Oleh : Mizan Abu Sakin
(Pengasuh Kajian di FUUI)

Mediaoposisi.com-  Dalam sebuah wawancara, Menkopulhukam Wiranto, mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa jika putusan PTUN tanggal 7 Mei 2018 lalu mengabulkan gugatan HTI, maka Indonesia akan menjadi luluh lantak.
Lebih lanjut Wiranto menyatakan bahwa walaupun HTI sebelumnya terdaftar sebagai ormas berbadan hukum, akan tetapi menurutnya, HTI tidak berkontribusi positif di dalam pembangunan Indonesia (RMOL.co, Rabu 9/05/2018).
Pernyataan Wiranto demikian sebenarnya dalam rangka menyerang ide Khilafah yang diperjuangkan oleh HTI. Sedangkan Khilafah itu adalah ajaran Islam. Artinya bahwa Wiranto sedang menyerang ajaran Islam.
Tentunya menarik untuk didiskusikan pernyataan sedemikian. Pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniy pada 3 Maret 1924 M, kaum muslimin hidup dalam sistem kehidupan yang bersifat sekuleristik. Sudah sekitar 94 tahun umat Islam tidak dianungi oleh penerapan hukum Islam.
Pikiran dan perasaan umat dipaksa menerima mafahim, maqayis dan qonaat yang tidak islami. Gambaran penerapan hukum Islam sudah pudar di benak umat. Pola pikir dan pola kejiwaan umat diwarnai oleh standar – standar ideology Kapitalisme Sekuler. Hasilnya adalah framing jahat terhadap ajaran Islam dalam hal ini adalah Khilafah.
Padahal kalau kita cermati perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini, tentunya menunjukkan bahwa framing jahat terhadap Khilafah itu adalah fitnah keji terhadap ajaran Islam. Sesungguhnya sejak kemerdekaan hingga hari ini, harus diakui dengan jujur bahwa Indonesia tidak menerapkan sistem Islam, yakni Khilafah.
Indonesia menerapkan Demokrasi. Walhasil, secara logika yang sehat, bahwa terjadinya krisis di segala bidang yang dialami oleh Indonesia tidak bisa diterima jika penyebabnya dialamatkan kepada Islam.
Mari sekarang kita mencermati sejak jaman Sukarno. Munculnya Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) bukanlah ajaran yang bersumber dari Islam. Ajaran Nasakom itu lahir dari pandangan Pluralisme.
Bahkan bagi Sukarno kehidupan negara yang berbasis kepada sekulerisme itu merupakan kehidupan yang ideal menciptakan kebersamaan. Pada masa – masa berikutnya, keadaan Indonesia tidaklah bertambah baik. Terjadinya krisis moneter di tahun 1998 yang diikuti dengan krisis sosial kemanusiaan secara nasional.  
Disintegrasi bangsa dengan munculnya gerakan separatis seperti GAM, RMS, dan OPM, bahkan lepasnya Timor Timur yang disinyalir pada waktu itu yang menjabat selaku Panglima ABRI adalah Wiranto sendiri.
Lepasnya Pulau Ligitan dan Sipadan, perampokan kekayaan alam Indonesia atas nama investasi dan undang – undang, menumpuknya utang luar negeri Indonesia, penjualan seluruh asset –aset bangsa dan negara, pencabutan subsidi BBM yang memicu mahalnya biaya hidup masyarakat, pornografi dan pornoaksi yang menggurita, kasus darurat narkoba di negeri ini, kenaikan tarif dasar listrik.
Pembukaan kran masuknya TKA (Tenaga Kerja Asing) melalui perpres no 28 Tahun 2018 yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran, dan kerusakan – kerusakan lainnya, sekali lagi yang perlu dicatat hal ini terjadi karena Indonesia sebagai negeri muslim terbesar telah mencampakkan hukum – hukum Islam dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahannya.
Alangkah baiknya kita merenungkan apa yang telah disampaikan oleh seorang panglima Islam, yakni Rub’i ibnu Amir, kepada Rustum seorang panglima Romawi pada waktu itu. Rustum bertanya kepada Rub’i bin Amir akan maksud kedatangannya jauh – jauh dari Arab menuju wilayahnya. Dengan lantang, Rub’i bin Amir ra menjawab:
جئتكم ليحرركم من عبادة العباد الى عبادة رب العباد
Artinya = "Maksud kedatanganku ke negeri kalian ini adalah dalam rangka membebaskan kalian dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia."
Inilah semesta ajaran Islam. Misi mewujudkan kemerdekaan manusia dari perbudakan aturan manusia. Misi semesta Islam dalam rangka membawa manusia dari sempitnya dunia menuju keluwasannya. Dari kesengsaraan dunia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia hingga di akherat.
Lantas, bagaimanakah kedudukan pernyataan  Wiranto tersebut dengan firman Allah SWT yang berbunyi:
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين
Artinya : "Dan tidaklah Kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta."
Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam yang diambil dan diterapkan seluruh ajarannya. Bukan Islam Wasithiyyah atau pertengahan hasil rekomendasi Bogor Message. Bukan pula Islam moderat dan inklusif ala gerombolan Islam Liberal.
Islam wasithiyah, Islam moderat, maupun Islam inklusif ditampilkan dengan wajah menarik dan penuh perdamaian. Mereka berusaha menampilkan Islam itu bukan dengan kegarangan tapi Islam yang cinta damai, yaitu Islam yang bisa berdamai dengan tata nilai dan hukum yang didadopsi negeri – negeri Islam ini dari Barat.
Walhasil, dengan pola pikir demikianlah mereka akan berusaha menyingkirkan Islam dari ajarannya sendiri yang dipandang intoleran dan tidak moderat. Ajaran Khilafah termasuk menjadi sasaran framing jahat merupakan ajaran yang menebarkan perpecahan dan permusuhan.
Sesungguhnya mereka baik langsung maupun tidak langsung telah menyatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW yang menjadi Kholifah yaitu Abu Bakar ra, Umar bin Khottob ra, Utsman bin Affan ra dan Ali bin Abi Tholib ra, sebagai pemimpin sebuah sistem kenegaraan penyebar perpecahan dan permusuhan. Miris sekali.
Dari aspek historis, bahwa justru Khilafah mampu menyatukan sebuah wilayah besar hampir 2/3 dunia dalam naungannya. Bisa dibayangkan bahwa tanpa Islam, tentu Khilafah tidak akan mampu mengayomi keberagaman suku, agama, dan ras dari penduduk dunia.
Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi yang seiring dengan perkembangan tsaqafah Islam menjadikan Khilafah sebagai pusat ilmu dan peradaban dunia. Sedangkan pada waktu yang bersamaan, dunia barat masih mengalami keterbelakangan dari berbagai penjurunya.
Dengan Islam dan Khilafah di bawah kendali para sahabat Rasul SAW yang mulia, bangsa Arab menjadi mulia dan menempati posisi terhormat sebagai pelopor dan pengemban peradaban Islam yang agung mengantarkan manusia menuju kehidupan yang sejahtera dan penuh kerahmatan.
Hal demikian berlanjut selama sekitar 1300 tahun, hingga tangan – tangan jahil penjajah memporak – porandakan persatuan umat dan dunia tersebut.  
Secara normatif, hukum – hukum Islam itu mencakup aturan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah; hubungan manusia dengan dirinya dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum – hukum Islam tersebut bersumber kepada Al Qur’an dan Hadits Rasul SAW.
Sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, tentunya akan mengembalikan semua keputusan perkara kepada al-Qur’an dan Hadits Rasul SAW. Dan hal demikian adalah sebaik – baiknya pandangan.
Di sini kami akan menampilkan beberapa hukum Islam terkait isu – isu besar yang mendera bangsa dan negeri ini. Persoalan eksploitasi tambang emas di Papua oleh PT Freeport, tambang blok minyak cepu oleh Exxon Mobile dan lainnya.
Sesungguhnya persoalan tambang itu adalah kepemilikan umum. Rasulullah SAW menyatakan di dalam haditsnya bahwa manusia itu ikut memiliki bersama akan 3 komoditi yakni api, air dan padang gembalaan. Api termasuk di dalamnya sumber – sumber energi yakni minyak bumi, batu bara dan lainnya.
Air termasuk di dalamnya sungai, telaga, dan lautan serta semua kekayaan laut yang ada di dalamnya. Begitu juga, padang gembalaan termasuk di dalamnya adalah hutan dan kekayaan alam yang dikandungnya.
Maka ketiga komoditas tersebut, menurut hukum Islam, haram untuk diserahkan kepada swasta baik lokal maupun asing, apalagi diserahkan kepada negara – negara penjajah. Jadi pengelolaan komoditas kekayaan alam yang dikandung di dalam bumi negeri ini adalah milik rakyat negeri ini, dikelola oleh negara melalui BUMN dan diperuntukkan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyatnya.
Oleh karena itu, mempertahankan kekayaan alam yang dikandung oleh bumi Indonesia ini dari semua upaya perampokan yang legal hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "barang siapa yang mati demi mempertahankan agamanya, maka ia mati syahid. Barangsiapa yang mati demi mempertahankan harta bendanya, maka ia mati syahid. Dan barangsiapa yang mati demi mempertahankan kehormatannya, maka ia mati syahid." (HR Muslim).
Tentunya membela harta dalam hadits tersebut, juga mencakup harta dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri – negeri Islam dari semua upaya perampokan dan penjarahan atas nama investasi. Begitu juga membela kehormatan adalah mencakup kehormatan diri, keluarga dan kehormatan bangsa dan negerinya dari aktivitas penjajahan.
Tentunya penjajahan itu merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian bisa dipahami bahwa seruan untuk menerapkan syariat Islam dengan penegakkan Khilafah, sejatinya adalah seruan untuk menyelamatkan negeri ini, Indonesia dan dunia secara keseluruhan dari kejahatan penjajahan dalam segala bentuknya.
Sesungguhnya dengan tegaknya Khilafah maka akan mampu menyatukan seluruh negeri – negeri muslim dengan segala potensinya guna menjadi negara yang bermartabat dalam pergaulan dunia.
Dengan Khilafah, Indonesia akan menjadi berwibawa dan terbebas dari semua bentuk penjajahan. Dengan Khilafah, dunia akan bisa diselamatkan dari kejahatan Kapitalisme global yang mempunyai kepentingan untuk melakukan penjajahan di dunia pada umumnya, dan di dunia Islam pada khususnya.
Oleh karena itu, bagi siapa saja yang mengaku sebagai seorang muslim, janganlah menjadi penghalang dan musuh bagi Islam dan ajarannya, dengan menjadi penjaga setia bagi kepentingan penjajahan di negeri – negeri muslim. Berdirilah menjadi pembela agama dan syariat Allah SWT, yang sebenarnya adalah kunci bagi kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akherat.[MO/sr]




Posting Komentar