Oleh : Ummu Hanif Gresik

Mediaoposisi.com-  Video yang diunggah pemilik akun Instagram @jojo__ismyname akhir – akhir ini, mengusik ketenangan warganet. Dalam video berdurasi tak kurang dari lima menit itu, terdapat seorang pemuda bekacamata mengancam Presiden Jokowi sambil telanjang dada.

Pemuda itu juga memegang dan menunjuk-nunjuk foto Jokowi. Selain mengancam akan menembak, pemuda itu juga menghina-hina Presiden Jokowi dengan kata-kata yang tidak etis. Bahkan, dia meminta Jokowi mencarinya dalam waktu 24 jam. Beredarnya video ini sontak membuat warganet beraksi keras.

Namun masyarakat umumnya tidak dapat menerima alasan Polda Metro Jaya, sebagaimana hasil konferensi pers yang menyatakan bahwa tindakan remaja keturunan Tionghua yang berusia 16 tahun dan mengancam akan menembak Presiden Jokowi, ingin membakar rumahnya, dan bahkan menyebut Jokowi sebagai kacung, hanya lucu-lucuan dan hanya merupakan kenakalan remaja. (Harianumum.com, 25/5/2018).

Masyarakat, khususnya warganet menilai, perbuatan RJ jauh lebih parah dibanding tersangka penghinaan lain terhadap Jokowi, yang rata-rata tidak sampai mengancam akan membunuh dan membakar rumah Jokowi. 

Selain hal itu, polisi juga dikritik karena saat Agro memberikan keterangan kepada pers, RJ tidak diperlihatkan. Berbeda dengan perlakuan polisi saat menangkap siswa SMK yang dianggap menghina Jokowi dan kemudian dipidana 1,5 tahun, saat mengekspos kasus tersangka ujaran kebencian Asma Dewi dan lain-lain.

Melihat keadaan ini, sangatlah tepat untuk kita renungkan kembali, tawaran islam sebagai solusi kehidupan. Dalam islam,semua aspek pengaturan masyarakat diatur oleh hukum yang jelas. Dalam Islam, kedaulatan dalam penger-tian sumber hukum tertinggi (source of legislation) adalah hukum syara'.

Al Qur'an dan Sunnah menjadi satu-satunya sumber hukum, sehingga standar baik dan buruk dalam Islam adalah halal dan haram.

Hal ini membuat sistem hukum Islam menjadi mandiri dari intervensi kepentingan manusia. Hal ini berbeda dengan sistem Kapitalis yang menjadikan manusia atas nama rakyat sebagai sumber hukum tertinggi. Ketika manusia menjadi sang pembuat hukum, pastilah berbagai kepentingan dari manusia tersebut masuk di dalamnya.

Persamaan kedudukan di depan hukum, dijamin di dalam sistem islam. Rasulullah SAW menegaskan hal ini saat mengatakan, “Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya."

Hadits itu bermula ketika seorang sahabat terdekatnya, meminta Rasulullah untuk tidak menghukum seorang wanita terpandang. Rasulullah marah dan menegaskan bahwa siapapun yang bersalah, meskipun anaknya sendiri akan dia hukum.

Kebijakan ini pun diikuti oleh para khalifah maupun qadhi (hakim) setelah Rosulullah wafat. Khalifah Ali bin Abi Thalib ra yang menjadi penguasa tertinggi pada saat itu bahkan pernah dikalahkan dalam peradilan Islam.

Pasalnya, dia tidak bisa membuktikan tuduhan bahwa baju besinya memang benar telah dicuri oleh seorang warga Yahudi. Pengadilan Tunggal Tidak Berjenjang. Islam tidak mengenal pengadilan bertingkat. Pengadilan dilakukan dengan asumsi harus dilakukan secara terbaik oleh hakim manapun, dengan pembuktian yang menunjang.

Hal ini akan menjaga kepastian hukum dan dapat mencegah timbunan perkara akibat peradilan bertingkat seperti dalam sistem kapitalis, termasuk yang ada di Indonesia.

Dan saat ini, independensi peradilan di Indonesia sedang diuji. Apakah peradilan akan berjalan sesuai azasnya, ataukah kepentingan berbagai pihak akan mengarahkan hukum ke arah yang jauh dari maka “adil” itu sendiri

Posting Komentar