuk memasok Premium ke seluruh wilayah Indonesia.

"Terkait revisi Perpres 191 ini di mana nantinya untuk Premium juga akan dilakukan penugasan (Pertamina) di wilayah Jamali (Jawa, Madura, Bali) setelah perpres tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden," sebut Archandra kepada awak media di Ruang Damar, Kementerian ESDM Jakarta, Senin (9/4).

Saat ini, aturan yang tertuang dalam Perpres 191 hanya menugaskan Pertamina untuk memasok Premium ke luar wilayah Jamali.

Bau Busuk Politik 2019
Fajar baru nampaknya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, namun tidaklah demikian. Pasalnya, kebijakan ini memiliki aroma busuk maneuver pilpres 2019 yang dilakukan oleh incumbent.

Dikutip dari tirto.id, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas (Tim Anti Mafia Migas), Fahmy Radhi menilai inkonsistensi dari kebijakan Premium yang diambil pemerintah berkaitan dengan kepentingan politik Presiden Jokowi.

“Saya kira memang tidak bisa disangkal, tidak naiknya harga sampai 2019 itu, orang awam pun pasti mengaitkan ini dengan tahun politik. Pasti mengaitkan dengan tingkat elektabilitas dari Jokowi,” tegas Fahmy

Fahmi juga mengungkit sejarah perpolitikan Indonesia yang kerap berkaitan dengan harga BBM.

“Dan zaman Pak Soeharto itu, beliau jatuh kan setelah kenaikan harga BBM. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya kira benar sekali tidak bisa dipisahkan inkonsistensi [pemerintah] dengan tahun politik. Untuk meningkatkan tingkat elektabilitas itu pasti,” kata Fahmy.

“Kalau kemudian ada yang mengaitkan itu dengan tahun politik untuk menaikkan tingkat elektabilitas, itu enggak bisa disangkal.”imbuhnya.

Masyarakat harus cerdas dalam menyikapi kebijakan rezin Jokowi. Pasalnya, dosa dosa rezim Jokowi tak bisa ditutupi oleh penurunan harga BBM. Kriminalisasi ulama hingga kriminalisasi ajaran Islam merupakan dosa yang tidak setimpal dengan dibukanya keran Premium.[MO]

Posting Komentar