Oleh: Rainy Dyah Pramesti

Mediaoposisi.com- Mencintai itu butuh pembuktian. Pembuktian yang benar, tepat, dan tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Termasuk mencintai negeri yang kaya sumber daya alam dan manusianya, Indonesia.

Melihat kondisinya semakin rapuh sebab banyak jenis ‘suntikan virus’ dari penjajahan gaya baru oleh asing dan aseng terhadap negara kesatuan banyak pulau dan suku ini, harusnya terasa gerah dan bersegera melakukan perbaikan agar sembuh total dari ketergantungan pada asing dan aseng.

Aktivitas penyelamatan negeri ini bukan sekedar berteriak ‘Saya Indonesia Saya Pancasila’, ‘NKRI Harga Mati’, atau dengan bangga berkaos ‘DAMN! I Love Indonesia’. Bukan pula dengan membuka banyak perjanjian bilateral – multilateral hitam di atas putih yang berucap dilakukan demi perbaikan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Bukan dengan celoteh yang tidak solutif seperti ‘harga cabai mahal, tanam sendiri’, ‘harga beras mahal, tawar ke pedagang’, ‘harga daging sapi mahal, konsumsi keong sawah’, sampai pada ‘komoditas paling mahal selain emas adalah racun kalajengking’.

Nyatanya penyelamatan tak solutif dilakukan demi menutup kepentingan segelintir orang, demi meraup lembaran rupiah yang mampu menggemukkan ATM para pemilik modal, dan terjebak dalam lingakaran setan sistem kapitalis.

Bentuk nyata dan kesungguhan dari mencintai negeri ibu pertiwi ini istiqomah dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia sejak 1980-an yang sudah mencapai sepertiga abad. Melawan kezhaliman dengan berteriak lantang melawan seluruh bentuk neokapitalisme dan neoimperialisme dari pihak asing dan aseng yang makin kuat cengkramannya.

Menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun 2010 yang menjadi sebab kemelaratan rakyat, menolak perpanjangan kontrak Freeport (Oktober 2015) agar pemerintah mampu mengelola tambang tanpa campur tangan asing (poskotanews.com), hingga menjadi pioneer umat Islam di Indonesia yang berani lantang dan jelas berteriak ‘Haram Memilih Pemimpin Kafir’ di Jakarta 4 September 2016.

Termasuk persoalan adanya Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) yang dinilai sebagai alat memalak rakyat dengan aturan iuran tetap sesuai kemampuan golongan kelas.

Bukan tanpa sebab Hizbut Tahrir Indonesia berani menyampaikan koreksi bagi penguasa. Melihat fakta yang terus terjadi di Negara kepulauan yang telah merdeka secara fisik selama 72 tahun disebabkan atas dasar tidak menjadikan hukum Allah diterapkan secara sempurna dalam kehidupan. Tetap konsisten menyikapi seluruh problematika yang ada dari kacamata Islam yang mampu memberi solusi hakiki dari akar hingga ujung dedaunannya, dari akar hingga cabang permasalahan.

Sikap konsisten Hizbut Tahrir Indonesia terus mengalir dukungan dari banyak pihak, termasuk dari kalangan akademisi, ulama, birokrat, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang sadar bahwa menyuarakan Islam sebagai solusi adalah pilihan yang tepat dan harus didukung.

Tak menjadi hambatan meski pemerintah mencabut paksa badan hukum dalam diri Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan menolak gugatan HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas sebab menyebarkan ide khilafah yang jelas-jelas adalah ajaran Islam.

 Atas pertolongan Allah, jari-jemari para pendukung #HTILayakMenang, #HTILanjutkanPerjuangan, #IslamSelamatkanNegeri, #7MeiHTIMenang, dan #UmatBersamaHTI mampu berbaris rapi menduduki trending topic di media sosial Twitter selama 6-7 Mei 2018 lalu.

 Inilah bukti lain dukungan umat terhadap perjuangan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia yang sangat tidak rela Indonesia (khususnya) makin rapuh karena cengkraman kuat oleh asing dan aseng agar negeri ini terus bergantung dan perlahan dikuasai kepemilikannya.[MO]

Posting Komentar