Oleh : Siti Roikhanah

Mediaoposisi.com- Dalam rangka memperingati kemitraan strategis dan komprehensif ke 5 tahun Indonesia-Cina  dan menandai 15 tahun kemitraan strategis ASEAN-CINA, baru-baru ini PM Li Keqiang melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan itu merupakan kunjungan luar negeri pertamanya sejak menjadi PM Cina. 

Indonesia merupakan salah satu mitra diplomatik utama Cina. Kunjungan PM Li menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia di mata Cina. 

Menurut wakil Mentri Luar Negri Cina Kong Xuanyau (Antara, Minggu 6/5), PM Li akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Jokowi dan akan menandatangani beberapa dokumen kerjasama berbagai sektor termasuk perdagangan dan investasi. Dalam pertemuan itu Cina-RI telah sepakati dua kerjasama. Penandatanganan dua MoU tersebut terkait dengan:

Kerjasama di bidang pembangunan koridor ekonomi komprehensif regional, Kerjasama tentang review desain untuk pembangunan proyek Waduk Jenelata di Gowa, Sulawesi Selatan dan Waduk Riam Kiusa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Selain itu, ada tiga lagi sektor yang disepakati yaitu pembangunan pelabuhan, pembangunan ekonomi pesisir, pembangunan pengolahan perikanan. PM Li akan mengarahkan perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia di sektor-sektor tersebut. 

Terlepas dari MoU yang ditandatangani Indonesia-Cina dalam kunjungan PM Li tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ASEAN termasuk Indonesia menjadi kawasan yang utama dan penting bagi Cina?

Asia dan Indonesia Kawasan Penting untuk Cina

Asia termasuk di dalamnya Indonesia adalah kawasan yang menggiurkan, karena diprediksi akan memiliki pasar infrastruktur yang tumbuh 8% per tahun pada dekade mendatang dan meningkat  hampir menyentuh 60% total pertumbuhan global. 

Infrastruktur kawasan ini diestimasikan mencapai US$ 1 milyar per tahun. Mehurut ADB (Asian Development Bank) diperkirakan antara tahun 2010-2020, Asia membutuhkan investasi sebesar US$ 8 trilyun untuk keseluruhan infrastruktur nasional, seperti energi, transportasi, air, sanitasi dan telekomunikasi. 

Karena  itu setiap tahun Asia setidaknya membutuhkan US$ 800 milyar selama periode tersebut. tidak mengherankan jika Cina memiliki ambisi besar untuk menguasai kawasan ini secara ekonomi. Presiden Xi Jinping telah menginisiasi program OBOR (One Belt One Road), satu sabuk satu jalan sejak tahun 2013 yang dikenal juga dengan istilah jalur sutera baru. 

Cina sejak reformasi, menurut Prof. Wang Gung Wu dalam seminar di CSIS 16/11 1997, mengalami masa transformai dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan One Country and Two System, yakni sistem negara dengan elaborasi ideology Sosialis-Komunis dan Kapitalis. 

Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana Kapitalisme berpola mengurusi pasar namun secara politis tetap dalam kontrol negara Partai Komunis Cina (Shanghai Cooperation Organization). Pada tahun 2001 an Cina dengan Rusia mendirikan SCO beranggotakan Cina, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tadjikistan dan Uzbekistan. 

Indonesia sendiri hendak dijadikan “pagar selatan” oleh BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) dan SCO melalui Cina. Indikasi ini terlihat di tampilan Cina-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) atau konsepsi Silk Road Economic Belt (Jalur Sutra Sabuk ekonomi) dan Maritime Silk Road Point (program Kemaritiman) abad 21. 

Cina selaku pucuk SCO dan BRICS merangkai pertalian ke Thailand, Kamboja dan Laos guna memperkuat “pagar selatan”. Tujuannya tidak lain untuk mengamankan jalur darat dan maritim di Laut Cina. 

Kini Cina telah memiliki 29 dari 39 rute maritim, 60% perdagangan impor dan ekspor dan 80% impr minyak melalui Selat Malaka. Cina berharap dapat menghubungkan jalur laut dari Cina hingga Samudra Hindia melalui Selat Malaka. 

Sebagaimana kerjasama Cina dengan negara-negara lain di Asia, dengan Indonesia Cina juga membangun kerjasama dalam bidang perdagangan dan infrstruktur secara masif. Kerjasama RI-Cina menempatkan Cina berhasil menguasai proyek infrastruktur di Tanah Air. 

Berinvestasi dalam pembangunan jalur kereta super cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh Cina meliputi pembangunan 24 pelabuhan, 15 pelabuhan udara (air port), pembanguna jalan sepanjang 1000 km, pembanguan jalan kereta sepanjang 8700 km dan pembangunan listrik (power plan) berkapasistas 35 ribu mega watt. 

Artinya, Tiongkok menguasai proyek infrastruktur untuk menancapkan kepentingan bisnis dan dominasi pasarnya di Tanah Air (voa-islam.com). Termasuk kerjasama dengan Presiden Jokowi baru-baru ini. 

Apabila kita amati, pembangunan infrstruktur Cina menggunakan model paket lengkap” dari mulai bahan mentah hingga tenaga kerja kasar dari Cina. Dominan-nya tenaga kerja Cina menurut pengamat ekonomi INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara menjadi masalah yang cukup meresahkan banyak pihak. 

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA Cina tahun 2017 mencapai 24.804 orang. Ditambah lagi kerjasama membangun infrastruktur ini telah menyeret Indonesia berhutang luar negeri ke Cina. 

Ini bisa dilihat dari adanya Memorandum of Understanding on Establishing the Asian Infrastructure Investment Bank Among Prospective Founding Members, pada 25 November 2014 di Jakarta dan disaksikan Dubes Tiongkok untuk Indonesia, Xie feng. 

Tak pelak lagi, investasi, hutang luar negeri Cina dan MoU kerjasama Indonesia-Cina merupakan jalan bagi Cina menguasai ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur dengan investasi dan hutang dari Cina serta MoU dalam pendirian Bank Investasi Infrastruktur AIIB di Indonesia, memiliki bahaya terselubung bagi Indonesa. 

Sedangkan Cina mendapatakn keuntungan ekonomis dengan menguasai infrstruktur Indonesia, Cina mendapatkan keuntungan hasil investasi, lapangan pekerjaan bagi warga Cina, penguasaan propert di sekitar infrastruktur yang dibangun, rantai pasok komoditas dari pelosok Indonesia hingga pasar produk. 

Artinya, kedatangan PM Li dengan kesepakatan semakin menguatkan cengkeraman Cina atas Indonesia. Cengkeraman yang dilakukan Cina di asia termasuk Indonesia tidak lain karena ambisinya untuk mengalahkan kekuatan AS. Artinya, Indonesia hanya dijadikan sebagai tempat pertarungan antara dua negara besar yaitu AS dan Cina. 

Lalu bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi kerjasama ini? Apabila menilik pada ketentuan Islam yang paripurna, Islam telah menggariskan hubungan antar negara berdasarkan Syariah Islam. 

Tidak bisa disangkal, meski secara teoritis politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan prinsip bebas dan aktif serta turut serta menciptakan perdamaian dunia, tapi selama beberapa dekade terakhir politik luar negeri Indonesia senantiasa tunduk kepada kepentingan Amerika Serikat termasuk kepada negara lain yang berkekuatan ekonomi seperti Cina. 

Semua itu dilakukan dengan mengorbankan kepentingan rakyat, khususnya umat Islam. Padahal, yang dipakai oleh pemerintah untuk melayani kepentingan asing dan aseng adalah sumberdaya milik rakyat.

Daulah Khilafah akan mengakhiri politik luar negeri yang penuh nuansa kelemahan dan ketertundukan ini, diganti dengan pola baru dengan dasar Islam. Berdasarkan syariah Islam, Khilafah akan membangun hubungan dengan negara-negara lain baik di bidang ekonomi, politik, budaya atau pendidikan. 

Dalam seluruh urusan luar negeri, Khilafah akan memastikan bahwa dakwah Islam bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan cara yang terbaik. Adapun hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara lain akan dibangun dengan pola sebagai berikut:

a.   Hubungan dengan penguasa negeri-negeri Muslim Negeri Muslim adalah wilayah Islam yang dikuasai oleh penjajah pasca kehancuran Khilafah Utsmaniyah. 

Dalam pandangan Islam, menyatukan negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan merupakan sebuah kewajiban. Inilah mengapa Khilafah tidak menganggap hubungan dengan negeri-negeri Muslim tersebut sebagai bagian dari politik luar negeri. 

Khilafah akan melakukan berbagai upaya keras untuk menyatukan kembali negeri-negeri ini menjadi sebuah negara di bawah bendera Daulah Khilafah.

b.   Hubungan dengan negara-negara Kafir

Pertama , negara yang menduduki wilayah Islam, atau negara yang terlibat secara aktif memerangi umat Islam seperti Amerika Serikat, Inggris, Israel, India, dan Cina. Hubungan dengan negara-negara ini ditetapkan berdasarkan kebijakan Harbi Fi’lan (perang riil). 

Tidak boleh ada hubungan diplomatik maupun ekonomi antara Khilafah dengan negara-negara musuh ini. Warga negara mereka tidak diizinkan memasuki wilayah Daulah Khilafah. Meski tengah terjadi gencatan senjata yang bersifat temporer, negara-negara itu tetap diperlakukan sebagai harbi fi’lan. Hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara tersebut tetap tidak dilakukan.

Kedua, negara-negara Kafir yang tidak menduduki wilayah Islam, atau tidak sedang memerangi umat Islam, akan tetapi mereka mempunyai niat menduduki wilayah Islam. Khilafah tidak menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Kafir seperti ini. 

Tapi warga negara-negara tersebut diizinkan memasuki wilayah Daulah Khilafah dengan visa sekali jalan (single entry).

Ketiga, negara-negara Kafir selain kedua kategori di atas. Terhadap negara-negara seperti ini, Khilafah diizinkan membuat perjanjian. Sambil terus mengamati skenario politik internasional, Khilafah diperbolehkan menerima atau menolak perjanjian demi kepentingan dakwah Islam. 

Di samping itu, perjanjian diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Kafir jenis ini harus dilakukan sesuai dengan syariah Islam. 

Daulah Khilafah yang menguasai sumberdaya minyak, gas dan aneka mineral yang melimpah serta memiliki kekuatan militer yang tangguh, kedudukan yang strategis di dunia, visi politik yang cemerlang.

Pemahaman tentang situasi politik internasional yang mendalam serta umat yang dinamis, akan mampu menghindari isolasi politik internasional dan terus berupaya meraih kedudukan sebagai negara terkemuka di dunia.

Khilafah Akan Menyebarkan Islam ke Seluruh Dunia dengan Dakwah dan Jihad

Makna jihad adalah bersungguh-sungguh meninggikan Islam sebagai agama yang paling tinggi dengan jalan ikut serta dalam peperangan atau membantu pelaksanaan peperangan secara langsung, baik dengan harta maupun ucapan. Jihad merupakan metode praktis untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. 

Saat ini, di tengah ketiadaan Daulah Khilafah dan jihad, Islam telah menyusut menjadi sekadar sekumpulan teori yang indah. Tapi teori indah ini tidak ditemukan implementasinya secara nyata di tengah kehidupan masyarakat. 

Bagi kalangan non-Muslim, dakwah Islam akan memberi mereka sebuah kesempatan untuk merasakan kehidupan di dalam sebuah masyarakat Islam, sehingga mereka bisa memahami bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang akan memberikan kebaikan atau rahmat juga kepada mereka. 

Maka, Islam wajib diterapkan oleh sebuah negara, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan jihad. Inilah metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Khulafaâ- ur-Rasyidin sesudahnya.

Kesimpulan

Jika Indonesia diam, tidak menyadari bahaya kerjasama dengan Cina, dalam jangka waktu ke depan, Indonesia akan semakin masuk ke dalam jebakan Cina. 

Terkurasnya kekayaan alam Indonesia, banjirnya produk Cina hingga mematikan produk lokal, menyempitnya lahan dan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa ini, bukan sesuatu yang mustahil. Bahaya ini lebih besar dari pengalaman Angola dan Srilanka. 

Indonesia yang kaya akan menjadi miskin, penu pengangguran dan kehabisan lahan untuk rakyat akibat penguasaan ekonomi oleh Cina.

Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa dunia masih berada dalam cengkeraman Negara raksasa, Amerika Serikat. Sekalipun kini di bawah kepemimpinan presiden controversial, Donald Trump, secara riil, AS masih sanggup menguasai dunia, termasuk kawasan Timur Jauh yang yang didominasi oleh lima bangsa utama: Jepang, Cina, Korea, Indocina dan Indonesia. 

Sekalipun ambisi dan ekspansi Cina amat luar biasa di kawasan ini, tak ada satu kawasan pun  yang luput dari pantauan dan jarahan AS. Apalagi kawasan Asia Pasiik termasuk Indonesia, adalah harapan AS saat semua belahan dunia kolaps pertumbuhan ekonominya. 

Karena itu perlawanan terhadap semua bentuk penjajahan harus dilakukan dengan mengawalinya mengungkap semua strategi buruk Kapitalisme yang mudah merayu dengan wajah apapun. Cerdaslah umat agar tak mudah terpedaya oleh jebakan kolonialisme gaya apapun. 

Tak ada yang tulus berjuang dan bekerja untk kemashlahatan dan kesejahteraan rakyat kecuali negara yang berdaulat dan menerapkan sistem ekonomi yang dituntun oleh kebenaran wahyu Allah Swt, yakni Daulah Khilafah Islamiyyah.[MO/sr]  


Posting Komentar