Oleh : Nursinta M.Nur
(Aktivis Mahasiwi)


Mediaoposisi.com- Kamis 7 Mei 2018, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gelar sidang gugatan Pencabutan serta pembubaran badan hukum Ormas Islam (BHP HTI) secara Sah karena di anggap sebagai Anti pancasila, HTI Atau (Hidzbut takhrir Indonesia) dalam Agenda pembacaan Putusan di anggap sebagai Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. 

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa putusan yang di keluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM  pada 10 juni  2017 lalu, kemudian di lanjutkan dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2017 tentang pembubaran perpu ormas ini yang di nilai sebagai Anti pancasila, Anti kebinekaan, dan mengancam eksistensi bangsa dengan menimbulkan konflik  di tengah Masyarakat. Demikian kata Menko Polhukum Wiranto”.

Tak terima dengan keputusan tersebut, HTI melayangkan Gugatan Ke PTUN kemarin, namun Ketua Majelis Hakim Tri Cahaya Indah Purnama Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengaku heran dengan pembubaran organisasinya. 

Menurutnya selama ini tidak ada permasalahan HTI dengan Masyarakat Maupun dengan Pemerintah, aksi-aksi yang di lakukan Oleh HTI berjalan tertib, damai, dan Non kekerasan, hanya satu yaitu dakwah SYARI’AH dan KHILAFAH di bawa oleh HTI  di nilai bertentangan dengan Pancasila membuat alasan Jokowi membubarkan Ormas Ini.

Sebagai seorang Mahasiswa kita tentu menginginkan yang terbaik untuk Indonesia Tercinta, menurut saya, HTI merupakan ormas yang bergerak pada bidang politik dan sejauh ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia melalui Aksi-aksi yang di gelarnya yaitu HTI gelar aksi tolak Hari Valentine, LGBT, menolak bangkitnya PKI ,menolak naiknya harga BBM yang menyulitkan masyarakat dan masih banyak lagi kegiatan positif yang di lakukan oleh HTI.

Mewakili mahasiswa sekaligus masyarakat Indonesia. Saran saya ada dua :

pertama, harusnya pemerintah dan jajaranya Mempelajari dan menganalisis secara mendalam mengenai seluk beluk ide dakwah Khilafah HTI tersebut. Kenapa pemerintah langsung menolak surat yang di ajukan oleh HTI  yang berisi diskusi publik secara terbuka tentang ide khilafahnya, dan langsung mencap ormas ini berbahaya dan mengancam NKRI? Bukankah Ini malah menjadi pertanyaan besar bagi saya dan mahasiswa-mahasiswa lain tentunya.

Hal ini membuat saya penasaran, dan Mempelajari tentang ide HTI (khilafah) itu seperti apa. Saya membaca beberapa buku sejarah, artikel dan jurnal lainya terdapat bahwa Negara Islam atau bahasa arabnya (Daulah Khilafah) entah itu namanya Amirul’Mu’minin, khilafah, atau apapun sebutannya tentang itu, jelas sekali bahwa Negara Islam pernah ada zaman dahulu bahkan menguasai 2 per 3 dunia. 

Kemudian tersebar luas sampai ke Nusantara yang kita kenal dengan Indonesia sekarang,  dibawa oleh Utusan para Khilafah dari Negeri Timur, mereka adalah para Walisongo.  

Sembilan Walisongo yang menyebarkan ajaran islam, kemudian masuk masa penjajahan belanda, inggris hingga jepang pun ada pada masa itu, oleh karena itu  indonesia mempunyai banyak suku, ras dan agama seperti sekarang ini. 

Banyak buku-buku yang menyebutkan Bahwa Khilafah adalah Ajaran Islam bahkan Al-Qur’an, Hadits, izma, qiyas, demikian. Menolak khilafah berarti menolak Islam.

Jika memang Khilafah  memecahbela NKRI? kenapa zaman SBY dulu tidak mengambil tindakan hukum yang pasti untuk membubarkan ormas HTI ini? Faktanya sejarah mencatat bahwa Negara Islam di Turki Utsmani dulu justru menyatukan Umat Manusia, bukan memecahbelakan, tidak ada deskriminasi antara islam dan non islam bahkan hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, serta perlindungan di jamin dalam kebijakan Negara Khilafah. 

Kekhawatiran pemerintah dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang mempunyai banyak Agama, suku, ras, dan budaya bukan hanya islam saja, takutnya ada ketimpangan sosial orang-orang Non muslim, namun pemerintah belum memahami secara sempurna Khilafah ini, jika benar Negara khilafah dahulu mendeskriminasi Non Muslim, mungkin sekarang  kita tidak bisatemukan Non Muslim berkeliaran di mana-mana. Nyatanya tidak.

Kedua, sebelum pemerintah megambil tindakan mencabut status badan hukum milik HTI, dampak yang di timbulkan pun hingga ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya tokoh agama dan para ulama mereka akan sangat marah, karena keyakinan mereka di usik, sama seperti kemarahan umat islam dalam aksi 212 karena di duga Ahok penista agama, jangan sampai asumsi seperti itu terulang lagi di Masyarakat, dikarena kanpemerintah gagal membuktikan kesalahan HTI dalam persidangan kemarin.

Harapan saya, jika sudah terjadi seperti ini Harusnya masyarakat sadar bahwa permasalahan yang terjadi di indonesia jangan hanya menyalahkan pemerintah saja, menurut saya hal ini di karenakan sistem yang di anut Indonesia saat ini yaitu demokrasi yang jelas semakin rusak. 

Banyak kejahatan manusia yang bersembunyi di balik HAM yang di lindungi oleh sistem demokrasi, misalnya LGBT yang bersembunyi di balik HAM, dan masih banyak lagi. Ingatlah bahwa demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri. Demokrasi akan segera memburuk menjadi anarki, demikian kata John Adams Mantan Presiden Amerika serikat.[MO/sr]



Posting Komentar