Oleh: Ferlyana

Mediaoposisi.com- Islam di kriminalisasi bukanlah kabar baru bagi umat muslim, memojokkan Islam hingga Islamophobia atau ketakutan terhadap Islam sudah lama mencuat di telinga kaum muslimin. Banyak faktor  penyebab itu semua terjadi, salah satunya adalah framing media yang ikut memojokkan Islam.

Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet (KOMINFO, 18/2/14).

Pergeseran pola tingkah laku yang diakibatkan oleh media massa dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud perubahan pola tingkah laku lainnya yaitu gaya hidup. Perubahan gaya hidup dalam hal peniruan atau imitasi secara berlebihan terhadap diri seorang firgur yang sedang diidolakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari media.

Biasanya seseorang akan meniru segala sesuatu yang berhubungan dengan idolanya tersebut baik dalam hal berpakaian, berpenampilan, potongan rambutnya ataupun cara berbicara yang mencerminkan diri idolanya (Suwardi Lubis, 29/1/16).

Data di atas menandakan bahwa ternyata media adalah tempat yang cukup berpengaruh pada masyarakat, bahkan media dapat merupah pola fikir seseorang. Lalu bagaimana apabila media yang mereka baca itu justru pemberitaannya kearah yang tidak baik, membuat yang buruk terlihat baik dan tidak mengungkap fakta sebenarnya?

Pemberitaan yang saat ini sedang ramai-ramainya dibicarakan orang adalah tentang pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta paham Khilafah yang dipegang teguh oleh ormas tersebut. Tidak sedikit media yang mengangkat pemberitaan tentng pembubaran atau proses sidang ormas HTI, dari media online, televisi, sampai media cetak.

Pro dan kontra dalam masyarakat selalu ada, namun sekali lagi, peran media dalam menyampaikan sebuah pemberitaan sangatlah penting dalam pengambilan kesimpulan seseorang terhadap sebuah pemberitaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan. Informasi yang dihimpun, agenda sidang tersebut akan berlangsung pada Senin (7/5/2018), pukul 08.30 WIB. (Liputan6 7/5/18)

Massa Pendukung Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) berkumpul di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Senin (7/5/2018). Mereka menanti sidang putusan yang diajukan pihak HTI kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pantauan Kompas.com, mereka sedang menggelar doa bersama agar PTUN mengabulkan gugatan pihak HTI. (Kompas.com 7/5/18)

Persidangan yang dilakukan di PTUN di nilai tidak adil, pasalnya pemerintah terlihat sangat memaksakan kehendak untuk dapat membubaran ormas HTI dengan mencari-cari kesalahan HTI. Walau banyak masyarakat yang tidak setuju dengan dibubarkannya ormas HTI, namun pemerintah tetap sibuk mencari alasan untuk membubarkan HTI.

Mereka menganggap HTI akan memecah belah NKRI dan pancasila. Padahal bila kita teliti lagi, sila pertama dalam pancasila berbunyi “ketuhanan yang maha esa” dan HTI menjalankan itu, lalu bagaimana mungkin HTI dikatakan memecah belah NKRI dan pancasila?

pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Satria Aji Imawan mengatakan apapun keputusan yang diambil majelis hakim di PTUN akan memiliki dampak dan risiko yang besar.

"Jika gugatan diterima, maka pemerintah akan memiliki citra yang buruk di mata masyarakat mengingat tidak sedikit masyarakat yang apresiatif ketika HTI resmi dibubarkan Juli tahun lalu," kata Aji saat dihubungi.

Apalagi, kata dia, jika majelis hakim mengabulkan gugatan maka akan muncul persepsi pemerintah telah melakukan kesewenang-wenangan dalam pembubaran suatu organisasi masyarakat.

Pembubaran melalui pencabutan badan hukum itu dinilai dapat diartikan bahwa pemerintah tengah kalang kabut karena membubarkan HTI tanpa penelusuran secara holistik dan alasan atau dasar hukum yang jelas.(CNN, 7/5/18)

Dari beberapa media yang ada di Indonesia tidak semua mengungkapkan tentang kebenaran, apalagi pemberitaannya tentang ormas HTI pengemban dakwah Islam, framing media sekuler pastilah akan berpihak kepada pemerintah, seakan-akan HTI lah yang benar-benar bersalah, banyak poin-poin tentang kebenaran HTI yang malah tidak diungkapkan.

Membuat masyarakat awam ikut-ikutan membenci HTI tanpa meraka cari tau kebenaran dari HTI itu sendiri.

HTI merupakan sebuah partai politik, bukan hanya sebatas ormas Islam. Tujuan HTI adalah untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-quran, Hadist, dan Sunnah.

Aktifitas dakwah yang dilakukan oleh HTI bukan lagi hitungan bulan atau beberapa tahun, namun sudah bertahun-tahun. Tidak pernah HTI membuat masalah, ketika aksi mereka melaukan aksi damai, tidak membuang sampah sembarangan, ketika mengkritik penguasa menggunakan bahasa yang baik bukan malah menghina, dan lain sebagainya.

HTI juga memahami wajibnya menerapan syariat Islam dalam bingkai Khilafah, melanjutkan kembali perjuangan Islam ditengah-tengah masyarakat yang saat ini pemahamannya masih sekuler.

Kekalahan HTI dalam persidangan pada tanggal 7 mei lalu memang menyisakan rasa pahit bagi anggota HTI, namun kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Dakwah akan terus berjalan walau ijin berdirinya HTI telah dicabut oleh pemerintah.

HTI tidak panik ketika dibubarkan, mereka juga tidak demo hingga membakar ban atau merusak fasilitas negara, namun justru pemerintahlah yang terlihat mulai khawatir dengan keberadaan HTI yang mengusung penerapan syariat Islam, pemerintah mulai takut apabila syariat Islam diterapkan, maka tidak akan dapat berkuasa seperti sekarang.

Kejadian ini di anggap sebagai ujian berat bagi HTI, namun percayalah, malam akan semakin gelap itu tandanya siang semakin dekat, dan tidak ada perjuangan tanpa sebuah rintangan.[MO/sr]

     


Posting Komentar