Oleh : Shela Rahmadhani
(Mahasiswi Universitas Gadjah Mada)

Mediaoposisi.com- Keberanian 2 pendemo menginterupsi presiden Jokowi saat pidato dalam acara harlah NU ke-92 di halaman Masjid Raya An-Nur, Pekanbaru, Rabu (9/5/2018) menjadi kejutan luar biasa.

Aksi dua mahasiswa itu dilakukan ketika Jokowi menyampaikan pidato sekitar 10 menit. Dua mahasiswa itu datang dari sisi kiri Presiden Jokowi dan bangkit sembari membentangkan kertas putih berisi tulisan. Dua pemuda itu mengenakan kaus hitam bertulisan 'Hidup di Riau Tak Semanis Janji Jokowi' (m.detik.com, 09/05/2018).

Pasalnya, kejadian ini seperti pengulangan kasus Zaadit Taqwa ketua BEM Universitas Indonesia saat menghadiri Dies Natalis UI ke - 68 UI.  Aksi ini cukup heroik dan berani karena kartu (kertas) yang diangkat ditujukan pada orang nomor 1 Indonesia yakni presiden RI.

Dan, sontak kasus ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian publik dan memberikan alarm bahwa negeri ini sedang dalam masalah serius. Penting pula kita kenal ulang siapa mahasiswa itu dan perannya, dan bisakah aspirasi mahasiswa dapat  dibungkam?

Peran Mahasiswa 

Dalam kajian pergerakan mahasiswa akan kita kenal tiga fungsi mahasiswa yakni sebagai agent of change, social control dan iron stock. . Sebagai agent of change mahasiswa harus memperjuangkan perubahan-perubahan menuju perbaikan di bidang sosial dalam kehidupan masyarakat; sebagai social control, mahasiswa hendaknya menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat; dan sebagai iron stock, mahasiswa diharapkan menjadi manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia sebagai generasi penerus bangsa (http://ppkn.umpo.ac.id).

Perubahan merupakan hal yang wajib terjadi agar menghasilkan bangsa yang besar, kuat, sejahtera dan bermartabat di mata dunia. Mahasiswa sebagai sekumpulan orang terdidik yang berasal dari berbagai disiplin ilmu akan menjadi suatu kekuatan sosial yang sangat luar biasa dalam melakukan berbagai perubahan. 

Rekam jejak perubahan dari Orde Baru menuju Reformasi tidak lepas dari kekuatan mahasiswa. Aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 19 Mei 1998 didahului Long March menuju gedung DPR/MPR berujung pada turunnya Presiden Soeharto dan terjadi reformasi total dalam tubuh pemerintahan negara. Kekuatan mahasiswa menjadi agen, motor dan katalis perubahan kala itu.

Mahasiswa disebut sebagai sosial control dimaknai bahwa mahasiswa berperan sebagai pengontrol peratuan, kebijakan dan kegiatan penguasa sekaligus menjadi advokasi hak-hak rakyat untuk disuarakan dan diperjuangkan.

Misalnya kasus kenaikan BBM 24 Maret 2018 lalu. Mahasiswa berbagai kampus melakukan aksi di wilayah yang berbeda-beda dalam rangka mengontrol kebijakan rezim. 

Aksi tolak Kenaikan BBM terjadi di Jawa Barat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa UPI (Rabu, 04/4/2018); di Bundaran Gadang Solo oleh Gema Pembebasan Solo Raya (Senin, 02/4/2018); di Bogor oleh KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).

BEM SI, BEM se-Bogor, Universitas Djuandara, dan STIE Tezkia Bogor (29/03/2018); di Sukabumi oleh KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) (Selasa, 03/4/2018);  di Jl. Sudirman, Padang Sumatera Barat oleh Aliansi BEM Sumbar (Rabu, 04/4/2018); di Makassar oleh Koalisi Aktifis Barisan Mahasiswa Makassar (Selasa 03/4/2018); di Banda Aceh oleh  AMPER (Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat) (28/03/2018); di Bundaran Gatot Subroto Kota Medan oleh Pema-USU (Senin , 26/3/2018); di Lampung, Kalimantan Barat, Banten dan daerah lainnya. 

Sungguh mahasiswa adalah kontrol sosial yang berpengaruh di publik dan berkekuatan besar yang dapat menekan kebijakan dzalim para penguasa. Peran mahasiswa itu menuntut adanya pergerakan mahasiswa yang satu kesatuan dan terjalin elok untuk memenuhi panggilan keumatan dibebankan dipundak mereka. dan pergerakan mahasiswa tidak bisa dibungkam. Ia bagai air bah yang dapat menyapu sampah-sampah ketika meluap.

Adapun, dua pendemo di acara harlah NU dan aksi kartu kuning Zaadit Taqwa pada saat Dies Natalis UI yang lalu, merupakan aktualisasi peran mahasiswa.

Insiden 2 Pendemo : Alarm Pergerakan Mahasiswa

Kejadian interupsi 2 pendemo dapat menjadi alarm keras bagi pergerakan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa dapat merambah seiring dengan tingkat kesadaran akan masalah bangsa ini. Perjuangan bukan kewajiban individu mahasiswa, melainkan kewajiban bersama. 

Insiden 2 pendemo adalah percikan awal yang akan menjalar ke nadi pergerakan mahasiswa lainnya yang peduli dengan masalah negeri hari ini. Ditambah lagi keseluruhan kampus terhubung dan terwadahi dalam BEM SI dapat bergerak secara mengglobal. Jika pergerakan besar dan mengglobal, maka besar kemungkinan penguasa lebih respon. 

Kekuatan mahasiswa diharapkan dapat menekan kedzaliman yang menimpa hak rakyat. Sejarah sudah banyak bicara tentang itu. Namun, pergerakan harus berangkat dari kekritisan mahasiswa terhadap masalah bangsa ini sehingga jelas arah dan tujuan yang dicapai.

Jika merasa tak ada masalah, maka pergerakan tidak akan terwujud. Pergerakan hanya untuk menuntaskan masalah bukan mencari masalah baru. Maka, memahami masalah negeri ini penting sehingga pergerakan mahasiswa benar dan jelas serta tidak dapat diredam dengan solusi nasi bungkus.

Kebijkan Penuh Masalah

Berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh penguasan saat ini, tidak bisa dipungkiri memang merugikan rakyat dan menyengsarakan rakyat. Mulai dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan BBM, tol laut, reklamasi teluk Jakarta, pembangunan bandara, impor bahan pangan (beras, garam, dll),  dan yang terakhir adalah pengesahan Peppres Tenaga Kerja Asing (TKA). 

Kebijakan-kebijakan tersebut tidak pro rakyat bisa dapat langsung dirasakan secara nyata, dan diperkuat analisis sejumlah tokoh. Misalnya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)  per tanggal 1 maret 2017 lalu, mengakibat seorang pria bernama Ngatim (57 tahun) nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri karena tidak sanggup membayar listrik. Sebelum bunuh diri ia menulis pesan di dinding rumahnya yang berisikan keluhan ‘tidak ,mampu bayar listrik, kalau bayar listrik cuma (bisa) setengahnya’ (www.inewsiana.com , 06/2017).

Akibat proyek Reklamasi Teluk Jakarta, sebanyak 2.000 nelayan Muara Angke yang menggantungkan diri dari melaut di dekat Pulau C, D, dan G menjerit karena pendapatannya melaut menurun drastis. Sebelum ada reklamasi para nelayan masih bisa mengantongi uang Rp300 ribu sekali melaut. 

Kini setelah ada reklamasi, dalam sekali melaut nelayan paling mentok mengantongi Rp75 ribu (https://news.okezone.com, 12/06/2018) 


Akibat pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport rumah-rumah yang dihuni oleh warga dihancurkan  secara paksa tanpa keridhoan masyarakat oleh pihak Angkasa Pura (AP) I, PT Pembangun Perumahan (PT-PP), dan PT Surya Karya Setiabudi (PT-SKS) yang dikawal oleh 400 personel dari Satpol PP, aparat kepolisian, TNI, serta beberapa orang berpakaian sipil (www.cnnindonesia.com, 29/11/2017).

Komentar para tokoh terkait dengan kebijakan Peppres TKA misalnya Komisioner Ombudsman Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Ketenagakerjaan, dan Kepegawaian, Laode Ida, mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) berpotensi diskriminatif terhadap masyarakat Indonesia (www.tempo.com, 12/02/2018).

Anggota Komisi IV DPR RI, H Firman Subagiyo SE SH menyampaikan adanya peredaran beras impor dinilai dapat merugikan petani di tengah kondisi musim panen (www.krjogya.com, 20/01/2018). 

Artinya kebijakan yang diambil penguasa bukan mempermudah hidup masyarakat, justru sebaliknya mempersulit.

Demikian kebijakan kenaikan BBM, tol laut, tol darat, kereta api cepat, dll, adalah kebijakan yang secara gamblang menindas rakyat dan perlu ditanyakan untuk siapa kebijakan itu sebenarnya. 

Masalah tersebut tentu timbul dari pijakan sistem yang diterapkan yakni sistem kapitalisme dan ekonomi liberal. Kebijakan-kebijkan yang lahir dari sistem tersebut menimbulkan problem besar di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai derajat kronis.

Disinilah daya kepedulian mahasiswa dibutuhkan dan daya fikir kritis harus dimunculkan untuk menyongsong perubahan sosial masyarakat dengan tatanan yang baik.

Pemetaan Ulang Arah Perubahan

Jika mahasiswa ingin berubah tentu harus menuju perubahan yang benar. Reformasi yang digadang-gadang dapat menjadi solusi bagi Indonesia, pada akhirnya juga memberikan masalah baru yang tidak kalah dahsyat.

Daya kritis tidak hanya sekedar untuk mengkritisi penguasa, lebih besar dari itu, mencari dan menemukan sistem politik yang benar dan mensejahterakan. Sejauh ini, belum ada yang dapat menandingi sistem politik Islam dalam mengurusi rakyatnya. Sistem politik itu adalah khilafah.

Pengakuan ini ditulis oleh Will Durant dalam buku the “The Story of Civilization” yang mengamati bagaimana kesejahteraan yang diberikan kepada rakyat dalam setiap lini kehidupan pada masa peradaban islam. 

Dalam buku tersebut dituliskan “para khalifah telah berhasil memberikan perlindungan yang ideal terhadap kehidupan dan tenaga kerja, senantiasa membuka peluang bagi setiap bakat, menciptakan kemakmuran selama tiga sampai enam abad di wilayah yang dulunya tidak begitu makmur, mendukung dan mendorong pendidikan, sastra, sains, filasafat, dan seni sehingga membuat Asia Barat selama lima abad, menjadi wilayah paling beradab (The Story of Civilization, 4/227).

Maka, gawang perubahan hakiki mahasiswa seharusnya adalah politik islam (khilafah) yang sudah terbukti memberikan solusi atas umat, menjaga hak-hak rakyat, memberikan kesejahteraan, menjadikan umat bermartabat dan melindungi dari penjajahan (ketertindasan). Semua kejelasan sudah sangat nyata, selebihnya terserah anda.[MO/sr]


Posting Komentar