Oleh: Eriga Agustiningsasi, S.KM

Mediaoposisi.com- Semarak perayaan Hari Pendidikan Nasional masih terasa di tengah tengah masyarakat. Perayaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Upacara bendera mulai dari kalangan Sekolah Dasar, Menengah Pertama, 

Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei menjadi momentum penting bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan. 

Beliau dalam pidatonya di upacara Hardiknas, Bandung, Rabu (2/5/2018) berharap pendidikan di Indonesia dapat memajukan peradaban nasional melalui pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumberdaya manusia akan ditunjang dengan sistem pendidikan yang ada hingga membuat SDM yang berkualitas. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan pinjaman pendidikan (student loan) untuk menunjang hal tersebut. 

Presiden Joko Widodo meminta perbankan agar memberikan pembiayaan kepada para warga yang meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Setiap bank yang menyediakan fasilitas kredit pendidikan ini memiliki syarat dan regulasinya masing-masing. 

Misalnya saja, disalah satu Bank memberikan kredit kepada mahasiswa dengan plafon Rp 200 juta, dari jenjang S1 hingga S3 dengan bunga flat 6,5 persen selama 5 tahun. Kebijakan tersebut sebagai kewajiban pemerintah memberikan kredit pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi No 12 th 2012 khususnya pasal 76. 

Pemerintah menginginkan bunga kredit pendidikan dapat menyentuh angka 0 persen, tapi ternyata tidak mungkin karena sumber dana Bank dari bunga, untuk menjalankan aktivitas perbankan. Pembniayaan pendidikan di negeri ini tidak terlepas dari riba. Jika kurang, maka negera akan berhutang dengan negara asing dengan syarat tertentu termasuk bunga.

Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negeri Indonesia saat ini berbeda dengan Khilafah dengansistem Islam, sitem yang berasal dari Maha Pencipta dan Pengatur manusia, Dialah Allah. Negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari Negara (Baitul Mal).  

Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu : 

(1) pos fa'i dan kharaj  yang merupakan kepemilikan negara- seperti ghanimah,khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah dan dhariibah (pajak);

(2) pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas,hutan,laut dan hima (milik umum yang penggunaanya yang telah dikhususkan).  Adapun pendapatan dari pos zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat.

Biaya pendidikan dari Baitul Mal secara garis besar dibelanjakan untuk 2 kepentingan :

Pertama: untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan,dan lain-lain. 

Kedua; untuk membiayai segala macam sarana dan prasarna pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Negara tidak boleh menggunakan pinjaman negara-negara asing dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk pembiayaan pendidikan, hal tersebut tidak dibolehkan oleh hukum syara' Sebab pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu.  Riba diharamkan oleh hukum syara', baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara. 

Selain riba, pinjaman negara asing dan lembaga keuangan internasional membuat negeri kaumjuslimin tidak bebas untuk menetapkan kebijakan terkait pendidikan, bisa diktakan tidak memiliki kedaulatan. 

Hal itu disesbabkan persyaratan (yang menyertai pinjaman) sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum Muslim tergadap pada keinginan negara-negara dan lembaga-lembaga donor.  

Oleh karena itu hal ini tidak diperbolehkan secara syar'i.  Selain itu, hutang luar negeri merupakan bencana yang sangat berbahaya aas negeri-negeri Islam dan menjadi penyebab orang-orang kafir menguasai negeri-negeri kaum Muslim. 

Jadi, sepanjang adanya hutang ini umat berada dalam keterpurukan.  Dengan demikian Khalifah tidak boleh menggunakan hutang luar negerti sebagai pos pendapatan untuk menutupi anggaran belanja, termasuk dalam pembiayaan pendidikan.

InsyaAllah jika sumber daya alam dan segala kekayaan negeri kaum muslimin dikelola sendiri, maka pembiayaan kebutuhan rakyat termasuk pendidikan, dapat dipenuhi, tanpaharus bergantung dengan negara asing.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS. Al A’raf: 96).[MO/sr]




Posting Komentar