Oleh : Diajeng Kusumaningrum 
(fasilitator Kajian Muslimah Salihah Pondok Ungu Permai) 

Mediaoposisi.com-  Baru-baru ini publik dikejutkan berita pergaulan tak senonoh anak SD yang menghamili pacarnya seorang anak SMP di Tulungagung, Jawa Timur (kompas.com, 24/05/2018). Putri kini hamil 6 bulan hasil hubungannya dengan Putra. Putra dan Putri bertemu di Pantai Gemah Tulungagung pada Februari 2017 silam.

Dimulai dengan saling bertukar nomor telepon hingga berlanjut ke hubungan layaknya orang dewasa. Rumah kosong milik bocah SD itu jadi lokasi pertama hubungan intim pada November 2017. Sesudah itu, keduanya berkali - kali mengulangi perbuatan itu, hingga Putri diketahui hamil pada 18 Mei 2018 (liputan 6.com, 26/05/2018).

Berita ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan publik, mulai dari terkejut, prihatin, sedih, bahkan sebagian merespon dengan biasa saja, karena kisah pergaulan anak-anak yang kelewat batas seperti ini bukan kali pertama terjadi di negeri ini.

Jika kita menelusuri kasus pergaulan bebas di kalangan anak di Dunia Maya, kita akan menemui puluhan kasus dalam setahun, itupun kasus kasus yang tercatat dan dilaporkan, masih banyak lagi kasus yang kita temukan tidak diangkat di media massa, karena pihak keluarga ingin menutupi aibnya dan menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri.

Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah ini terkesan tidak menjawab persoalan. Jika kedua anak tersebut dinikahkan maka mereka harus mengurus surat pengantar dari Pengadilan Agama, karena usianya yang masih di bawah umur minimal yang telah diatur oleh Undang-undang.

Jika mereka tetap menikah, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan jenjang pendidikan mereka karena masalah administrasi. Secara hukum pun, sang pelaku tidak ditindak hukuman apapun, karena masih di bawah umur. Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulungagung, Ipda Retno Pujiarsi, “Kedua anak – anak itu adalah korban, kita tak bisa menyalahkan mereka,” ucap Retno (liputan6.com, 26/05/2018).

Sedangkan menurut Winny Isnaeni, ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, pernikahan di bawah umur bisa menimbulkan masalah baru, karena mereka berdua belum mengerti arti pernikahan. Winny melanjutkan, kasus yang dialami oleh siswa SD dan siswi SMP tersebut bukan melanggar undang-undang, akan tetapi merupakan pelanggaran hak atas anak-anak (kompas.com, 23/05/2018).

Menyaksikan pergaulan anak-anak yang semakin rusak dewasa ini, hati kecil kita menjerit dan bertanya-tanya, "Mengapa ini semua bisa terjadi?". Jawabnya ada pada sistem yang rusak yang diterapkan di negara kita, tak sesuai fitrah dan tak solutif terhadap berbagai permasalahan.

Manusia memang dikaruniai Alloh dengan berbagai naluri, satu di antaranya adalah naluri ketertarikan terhadap lawan jenis/naluri seksual (gharizatun nau'). Naluri ini jika dikelola sesuai aturan Alloh, maka akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia, dan melestarikan keturunan manusia.

Masalahnya, apabila gharizatun nau' ini dibombardir terus rangsangannya lewat berbagai media, baik tv, buku, internet, video, belum lagi pakaian yang mengumbar aurat nampak bertebaran di depan mata, kebebasan pergaulan antara lelaki dan perempuan, maka bukan hanya orang dewasa yang terstimulasi, anak-anak pun tergerak untuk memenuhi naluri gharizatun nau' ini berdasarkan contoh yang telah diinderanya, termasuk berhubungan layaknya suami-istri.

Solusi terbaik bagi masalah pengelolaan gharizatun nau' ini sebenarnya terdapat pada ajaran Islam. Islam menuntut orang tua untuk mengajarkan anak-anak tentang batasan aurat dan pergaulan dalam kehidupan khusus (keluarga) dan kehidupan umum (masyarakat).

Sehingga ketika mereka memasuki usia baligh maka mereka sudah paham batasan aurat dan pergaulan pria-wanita, disertai kesadaran penuh akan konsep pahala dan siksa jika mengikuti atau melanggar aturan Alloh. Dalam kasus putra dan Putri tersebut, mereka berdua terkategori sudah baligh dan terbebani taklif hukum syariat (terikat hukum syariat), sehingga jika melanggar maka terkena sanksi dari negara.

Jika kondisi mereka kini terkesan belum mengerti tentang tanggung jawab perbuatan, maka sesungguhnya orang tua dan sekolah telah abai dalam mendidik untuk mendewasakan mereka dalam memasuki usia balighnya.

Negara wajib untuk melarang media dan masyarakat mengumbar aurat,  perbuatan khalwat (berduaan) serta ikhtilat (campur baur dengan lawan jenis) baik untuk tujuan komersial atau pilihan pribadi (suka sama suka).

Negara juga wajib menindak tegas media yang memicu syahwat, perbuatan asusila, pornografi, pornoaksi, para pelaku pergaulan bebas, sehingga menimbulkan efek jera, sesuai dengan sifat dari hukum Islam, yaitu jawwaabir (menebus dosa) dan jawaazir (mencegah perbuatan yang sama).

Semoga masyarakat dan negara kita tersadar untuk memutus mata rantai pergaulan bebas ini dengan kembali kepada fitrah, yaitu mentaati dan menerapkan aturan Alloh dalam kehidupan.[MO/sr]



Posting Komentar