Oleh: Ernawati, A.Md
(Anggota Forum Silaturrahim Muslimah Banjarbaru)

Mediaoposisi.com- Data kemiskinan di tingkat nasional dan daerah laris dimanfaatkan jelang pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden 2019. Sejumlah calon kepala daerah berlomba memakai data isu kemiskinan baik saat kampanye maupun debat terbuka.(CNNIndonesia.com).

Contohnya seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Sudirman Said (mantan Menteri ESDM) saat debat pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng), Jumat (20/4).

Mantan Menteri ESDM itu pun mengutip data resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan pada 27 November 2016 yang menyebutkan Ganjar menargetkan kemiskinan turun hingga 9,93 persen.

Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebutkan penurunan kemiskinan selama tahun 2013 hingga 2017 sebesar 282.230 jiwa atau sebesar 1,55 persen. Selain di Jawa Tengah, isu kemiskinan juga laris didebat pilgub Jawa Timur.

Adu data antara Emil Dardak dan Puti Guntur Soekarnoputri menjadi perbincangan panas usai debat. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai pengguanaan data dengan tujuan politik tertentu memang tercium jelang tahun politik. Kata Indria, bentukan data pun bisa berbeda tergantung pesanan yang punya kepentingan.

 “Memang ada secara politisasi data (kemiskinan) tergantung siapa yang buat dan untuk kepentingan apa,”kata Indria kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (21/4).

Data ini, kata Indria, dibungkus sedemikian rupa untuk mencari titik lemah dari satu pasangan dengan pasangan yang lain. Isu kemiskinan ini juga masih dianggap efektif mengenai masyarakat karena langsung dapat dirasakan masyarakat.

“Untuk tingkat nasional, bisa dilihat di Wamena ada suku Asmat sana berapa kata miskin itu tidak terselesaikan secara signifikan,”ungkap dia.

Sebenarnya, Indria menilai masyarakat tak perlu mempermasalahkan debat data kemiskinan. Yang jadi persoalan adalah bagaimana cara calon pemimpin itu bisa menyelesaikan masalah kemiskinan itu sendiri. “Para calon pemimpin punya perhatian kepada data itu saja sudah bagus. Tapi jangan berhenti di dalam pemilu saja. Harus diperbaiki ketika siapapun menang pemilukada,”kata dia.

Menyasar Istana 

Selain di tingkat regional, istanapun tak lepas dari bidikan isu kemiskinan. Baru-baru ini Eggi Sudjana menyampaikan ceramah yang menyebut Presiden Joko Widodo bikin rakyat miskin karena penjualan aset sumber daya alam. Hal ini ditepis mentah-mentah oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut angka  rasio gini yang menurun.

“Ada data bicara dan gini rasio mulai menurun dari 0,41 menjadi 0,39 persen sekarang,”tutur mantan Panglima TNI ini.

Lagi-lagi, Indria melihat isu ini adalah suatu hal yang lumrah jelang tahun politik. Penantang akan mencari celah untuk menekel petahana sampai nanti di tahun 2019. Kendati demikian, kritik kemiskinan tak terlepas dari kondisi kekinian. Dia mengkritisi kebijakan terkait kemiskinan di Indonesia masih menyentuh tahap permukaannya saja.

Dia menekankan bahwa kemiskinan itu bukan barang baru di zaman Presiden Jokowi saja. Pemimpin baru nantinya harus putar otak agar kebijakan soal penekanan kemiskinan bisa menyentuh masyarakat langsung. “Penduduk miskin itu sekitar 18 persen dari 260 juta jiwa.

Itu melebihi penduduk Malaysia, 40-60 juta orang Indonesia miskin. Ini sudah dari zaman dulu dan tak perlu diperdebatkan, tinggal menjadi PR pemimpin kedepan,”tegas dia.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia yang diwakili oleh rasio gini berada di angka 0,391 pada bulan September 2017. Angka ini menurun tipis dibandingkan bulan Maret 2017 sebesar 0,393 dan bulan September 2016 sebesar 0,394.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, jika rasio gini mendekat ke arah satu, artinya terdapat ketimpangan secara sempurna di Indonesia.

Sebaliknya, jika rasio gini mendekat ke arah nol, artinya pengeluaran masyarakat, yang merupakan cermin dari pendapatan, terdistribusi secara sempurna. Dalam menghitung rasio gini, BPS menggunakan standar yang digunakan Bank Dunia yakni membagi masyarakat dalam tiga kelompok.

Adapun ketiga kelompok itu terdiri dari 40 persen masyarakat dengan pengeluaran rendah, 40 persen masyarakat dengan pengeluaran menengah, dan 20 persen masyarakat pengeluaran tinggi.

Dari hasil perhitungan BPS, 46,12 persen pengeluaran masyarakat masih dilakukan oleh golongan kaya. Sementara itu, pengeluaran golongan masyarakat tidak mampu hanya 17,22 persen dari total pengeluaran masyarakat Indonesia antara Maret hingga September lalu. Kendati demikian, ia menganggap angka ini masih terbilang aman.

“Kalau pengeluaran 40 persen golongan masyarakat berpendapatan rendah diatas 17 persen, sesuai standar Bank Dunia, maka bisa disimpulkan bahwa ketimpangan rendah. Kalau angkanya 12-17 persen maka ketimpangan dianggap sedang dan ketimpangan bisa dibilang akut jika dibawah 12 persen. Kali ini, nilainya  17,22 persen, jadi masih dianggap rendah,”paparnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan paling kentara terjadi di perkotaan dibanding pedesaan. Hal itu tercermin dari rasio gini kota sebesar 0,404 persen atau lebih tinggi dibanding di desa yang hanya 0,320 persen.

Sementara itu, BPS juga mencatat bahwa rasio gini tertinggi berada di provinsi-provinsi dengan konsentrasi penduduk tinggi seperti DI Yogyakarta sebesar 0,440 persen, Jawa Timur sebesar 0,415 persen dan DKI Jakarta sebesar 0,409 persen. Oleh karenanya, Suhariyanto menilai, bahwa pemerintah perlu menaruh perhatian khusus bagi ketimpangan di perkotaan.

 “Apalagi, 40 persen kelompok berpendapatan rendah di perkotaan hanya menyumbang 16,33 persen dari total pengeluaran masyarakat. Ini merupakan warning utama, bahwa ketimpangan di perkotaan harus bisa turun agar ketimpangan secara umum bisa terus membaik,”pungkas Suhariyanto.(CNNIndonesia).

Kemiskinan Individu dan Kemiskinan Struktural

Kenyataannya, kemiskinan adalah keadaan individu-individu yang tidak dapat memenuhi semua atau sebagian kebutuhan primernya. Baik sandang, pangan dan papan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi, bukan semata karena lemahnya atau pun malasnya seseorang, tetapi juga karena tata kelola perekonomian yang membuat sulitnya seseorang untuk memperoleh materi/kekayaan/harta yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan primernya.

Persaingan dalam mendapatkan lapangan kerja, baik dengan tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing yang mulai dipermudah bekerja di Indonesia, sulitnya mengakses pendidikan yang berkualitas (karena biasanya pendidikan tersebut diselenggarakan pihak swasta dan berbiaya mahal).

Terlebih kalo berada di daerah terpencil/pelosok, akibatnya orang-orang dari output pendidikan yang ala kadarnya kalah bersaing dengan output pendidikan yang berkualitas. Ini diantaranya yang mengakibatkan kemiskinan berupa kemiskinan struktural.

Problem Ekonomi dan Solusinya

Problem kemiskinan terkait erat dengan problem ekonomi. Dan problem utama ekonomi sesungguhnya adalah masalah distribusi kekayaan. Melimpahnya barang dan jasa (alat pemuas kebutuhan) dalam sebuah negara tidak serta merta bisa membuat semua orang tercukupi.

Kemiskinan akan tetap terjadi jika sebagian besar kekayaan itu dikuasai segelintir orang. Padahal kebutuhan primer manusia harus dipenuhi tiap-tiap orang. Karena itu diperlukan sebuah sistem ekonomi yang mengatur distribusi kekayaan hingga kebutuhan tiap-tiap orang dapat terpenihi.

Sistem ekonomi kapitalis jelas tidak bisa diharapkan menjadi solusi. Alih-alih menjadi solusi, buruknya distribusi kekayaan yang selama ini terjadi justru disebabkan oleh Kapitalisme.

Sistem Kapitalisme yang hanya mengandalkan mekanisme pasar sebagai satu-satunya mekanisme distribusi kekayaan telah memunculkan sekelompok kecil orang yang menguasai sebagian besar aset ekonomi. Satu-satunya sistem ekonomi yang bisa diharapkan mengatasi problem ekonomi adalah sistem ekonomi Islam. Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan.

Sebab, Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak sekali ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang memerintahkan manusia untuk menginfaqkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan, seperti dalam QS al-Hajj:28; al-Baqarah:177,184,215; al-Insan:8; al-Fajr:13-14; dan al-Maidah:89. Al-Qur’an menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin.

Allah Swt. Berfirman :

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS adz-Dzariyat : 9)

Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan oraang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah Swt. Berfirman :

Supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di aantara kalian” (QS al-Hasyr : 7).

Mekanisme Pasar dan Nonpasar

      Secara umum, sistem ekonomi Islam menetapkan dua mekanisme distribusi kekayaan. Pertama: mekanisme pasar, yakni mekanisme yang terjadi akibat tukar-menukar barang dan jasa dari para pemiliknya. Diantara dalil absah mekanisme ini adalah.firman Allah Swt :

Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harata sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kalian” (QS An-Nisa’: 29)

Tidak sekedar diizinkan, Islam juga mengariskan berbagai hukum yang mengatur mekanisme ini. Diantaranya adalah larangan berbagai praktik yang merusak mekanisme pasar. Islam, misalnya, melarang praktik penimbunan barang (sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga akibat langkanya barang di pasaran).

Kelangkaan bukan karena fakta sesungguhnya, namun karena rekayasa pemilik barang. Demikian pula penimbunan emas dan perak (QS at-Taubah: 34).

Dalam mekanisme pasar, kedua logam mulia itu berfungsi sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, uang memiliki kedudukan amat strategis. Karena itu, jika uang ditarik dari pasar, maka akan berakibat pada seretnya pertukaran barang dan jasa, atau bahkan terhenti.

Pematokan harga yang biasanya dilakukan pemerintah juga dilarang. Kebijakan itu jeas merusak prinsip ‘an taradh[in] (yang dilakukan secara sukarela) antara pelaku transaksi. Padahal merekalah yang paling tahu berapa seharusnya haraga barang itu dibeli atau dijual.

Karena tidak didasarkan pada kemaslahatan mereka, kebijakan ini sangat berpotensi merugikan salah satu atau kedua beah pihak.  Demikian pula praktik penipuan, baik penipuan pada kamoditas dan alat pembayarnya maupun penipuan pada harga.

Praktek curang itu juga akan menciptakan deviasi harga. Pada umumnya seseorang bersedia melakukan pertukaran barang dan jasa karena ada unsur kesetaraan karena itu harga barang ditentukan oleh kualitas barang.

Namun, akibat praktik penipuan yakni menutupi keburukan atau cacat pada komoditaas serta menampakannya seolah-olah baik, barang yang seharusnya berharga murah itu  melonjak harganya. Demikian pula penipuan harga.

Pembeli atau penjual memanfaatkan ketiak tahuan lawan transaksinya terhadap harga yang berkembang di pasar. Akibatnya, penjuak atau bembeli maumelakukan transaksi dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal.semua praktik tersebut jelas dapat menngakibatkan deviasi harga. 

Apabila berbagai hukum dipraktikan, akan tercipta pasar yang benar-benar bersih dan fair. Para produsen yang menginginkan barangnya berharga mahal akan kreatif memproduksi barang yang benar-benar berkuatitas.

Bukan dengan jalan menimbun, menipu, atau menuntut pemerintah mematok tinggi harga barangnya (yang dapat merugikan pihak lain).

Kendati telah tercipta pasar yang bersih, tetap saja ada orang-orang yang tersingkir dari mekanisme pasar itu dengan berbagai sebab, seperti cacat fisik maupun non fisik, keterampilan dan keahlian yang kurang, modal yang sedikit, tertimpa musibah, dan sebagainya. Karena mereka tidak bisa ‘menjual’ sesuatu, maka mereka pun tidak bisa memperoleh pendapatan.

Padahal kebutuhan primer mereka harus terpenuhi. Lalu dari manakah mereka memperoleh pendapatan?

Karena itulah, disamping mekanisme pasar, Islam menyediakan mekanisme kedua: mekanisme nonpasar, yakni sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Barang dan jasa mengalir dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Mekanisme ini bisa diterapkan kepada orang-orang lemah, miskin, dan kekurangan.

Dengan mekanisme tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan lebih dari itu, mereka dapat bangkit untuk kembali berkompetisi dalam mekanisme pasar dengan modal dari mekanisme nonpasar.

Dalam Islam cukup banyak aliran barang dan jasa yang tidak melalui mekanisme pasar. Di antaranya adalah zakat. Islam mewajibkan orang kaya membayar zakat.

Harta itu kemudian disalurkan kepada delapan golongan, Yang sebagian besarnya adalah orang-orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Sebagai sebuah kewajiban, pebayar zakat tidak harus menanti kesadaran orang-perorangan.

Negara juga harus proaktif mengambilnya dari kaum muslim (QS at-Taubah: 103), sebagaimana yang dilakukan Khalifah Abu Bakar. Orang yang menolak membayar zakat beliau perangi hingga menyerahkan zakatnya.

Selain zakat, ada juga infak dan sedekah yang disunahkan.Semua jenis pemberian itu dilakukan tanpa mengharap pangembalian. Demikian pula hibah, hadiah, dan wasiat; termasuk pula pembagian harta waris.

Negara juga bisa memberikan tanah kepada warganya. Dalam fiqih, kebujakan itu dikenal dengan iqtha. Dengan adanya duaa mekanisme itulah Islam dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap warganya.

Keseluruhan Sistem dan Peran Negara

Penataan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya dilakukan di ujung akibat, namun dalam keseluruhan sistemnya. Islam telah mencagah buruknya distribusi kekayaab mulai dari ketentuan pemiliknya.

Islam, misalnya, menetapkan sejumlah sumber daya alam sebagai milik umum, seperti tambang yang depositnya melimpah; sarana-sarana umum yang amat diperlukan dalam kehidupan (air, padang rumput, api, dll.); dan harta-harta yang keadaan aslinya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya (sungai, danau, laut, masjid, lapangan, dll.).

Jika dicermati, SDA yang tergolong sebagai milik umum itu dangat penting bagi hajat manusia. Nilainya pun amat besar. Apabila SDA itu boleh dikuasai individu tertentu, niscaya harta akan terkonsentrasi pada sekelompok orang.

Dengan menguasai SDA itu pemilik modal besar akan mudah pula menggelembungkan kekayaannya . Sebaliknya, kalangan miskin kian sulit mengakses SDA itu untuk memenuhi kebutuhannya.

Islam juga mewajibkan negara menyediakan pendidikan gratis terhadap warganya. Ketentuan ini dapat memberikan kesempatan luas bagi kalangan miskin untuk mengubah keadaannya. Berbeda halnya jika biaya pendidikan dibebankan kepada rakyat sebagaimana saat ini.

Mahalnya biaya pendidikan menutup akses kalangan miskin untuk memperolehnya. Ketika mereka tidak bisa mengenyam pendidikan, mereka pun tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Akibatnya, mereka kehilangan harapan untuk mengubah keadaannya.

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar individu, negara juga diwajibkan memecahkannya dengan mewujudkan  keseimbangan dalam masyarakat.

Caranya dengan memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kehidupannya.

Dari paparan di atas, nyatalah bahwa hanya sistem ekonomi islam yang bisa menjadi solusi bagi buruknya distribusi kekayaan.

Tentu saja, keunggulan sistem Islam hanya akan terwujud secara sempurna jika ada institusi pemerintahan Islam, yakni Khilafah, yang menerapkannya secara total.[MO/sr]


Posting Komentar